Opini

Memotong (Usia) Hakim

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Beberapa tahun ke depan, Indonesia akan mengalami krisis hakim akibat terhentinya rekrutmen selama 8 (delapan) tahun dan berkurangnya hakim yang pensiun. Krisis hakim semakin cepat terjadi jika pengurangan usia jabatan hakin dalam RUU Jabatan Hakim disahkan pada tahun ini.

Yang mengkhawatirkan dengan adanya penurunan usia Hakim dari tingkat pertama sampai dengan Mahkamah Agung berdasarkan data yang ada sebagian besar (hakim agung, hakim tinggi, dan hakim pertama) terkena penurunan ini akan pensiun. Terlebih lagi, tidak ada rekrutmen calon hakim (siap guna sebagai penggantinya) akan mempengaruhi produktivitas penanganan perkara di pengadilan. Akibat kekurangan hakim secara besar-besaran (dimana yang diatas dipotong dan di bawah tidak ada penggantinya) maka dapat memicu krisis hakim.

Menurut Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2016, saat ini kebutuhan hakim seharusnya 12.847 orang. Sementara yang ada sekarang 7.989 orang, sehingga kekurangannya adalah 4.585 orang. Meskipun nantinya pada bulan Juli ini (2017) akan diadakan rekrutmen sekitar 1.684 calon hakim oleh Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mereka baru bisa bertugas sebagai hakim tahun 2020, karena masih harus menjalani pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu selama 2 tahun 6 bulan.

Hakim sebagai penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di negeri ini akan semakin sedikit. Sementara itu prkara yang masuk ke pengadilan tidak berimbang dengan jumlah hakim yang ada. Bahkan di beberapa pengadilan, saat ini hanya mempunyai satu majelis untuk menyidangkan perkara dari masyarakat. Tidak dapat dibayangkan tentang penyelesaian perkara yang dari tahun ke tahun semakin meningkat volumenya sehingga akan terjadi tunggakan perkara yang besar. Dalam kondisi demikian, sangat sulit terwujud penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan, yang akibatnya akan merugikan pencari keadilan. Tak terhindarkan darurat peradilan akan semakin nyata terjadi.

Dasar Evaluasi Usia Hakim

DPR mengusulkan pemotongan usia jabatan hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c RUU Jabtan Hakim menyatakan “Pemberhentian hakim secara hormat karena “telah berusia 60 (enam puluh) tahun bagi Hakim pertama, berusia 63 (enam puluh tiga) tahun bagi Hakim tinggi, dan berusia 65 (enam puluh lima) tahun bagi jabatan Hakim Agung”.

Pemerintah dalam DIM RUU Jabatan Hakim mengusulkan perubahan redaksional yaitu ayat (1) yang berbunyi telah 62 (enam puluh dua) tahun untuk jabatan hakim pertama, dan untuk jabatan hakim tinggi dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun melalui evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dan mendapat persetujuan DPR.”

Dalam tanggapannya, Pemerintah meminta penjelasan mengenai perubahan batas usia pensiun Hakim dalam RUU ini. Pemerinta memberikan keterangan bahwa Hakim sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan unsur Aparat Penegak Hukum (APH) dalam proses peradilan batas usia pensiun yang paling tinggi untuk APH sebagai pejabat fungsional ada di jabatan fungsional jaksa yaitu paling tinggi 62 tahun, POLRI batas usia pensiun 58 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun dalam hal memiliki keahlian khusus.

Seiring dan sejalan, baik DPR maupun Pemerinta menghendaki pemotongan usia pensiun hakim. Dasar evaluasi usia hakim dari tanggapan Pemerintah adalah kurang tepat. Pertama menyebutkan hakim sebagai PNS. Padahal sejak era reformasi hakim telah diubah statusnya, dari PNS menjadi pejabat negara. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan Pasal 122 huruf e Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Kedua, menyamakan profesi hakim dengan fungsional jaksa. Jaksa sebagai Penegak Hukum adalah berbeda dengan hakim yang merupakan Penegak Hukum dan Keadilan. Frasa keadilan ini menjelaskan tugas dan fungsi yang berbeda. Penegakan keadilan dalam tugas hakim tidak sekedar berkait dengan teknis yuridis, tetapi yang utama adalah mempertimbangkan dan memutuskan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Pekerjaan hakim tidak mengandalkan tenaga fisik sebagaimana Polisi, tetapi mengutamakan daya pikir yang dilandasi oleh kebijakan/kearifan.

Kebijakan pemotongan usia hakim dalam RUU Jabatan Hakim tidak mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XIV/2016 tanggal 4 Agustus 2016 yang pada pokoknya dalam pertimbangannya telah mengabulkan peningkatan usia pensiun Hakim Pajak dari usia 65 tahun menjadi 67 tahun dan statusnya sebagai Hakim tingkat banding. Selain itu Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor8 Tahun 2011 juga telah melakukan reformasi usia pensiun Hakim Konstitusi yang dahulunya berusia 67 Tahun menjadi 70 Tahun seperti halnya Hakim Agung pada Mahkamah Agung. Jika hakim pengadilan pajak dan hakim konstitusi saja dinaikkan dan disetarakan dengan usia jabatan hakim tinggi dan hakim agung, lalu kenapa justru usia hakim tinggi dan hakim agung malah dipotong?

Hakikat Jabatan Hakim

Pada dasarnya, hakikat jabatan hakim tergolong sebagai experience norms. Kebijakan dan kearifannya dalam melaksanakan tugas mengadili didasarkan atas pengalaman. Semakin banyak ia menangani perkara dan berpengalaman panjang maka sudah tentu kompetensi mengadilinya semakin meningkat dan olah rasa keadilannya juga lebih baik. Sebagaimana dosen yang mencapai gelar Profesor dan usia jabatannya hingga 70 (tujuh puluh) tahun. Pengalaman panjang mengajarnya semakin berkembang seiring dengan kedalaman ilmu dan keahliannya.

Pun dengan usia hakim yang semakin sepuh (tua) maka hasrat untuk keduniawian sudah pasti menurun. Integritasnya akan dijaga dari perbuatan tercela semisal korupsi dan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dia semakin bijaksana menyikapi hidup dan mendarma bhaktikan kerjanya untuk bekal menghadap ilahi. Dengan orientasi kehidupan yang “menyepuh” dan kebijaksanaan dalam mengadili maka ia memiliki kewenangan strategis untuk membina atau mengoreksi kesalahan penerapan hukum dari para hakim di bawahnya.

Asumsi dasar inilah yang dahulu digunakan saat menetapkan kenaikan usia jabatan hakim agung dari 67 (enam puluh tujuh) tahun menjadi 70 (tujuh puluh) tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Kenaikan dari 62 (enam puluh dua) tahun menjadi 65 (enam puluh lima) tahun untuk Hakim tingkat pertama dan dari 65 (enam puluh lima) tahun menjadi 67 (enam puluh tujuh) tahun bagi hakim tinggi dari tiga lingkungan peradilan yang masing-masing diatur oleh Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) usia harapan hidup manusia Indonesia pada waktu itu (2005-2010) adalah 69,1 (enam puluh sembilan koma satu). Oleh pada saat tahun 2009 usia hakim agung, hakim itinggi dan hakim pertama dinaikkan sesuai dengan usia harapan hidup manusia Indonesia. Sedangkan periode berikutnya (2010-2015), menurut BPS usia harapan hidup manusia Indonesia semakin meningkat yaitu menjadi 70,1 (tujuh puluh koma satu). Berdasarkan hal tersebut maka usulan penurunan usia pensiun hakim dalam RUU Jabatan Hakim ini tidak didasarkan atas data yang relevan terkait usia harapan hidup manusia Indonesia.

Selain itu, jka dibandingkan dengan politik hukum penetapan usia pensiun hakim di luar negeri yang umumnya 70 (tujuh puluh) tahun maka penetapan usia pensiun hakim agung Indonesia adalah tetap atau tidak perlu diubah adalah relevan. Bahkan di Amerika Serikat adalah seumur hidup. Sementara itu di Malaysia usia pensiun Hakim akan dinaikkan dari usia 66 tahun (sekarang) menjadi 70 tahun sebagaimana yang diajukan dalam rancangan undang-undangnya.

Independensi dan Produktivitas Judisial

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, “Negara Indonesia adala Negara Hukum”. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Secara maknawi maka tertegaskan dalam konstitusi bahwa Independensi suatu kekuasaan kehakiman dan hakim yang bebas jelas merupakan suatu ciri sekaligus syarat negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum.

Independensi peradilan merupakan prasyarat untuk terwujudnya negara hukum dan jaminan fundamental terhadap peradilan yang adil. Seorang hakim harus menjunjung tinggi independensi peradilan baik dari aspek individu maupun institusi (value 1 The Bangalore Principles of Judicial Conduct 2002). Secara rinci aspek yang terkait dan mempengaruhi independensi hakim harus terjamin hukum yaitu pengangkatan, penempatan, kesejahteraan, perlindungan dan keamanan. Termasuk juga terkait dengan masa jabatan dan pemberhentian hakim merupakan bagian dari independensi judisial.

Sesungguhnya kebijakan pemotongan usia jabatan hakim atau pemberhentian hakim yang tidak didasarkan pada rasionalisasi hukum yang jelas akan bertentangan dengan prinsip dasar independensi. Menurut Internasional Bar Association dalam Resolutions Minimum Standars of Judisial Independence 1982 menegaskan bahwa alasan-alasan pemberhentian hakim harus didefinisikan dengan jelas dan harus ditetapkan oleh hukum. Hakim tidak diberhentikan kecuali karena alasan adanya tindak pidana, lalai, ketidakmampuan fisik atau mental yang nyata membuatnya tidak layak menjabat sebagai hakim.

Selain itu United Nations Basic Priciples on the Independence of the Judiciary 1985 menegaskan bahwa masa jabatan, independensi, kemanan, remunerasi, kondisi pelayanan, dan usia pensiun harus dijamin dengan memadai oleh hukum. Hakim, baik diangkat maupun dipilih harus memiliki masa jabatan yang dijamin oleh hukum. Hakim hanya dapat diberhentikan karena alasan ketidakmampuan fisik atau pelanggaran yang membuat mereka tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan sempurna.

Jika alasan memotong usia hakim RUU Jabtan Hakim dikaitkan dengan ketidakmampuan fisik (kesehatan). Atau dengan kata lain berasumsi semakin sepuh (65-70 tahun) maka rentan menurun kesehatannya sehingga tidak produktif lagi dalam menyelesaikan perkara dikaitkan dengan pemotongan usia hakim agung khususnya adalah tidak berdasarkan data yang akurat.

Memperhatikan prosentasi perkara putus dibandingkan dengan beban perkara dalam periode 10 (sepuluh) tahun terakhir, maka produktifitas dalam memutus perkara di tingkat Mahkamah Agung semakin tinggi. Hal ini dapat dilihat dalam setiap Laporan Tahunan Mahkamah Agung yang mana jika digrafikkan maka akan didapat kenyataan bahwa produktifitas hakim agung meninggi dan di sisi lain penumpukan perkara di Mahkamah Agung semakin menurun. Bahkan menurut Ketua Mahkamah Agung, pada tahun 2016 melampaui target kinerja yang ditetapkan dalam memutus perkara yaitu diatas 70% dan merupakan capaian tertinggi yang pernah diraih sepanjang sejarah Mahkamah Agung. Tercata sisa perkara sebanyak 2.357 perkara, jumlah sisa perkara tersebut juga merupakan yang terendah dalam kurun waktu sepuluh tahun terkahir.

Pada asasnya perubahan apaun yang berdampak pada usia pensiun hakim, sangat dilarang diberlakukan secara retroaktif. Belajar dari praktik penegakan independensi yudisial di India, diaman saat Indira Gandhi berkuasa mengambil kebijakan nasionalisasi perusahaan asing sehingga digugat di Mahkamah Agung dan putusannya membatalkan kebijakan nasionalisasi tersebut. Sebagai akibatnya, Pemerintah bersama DPR secara politis menurunkan usia hakim agung melalui produk undang-undang sehingga Hakim Agung pemutus perkara tersebut pensiun.

Pengaturan norma usia pensiun sekarang, sesungguhnya sudah didasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis serta melalui proses pembahasan yang mendalam di DPR pada waktu itu (2009). Dengan demikian, meskipun politik perundang-undangan dalam menetapkan batas usia pensiun hakim merupakan open legal policy (RUU Jabatan Hakim), namun jika produk politik hukum tersebut ditetapkan dan dituangkan dalam undang-undang maka hanya dapat diterapkan untuk hakim yang direkrut setelah RUU Jabatan Hakim tersebut diberlakukan. Jika kebijakan penurunan usia pensiun ini diterapkan secara retroaktif maka akan mengurangi independensi yudisial, yang pada akhirnya juga mengganggu tercapainya cita-cita Negara hukum (rule of law)

Penulis:
DR. Budi Suhariyanto
Ketua Umum LaJure
(Law and Judiciary Reform Institute)

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

3 Comments

  1. Best Place To Buy Propecia Online Canada Purchase Flagyl Prescription Where To Purchase Bentyl Direct Overnight Shipping Visa Accepted [url=http://viaacost.com]viagra[/url] Come Comprare Cialis Senza Ricetta Il Cialis Forum

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 × five =

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami