Melibatkan TNI Dalam Mengamankan Hutan Di NTB – Legal Era Indonesia
Opini

Melibatkan TNI Dalam Mengamankan Hutan Di NTB

legal era indonesia
Bagikan ke:

Oleh Masnun Masud

Mataram, (Antara) – Tingkat kerusakan hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat cukup parah. Pembalakan liar yang marak selama ini dituding sebagai penyebab kian parahnya kerusakan hutan tersebut.

Luas kawasan hutan yang rusak parah itu diperkirakan mencapai 230 ribu hektare. Tingkat kerusakan terparah berada di Pulau Sumbawa.
Karena itu perlu ada upaya serius untuk mencegah kian meluasnya kerusakan hutan akibat pembalakan liar itu.
Kepala Dinas Kehutanan NTB Andi Pramaria menuding tingginya tingkat kerusakan hutan di NTB itu, lebih banyak disebabkan ulah perambahan hutan yang dilakukan oknum masyarakat untuk dijadikan lahan perkebunan, terutama tanaman jagung.
Selain akibat perambahan, kerusakan hutan itu diperparah ulah pelaku pembalak liar yang ingin mengambil keuntungan dengan mencuri kayu.
Bahkan, Andi Pramaria tidak memungkiri jika aksi tersebut dibekingi sejumlah oknum polisi hutan (polhut).

“Tahun ini ada empat oknum petugas polhut yang kami amankan karena ikut merambah hutan, bahkan dua sudah ditahan,” katanya.
Untuk mengamankan kawasan hutan di NTB yang luasnya mencapai 1.071.000 hektare Andi Pramaria mengakui anggaran yang dimiliki hanya Rp600 juta untuk satu tahun.

Hal ini, menurut dia, jelas tidak berimbang kawasan hutan yang cukup luas. Di sisi lain jumlah personel polisi hutan relatif kurang, yakni hanya 250 orang. Idealnya satu orang polhut menjaga 1.000 hektare.
“Kendati ada upaya reboisasi yang luasnya mencapai 1.900 hektare setahun, kerusakan hutan tak dapat dihindari, karena terbatasnya jumlah petugas pengamanan hutan, jelas tidak mungkin mampu menjaga seluruh kawasan hutan yang ada,” kata Andi Pramaria.
Untuk itu, dalam rangka menjaga kawasan hutan dan menutupi kekurangan personel polhut tersebut Dinas Kehutanan NTB menjalin kerja sama dengan TNI untuk membantu tugas-tugas polhut, terutama dari ulah para oknum pelaku perambahan hutan dan pelaku pembalakan liar.
Meski kondisi hutan di NTB sudah sangat parah, ia berharap dengan bantuan TNI praktik perambahan hutan dan pembalakan liar di kawasan hutan NTB bisa ditekan.
Masih Marak Sementara iu Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi mengakui hingga kini kasus pembalakan liar di daerahnya masih marak.
“Pembalakan liar itu masih ada, terutama di Pulau Sumbawa,” katanya.
Dia menegaskan, untuk menghilangkan kasus pembalakan liar, pihaknya berencana akan menggelar operasi pemberantasan bersama TNI/Polri.
Zainul Majdi mengaku tidak ingin maraknya pembalakan liar yang terjadi di Pulau Sumbawa dikaitkan langsung dengan pembukaan lahan untuk menanam jagung, sebab lahan yang kini ditanami jagung oleh masyarakat merupakan lahan tidur yang tidak digunakan.

“Kalau kita mengaitkan dengan jagung, masih perlu ada pembicaraan, karena lahan tidur yang tidak terpakai selama ini dihitung sebagai hutan,” ujarnya.

Menurut Zainul Majdi jika penggunaan lahan untuk tanaman jagung dituding sebagai penyebab kerusakan hutan , harus segera dicarikan solusinya, karena bagaiamanapun tanaman jagung yang ditanam masyarakat berada di lahan tidur yang tidak dimanfaatkan.

Untuk itu, dia mengajak seluruh kepala daerah di NTB, termasuk instansi terkait yang berkaitan dengan persoalan tersebut memberikan atensi dalam mengatasi masalah itu.

Sementara itu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB menyebutkan kerusakan hutan di provinsi itu sudah mencapai 78 persen, dan jika itu terus terjadi diprediksi dalam waktu 10 tahun lagi daerah itu tidak lagi memiliki hutan.

“Laju kerusakan hutan di NTB ini berada di level 1,4 persen atau minimal rusak 60 hektare per tahun. Bahkan, kami prediksi dalam kurun waktu 10 tahun lagi hutan di NTB sudah habis,” kata Direktur Eksekutif Walhi NTB Muhammad Murdani.

Ia mengatakan saat ini luasan kawasan hutan di NTB sudah mencapai 1,67 juta hektare dengan tutupan lahan sebesar 22 persen atau setara dengan 400 ribu hektare.

Menurut dia total kerusakan hutan 22 persen itu berada di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dan sisanya di luar kawasan sebesar 40 persen.

“Hutan lindung yang tersisa di luar taman nasional hanya sedikit, karena selebihnya sudah rusak atau berubah fungsi menjadi lahan-lahan perkebunan milik masyarakat,” katanya.

Untuk itu, dia mendorong agar Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Kehutanan untuk segera melakukan upaya penyelamatan. Karena jika tidak segera ditanggulangi, maka prediksi NTB akan kehilangan hutan dalam kurun waktu 10 tahun ke depan bisa menjadi kenyataan.

“Ada tiga upaya yang harus segera dilakukan pemerintah, yakni segera melakukan perencanaan strategis dalam pengelolaan hutan, libatkan masyarakat secara partisipatif dalam mengawasi hutan, dan memberdayakan masyarakat, khususnya yang berada di lingkar hutan, sehingga bisa menekan laju pembabatan hutan,” katanya.

Kebijakan Pemerintah Provinsi NTB menggandeng TNI dalam melakukan pengamanan hutan dari pembalakan liar akan semakin memperkuat petugas polhut yang selama ini jumlahnya relatif terbatas. (ant)

iklan btn

Click to comment

Komentar Anda...

To Top