Internasional

Menangi Pemilu, Erdogan Jadi Presiden Pertama dalam Sistem Baru Pemerintahan Turki

BTN iklan

ANKARA (LEI) – Recep Tayyip Erdogan akan menjadi Presiden Turki pertama yang memerintah dalam “sistem pemerintahan baru” setelah meraih suara mayoritas dalam pemilihan umum. Pimpinan dewan pemilihan umum Turki mengatakan, dengan 97,2 persen suara yang telah dihitung, Erdogan telah meraih 50 persen suara yang dibutuhkan untuk memenangi pemilihan.

Saingan terdekat Erdogan, tokoh oposisi, Muharrem Ince dilaporkan berada di posisi kedua dengan raihan 29 persen suara. Angka kehadiran dalam pemilihan umum kali ini juga berada di tingkat yang tinggi dengan 87 persen pemilih memberikan suara mereka.

“Rakyat Turki telah memilih Erdogan sebagai presiden / presiden eksekutif pertama Turki di bawah sistem baru,” kata Juru Bicara Pemerintah, Bekir Bogdaz sebagaimana dilansir RT, Senin (25/6/2018).

Pemilihan umum kali ini adalah yang pertama sejak Turki beralih ke sistem pemerintahan presidensial setelah referendum konstitusi April 2017. Plebisit secara efektif membagi dua masyarakat Turki, karena paket amandemen disahkan dengan selisih margin yang dekat, 52 persen suara.

Kemenangan dalam referendum tersebut memungkinkan Erdogan untuk mengonsolidasikan kekuatan politiknya lebih jauh dan melaksanakan reformasi konstitusi. Kekuasaan yang dimaksud termasuk kemampuan untuk memilih menteri kabinet dari luar legislatif, mengesahkan undang-undang dengan surat perintah, menyatakan keadaan darurat tanpa persetujuan parlemen dan meluncurkan pemilihan umum yang luar biasa.

Posisi perdana menteri juga akan dihapuskan dalam sistem baru ini.

Tidak semua rakyat Turki menerima perubahan sistem yang secara efektif menggantikan sistem parlementer yang selama ini digunakan. Kandidat oposisi, Muharrem Ince bahkan mengatakan akan membatalkan perubahan sistem tersebut jika dia terpilih sebagai presiden.

Perubahan drastis dalam sistem politik Turki dilakukan menyusul upaya kudeta yang gagal pada Juli 2016. Erdogan menuduh musuhnya, ulama Fethullah Gulen yang berbasis di Amerika Serikat sebagai dalang dari kudeta tersebut. Gulen dengan tegas menolak tuduhan itu.

Setelah kudeta yang gagal, Turki telah berada dalam keadaan darurat selama hampir dua tahun dan telah mengambil tindakan tegas terhadap orang-orang yang diduga sebagai pendukung Gulen. Sekira 160.000 orang telah ditahan, dan ribuan pegawai negeri dan tentara telah dipecat sejak saat itu. (okezone)

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami