HukumPailit

Meikarta Terancam Pailit?

BTN iklan

JAKARTA(LEI)-  Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) hari ini mengeluarkan keputusan terkait gugatan vendor terhadap Meikarta. Majelis Hakim di akhir sidang memutuskan menolak gugatan yang diajukan penggugat.

Gugatan sendiri dilayangkan ke PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) anak usaha Lippo Group selaku pengembang Meikarta. Sementara, dua vendor yang menggugat ialah perusahaan event organizer (EO) PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi.

Kejadian bermula saat dua vendor perusahaan event organizer (EO), PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi menagih piutang ke PT Mahkota Sentosa Utama (MSU). MSU adalah anak usaha Lippo Group selaku pengembang Meikarta.

Karena merasa ada yang janggal, MSU belum berani untuk membayar tagihan piutang yang diajukan ke dua vendor tersebut.

Untuk lebih memastikan kebenarannya, dilakukan audit lebih menyeluruh dan komprehensif. Akhirnya diputuskan audit independen pada akhir Maret 2018.

Dari hasil audit pihak manajemen menganggap dokumen-dokumen yang diserahkan vendor tidak jelas dan lengkap. Lalu diminta menyiapkan kembali dokumen yang lebih jelas.

Tak direspons, tiba-tiba pada 24 Mei, manajemen mendapat info masalah tersebut masuk ke perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Dalam putusannya, Majelis Hakim PN Jakpus mempertimbangkan berbagai hal, sehingga menolak gugatan pemohon.

Pertama, diduga ada oknum orang dalam MSU yang bersekongkol dengan pemohon 1 dalam mendirikan vendor baru yang kemudian menjadi vendor Meikarta.

Manajemen Meikarta hari ini menjalani sidang putusan terkait gugatan vendor mengenai masalah piutang. Syukurnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) dalam putusannya menolak gugatan tersebut.

Ditemui setelah sidang berakhir, Presiden Meikarta Ketut Budi Wijaya menyampaikan proyek Meikarta tidak terganggu meskipun diterpa masalah dengan vendor yang berbuntut ke meja hijau.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

11 Komentar

  1. NAMA : MHD FADIL
    NIM : 2017517022
    KELAS : LEGAL AUDIT LEGAL OPINION 6PPA
    FAKULTAS : HUKUM
    UNIVERSITAS : UNIVERSITAS SAHID

    Berdasarkan pasal 8 Undang Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa yang berhak melakukan permohonan pailit adalah :
    1. Kreditor
    2. Debitor
    3. Kejaksaan
    4. Bank Indonesia terhadap bank selaku Debitor
    5. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)
    6. Menteri Keuangan

    Dalam kasus di atas, kita dapat melihat bahwa pemohon berupa kreditor yang terdiri dari perusahaan event organizer (EO) PT. Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi. Namun dalam proses berjalannya permohonan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena diduga ada oknum orang dalam PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang bersekongkol dengan pemohon 1 dalam mendirikan vendor baru yang kemudian menjadi vendor Meikarta.

  2. What i do not realize is in truth how you’re no longer actually a
    lot more smartly-liked than you might be right now.
    You are so intelligent. You know thus considerably in relation to this matter,
    made me for my part consider it from a lot of various
    angles. Its like women and men don’t seem to be fascinated unless
    it is something to accomplish with Girl gaga!
    Your own stuffs nice. Always maintain it up!

  3. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog
    that automatically tweet my newest twitter updates.
    I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping
    maybe you would have some experience with something like this.

    Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami