Hukum

Megalestari Unggul Restrukturisasi Utang

BTN iklan

JAKARTA/Lei — PT Megalestari Unggul dan keempat penjamin utangnya kini harus menjalani proses restrukturisasi melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat selepas dikabulkanya permohonan PT Senja Imaji Prisma.

“Mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dari pemohon. Menyatakan termohon I hingga V dalam keadaan PKPU sementara selama 45 hari,” ujar ketua majelis hakim Djamaludin Samosir dalam amar putusan, Senin (9/1).

Djamaludin Samosir mengatakan permohonan PKPU oleh Senja Imaji Prisma (pemohon) telah memenuhi syarat formal dam materiil berdasarkan undang-undang No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Sejalan dengan putusan perkara No.138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Jkt.Pst. ini maka Megalestari Unggul dan penjaminnya harus menyusun proposal perdamaian untuk ditawarkan kepada seluruh kreditur. Jika tidak, debitur bisa dinyatakan dalam keadaan pailit.

Majelis hakim juga menetapkan Paulus Tannos (termohon II), Lina Rawung (termohon III), Pauline Tannos (termohon IV), dan Catherine Tannos (termohon V) selaku pemberi jaminan perseorangan terhadap utang Megalestari dalam PKPU sementara.

Dalam proses PKPU sementara, hakim mengangkat Heince Tombak Simanjuntak dan Hardiansyah sebagai tim pengurus dan menetapkan Eko Sugiyanto sebagai hakim pengawas.

Dalam putusannya, hakim menyatakan Megalestari Unggul terbukti memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada pemohon sebesar Rp376,84 miliar. Utang tersebut timbul berdasarkan pengalihan utang (cessie) dari PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. kepada Senja Imaji Prisma pada tahun lalu.

Selain itu, termohon juga terbukti memiliki utang kepada kreditur lainnya yaitu Jeffri Pane dan Satrio Wibowo. Adapun jumlah utang pada masing-masing kreditur senilai Rp20,93 miliar.

Djamaludin menambahkan pemberi jaminan tersebut (termohon II — termohon V) bersama-sama dikualifikasikan sebagai debitur secara definitif lantaran Megalestari telah melalaikan kewajibanya. Seluruh debitur, lanjut dia, dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk memenuhi pembayaran utang.

Menaggapi putusan tersebut, kuasa hukum Senja Imaji Leonard A. Aritonang tidak memberikan banyak komentar. Dia menyatakan akan mengikuti semua proses selanjutnya. “Kita ikuti saja proses yang ada,” ujarnya singkat saat ditemui usai persidangan.

Sementara itu, perwakilan dari PT Megalestari Unggul yang hadir di persidangan Fitria, enggan memberikan tanggapan.

PROYEK E-KTP

Kasus utang ini bermula ketika bank berkode saham INPC mengucurkan fasilitas kredit kepada Megalestari pada 2011. Utang tersebut telah jatuh tempo pada 26 Oktober 2012. Namun hingga perkara ini didaftarkan pada 8 Desember 2016, termohon belum juga melunasi utangnya.

Padahal, baik Bank Artha Graha (sebelum pengalihan utang) dan Senja Imaji (sesudah pengalihan utang) telah melayangkan surat somasi kepada termohon.

Pada sidang di pengadilan, termohon mengaku uang itu diberikan kepada PT Sandipala Arthaputra. Perusahaan penerima dana tersebut merupakan anggota konsorsium Perum Percetakan Negera RI (PNRI) yang bertugas mencetak kartu blanko e-KTP pada 2011-2012.

Bank Artha Graha tercatat pernah menggugat penjamin debitur PT Megalestari Unggul, Lina Rawung, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2015. Lina dituduh melakukan cedera janji dengan kerugian senilai Rp89,08 miliar.

Sementara itu, Paulus Tannos merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra yang tahun lalu diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus proyek e-KTP.

Sandipala bersama dengan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, PT Sucofindo (Persero), PT LEN Industri (Persero), dan PT Quadra Solution yang tergabung dalam Konsorsium PNRI merupakan pemenang tender proyek e-KTP. Proyek didanai APBN DIPA Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011 dan 2012, nilainya Rp5,95 triliun.

Selain didera dugaan korupsi yang kini ditangani KPK, tender proyek e-KTP tersebut juga pernah diputus Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Komisi menyatakan terjadi persekongkolan tender yang dilakukan antara Konsorsium PNRI dengan PT Astra Graphia Tbk. Dalam putusannya, Komisi tidak bulan lantaran ada dua komisioner yang menyatakandissenting opinion.

Putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menilai putusan KPPU tidak didasarkan bukti yang cukup. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung memperkuat putusan PN Jakarta Pusat.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami