Liputan

Menanti Hasil Amnesti Pajak Untuk Pembangunan

BTN iklan

Jakarta, LEI/Antara – Sejak pertengahan 2016, pemerintah membuat gebrakan dengan melaksanakan program amnesti pajak yang bertujuan untuk menambah penerimaan negara, repatriasi dana dari luar negeri, dan memperbaiki basis data perpajakan.

Hal ini dilakukan pemerintah karena pajak sebagai salah satu instrumen fiskal, realisasinya hampir tidak pernah mencapai target. Padahal, pajak sangat dibutuhkan untuk mendorong pembangunan dan meningkatkan kinerja perekonomian.

Program amnesti pajak ini berlangsung mulai 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 atau selama sembilan bulan yang terbagi dalam tiga periode. Masing-masing periode menawarkan tarif tebusan untuk repatriasi maupun deklarasi yang berbeda-beda.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat realisasi uang tebusan amnesti pajak berdasarkan penerimaan surat setoran pajak (SSP) hingga 13 Desember 2016 mencapai Rp100 triliun atau sekitar 60,6 persen dari target Rp165 triliun.

Rincian penerimaan uang tebusan Rp100 triliun tersebut berasal dari pembayaran uang tebusan Rp96,2 triliun, pembayaran tunggakan Rp3,06 triliun, dan penghentian pemeriksaan bukti permulaan Rp530 miliar.

Penerimaan ini memperlihatkan dari segi pendapatan, amnesti pajak relatif berhasil menambah pendapatan negara. Namun, jumlah wajib pajak (WP) yang tercatat mengikuti program ini baru mencapai 492.247.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan jumlah WP yang ikut program amnesti pajak masih sedikit dibandingkan potensi yang ada, yaitu mendekati 22 juta, sehingga pesertanya harus lebih ditingkatkan.

Untuk itu, Sri Mulyani mengharapkan peserta amnesti pajak makin meningkat, baik WP orang pribadi maupun WP badan, terutama pada periode dua yang masih menawarkan tarif tebusan lebih rendah dibandingkan periode tiga.

“Kami berpesan kepada WP agar mengikuti periode dua, karena ‘rate’ masih rendah dan masih ada waktu hingga Desember,” katanya.

Proses sosialisasi pun telah dilakukan secara maksimal tidak hanya oleh institusi pajak, namun juga oleh Presiden Joko Widodo. Sasarannya tidak hanya para WP prominent (orang kaya) atau profesi tertentu, namun juga para pelaku UMKM yang selama ini belum memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat.

Sosialisasi itu juga dilakukan mulai dari mengadakan pertemuan dengan WP potensial di ruang pertemuan ber-AC hingga blusukan kepada para pedagang menengah kecil di pasar-pasar tradisional.

Kecilnya Repatriasi Hingga pertengahan Desember 2016, DJP juga mencatat keseluruhan harta dari tebusan, berdasarkan penerimaan surat pernyataan harta (SPH) mencapai Rp4.002 triliun dengan komposisi sebanyak Rp2.870 triliun merupakan deklarasi dalam negeri, Rp988 triliun dari deklarasi luar negeri, dan Rp144 triliun adalah dana repatriasi.

Kecilnya dana repatriasi dari luar negeri yang baru mencapai Rp144 triliun ini harus menjadi perhatian khusus, karena pada awalnya tujuan awal program amnesti pajak adalah untuk mengembalikan modal dari luar negeri untuk kepentingan pembangunan.

Sri Mulyani juga mengakui dana repatriasi yang masih kecil ini dan akan mengupayakan peningkatan nilai modal yang masuk, melalui pendekatan komunikasi dengan para pengusaha yang masih menyimpan dananya di luar negeri.

“Kita berusaha menyakinkan bahwa menaruh uang di Indonesia bisa meningkatkan aktivitas ekonomi dan itu merupakan pilihan yang baik serta rasional,” katanya.

Ia menambahkan perbedaan nilai tarif tebusan bagi repatriasi maupun deklarasi luar negeri seharusnya bisa menjadi insentif bagi pengusaha untuk mengembalikan dana dari luar negeri agar modal tersebut bisa bermanfaat bagi perekonomian nasional.

Selain itu, pemerintah juga berupaya mengelola kebijakan dengan baik agar kondisi ekonomi dapat lebih positif dan menguntungkan bagi para investor agar tidak memiliki kekhawatiran secara berlebihan atas pemanfaatan dana repatriasi.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menambahkan dana repatriasi dari hasil program amnesti pajak saat ini sebagian besar masih ‘parkir’ di bank, karena WP masih mempertimbangkan instrumen penempatan dananya.

“Mayoritas masih parkir di bank, hampir 90 persen dalam bentuk deposito. Tahun depan mudah-mudahan sudah ‘clear’ (jelas). Karena sampai tahun ini repatriasi itu sampai Rp140-an triliun, yang sudah diparkir di bank sekitar Rp50 triliun,” katanya beberapa waktu lalu.

Muliaman meyakini cepat atau lambat nantinya para WP akan menentukan sendiri penempatan dananya di instrumen investasi yang dianggap menjanjikan, seperti saham, obligasi, reksadana atau Dana Investasi Real Estate (DIRE).

“Saya pikir tinggal menunggu saja, karena nantinya bisa sangat fleksibel. Bisa ditanam di sektor riil, di surat berharga, pasar modal, dan lainnya,” ujarnya sambil menambahkan dana repatriasi juga marak masuk pasar modal pada awal 2017.

Selain bisa ditempatkan di lembaga jasa keuangan, dana repatriasi memang juga dapat ditempatkan di sektor produktif lainnya seperti infrastruktur ataupun real estate yang bermanfaat untuk mendukung kinerja pembangunan.

Basis Data Perpajakan Dari segi perbaikan basis data perpajakan, kecilnya jumlah WP yang mengikuti amnesti pajak memperlihatkan program ini dalam jangka menengah panjang belum sepenuhnya efektif. Untuk itu, pemerintah diharapkan tidak hanya berfokus pada kepentingan penerimaan sesaat.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyatakan amnesti pajak sebaiknya tidak dianggap sebagai tujuan jangka pendek untuk mengisi kas negara, namun menjadi pembuka menuju reformasi perpajakan demi penguatan fiskal.

Menurut dia, partisipasi wajib pajak yang masih di bawah potensinya serta dana repatriasi yang belum maksimal, mengharuskan pemerintah untuk segera membuat peta jalan reformasi pajak yang lebih komprehensif.

Untuk itu, Yustinus menegaskan model reformasi pajak yang selama ini parsial dengan menyentuh level administrasi harus diperbaiki dengan menyentuh hingga level kebijakan maupun undang-undang.

“Tanpa dikemas tiga hal sekaligus kita akan tambal sulam dan berpotensi setiap tahun kita jatuh pada masalah yang sama,” katanya.

Dengan kondisi saat ini, ia mengharapkan program amnesti pajak yang saat ini ditempatkan sebagai sumber penerimaan perlu difungsikan sebagai instrumen kebijakan dalam konteks mendesain ulang arsitektur fiskal di Indonesia.

“Penting artinya membangun ‘trust’ antara wajib pajak dan pemerintah. Pajak harus menjadi instrumen bagaimana demokratisasi, pembangunan, termasuk inklusi menjadi niscaya dan terbangun dalam kebijakan fiskal kita,” katanya.

Kepala Riset Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) B Bawono Kristiaji juga mengingatkan pemerintah untuk memanfaatkan momentum program amnesti pajak sebagai dasar meningkatkan kepatuhan dan perluasan pajak.

Menurut dia, sinyal positif program amnesti pajak merupakan modal besar untuk mencapai kinerja kepatuhan yang meningkat di masa depan dan peluang tersebut harus dimanfaatkan dengan baik.

“Perluasan basis data haruslah dilanjutkan dengan manajemen data yang terintegrasi dan mampu dioptimalkan untuk keperluan pemetaan potensi, verifikasi, ‘data matching’ dan sebagainya. Data tersebut dapat dipergunakan pemerintah untuk intensifikasi lebih lanjut,” ujar Kristiaji.

Selain itu, ia menambahkan, pemerintah juga harus mengirimkan sinyal mengenai penegakan hukum setelah program amnesti pajak berakhir pada Maret 2017.

Sinyal tersebut haruslah diiringi dengan komitmen dalam membangun kepercayaan publik serta memiliki semangat untuk memberikan pelayanan pajak yang lebih baik.

“Dengan demikian, setelah program amnesti pajak diharapkan tercipta kepatuhan pajak yang lebih kokoh baik secara enforced (dipaksa) maupun voluntary (sukarela),” ungkapnya.

Secara keseluruhan, kata Kristiaji, perluasan basis data dan upaya menjaga kepatuhan pajak dari partisipan program amnesti pajak memungkinkan terjadinya perubahan struktur penerimaan pajak yang lebih baik.

Melalui perbaikan basis data perpajakan, pemerintah bisa mengharapkan adanya penerimaan pajak yang konsisten dan kesinambungan fiskal yang terjaga di masa mendatang, karena porsi pembiayaan dari utang bisa mulai dikurangi.

Selain itu, putusan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (14/8) yang menyatakan program amnesti pajak tidak melanggar UUD 1945 bisa menjadi amunisi baru bagi pemerintah untuk mengawal kebijakan ini agar tetap berada dalam jalur yang benar.

Dengan putusan MK ini, masyarakat tidak memiliki keraguan lagi untuk memanfaatkan kesempatan yang ditawarkan melalui program amnesti pajak guna memperbaiki catatan perpajakan masa lalu dan menjadi WP yang taat.

Melalui kepastian hukum yang kuat dan jelas, program amnesti pajak diharapkan benar-benar bisa bermanfaat bagi pembangunan Indonesia yang lebih baik dan sejahtera, apalagi kebijakan ini hanya berlaku sembilan bulan dan belum tentu terulang lagi di kemudian hari.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

14 Comments

  1. I’m amazed, I have to admit. Seldom do I come across a
    blog that’s both educative and amusing, and without a doubt, you have hit the nail on the
    head. The issue is something that not enough men and women are speaking intelligently about.
    I am very happy that I came across this in my search for something concerning this.

  2. Howdy! I’m at work browsing your blog from my new iphone
    3gs! Just wanted to say I love reading through your
    blog and look forward to all your posts! Carry on the outstanding work!

  3. Howdy! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay.
    I’m definitely enjoying your blog and look forward to new posts.

  4. We’re a group of volunteers and starting a brand new scheme in our community.
    Your site provided us with valuable info to work on. You have
    done a formidable activity and our entire group will probably be thankful to you.

  5. Nice post. I used to be checking continuously this weblog
    and I’m impressed! Very helpful information specially the
    remaining section 🙂 I handle such info much.
    I used to be seeking this particular information for a long time.
    Thanks and best of luck.

  6. Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts.

    Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.

  7. Good day! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site?

    I’m getting tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at options for another
    platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a
    good platform.

  8. 947002 160123Thanks for your time so significantly for your impressive and amazing guide. I will not be reluctant to endorse your web web sites to any individual who ought to receive direction on this problem. 925196

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami