LiputanOpini

Menanti Keputusan RUU “Tax Amnesty”

BTN iklan

Pengampunan Pajak

Jakarta, LEI/Antara – Rancangan Undang-undang “Tax Amnesty” atau Pengampunan Pajak saat ini tengah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Pengampunan pajak merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dapat diberikan oleh pemerintah untuk mendorong rekonsiliasi nasional serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Indonesia pernah menerapkan pengampunan pajak pada 1984, namun pelaksanaannya tidak efektif karena minimnya partisipasi wajib pajak atas kebijakan tersebut.

Saat ini, Indonesia kembali ramai dengan wacana pengampunan pajak yang salah satu tujuannya adalah membidik dana-dana yang selama ini disimpan di negara-negara bebas pajak dengan tujuan menghindari pajak di Indonesia. Secara bersamaan, muncul dokumen “Panama Papers” yang sempat menghebohkan berbagai negara di dunia.

Meskipun di Indonesia implikasi hukum atas beredarnya dokumen ini belum terlihat, namun dapat dianggap sebagai sebuah indikasi bahwa banyak dana-dana orang Indonesia yang tersimpan di luar negeri menjadi terkonfirmasi.

Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pajak (IAI KAPj), John Hutagaol memberi jaminan bahwa pemberlakuan “Tax Amnesty” atau Pengampunan Pajak dapat meningkatkan investasi di Indonesia dari dana yang berada di luar negeri.

“Iya memang target awalnya kan penerimaan pajak. Itu bisa saja kalau ada objek pajaknya baru ada penerimaan dan otomatis masuk. Kalau yang ini kan supaya investasi masuk dan bertambah,” kata John di sela-sela seminar “Kupas Tuntas Tax Amnesty Dalam Membangun Perekonomian Indonesia” di Jakarta, Selasa (3/5). Lebih lanjut, ia yakin bahwa kelanjutan pembahasan RUU Tax Amnesty dapat segera dilakukan setelah berakhirnya masa reses di DPR pada 17 Mei mendatang.

“Draf-nya kan selesai Desember, tetapi kalau ada penambahan waktu saya belum tahu, tergantung pembahasan di DPR. Semakin cepat semakin baik,” kata John.

Sementara itu, Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pajak (IAI KAPj), Darussalam mengatakan pengampunan pajak harus diadakan di Indonesia karena tingkat kepatuhan pajak masih sangat rendah.

“Artinya, penerimaan pajak selama ini hanya ditopang oleh segelintir wajib pajak saja,” kata Darussalam.

Menurut Darussalam, tujuan “tax amnesty” adalah membawa wajib pajak yang selama ini belum patuh dan objek pajak yang selama ini belum dilaporkan masuk ke dalam sistem administrasi pajak sebagai data bersama.

“Dengan informasi pertukaran data keuangan perbankan tahun 2017 untuk dipergunakan mengawasi pola perilaku wajib pajak pasca “tax amnesty”,” ucap Darussalam.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak adalah bagian dari reformasi pajak secara menyeluruh di Indonesia.

“UU Pengampunan Pajak merupakan “starting point” yang nantinya akan diikuti dengan amandemen UU pajak yang lain seperti RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), RUU PPh, RUU PPN, dan RUU Bea Materai,” tuturnya.

Ia juga menyatakan penerapan pengampunan pajak akan memberikan uang tebusan yang dapat menambah penerimaan APBN 2016.

“Adanya penambahan penerimaan negara diharapkan dapat digunakan untuk membangun sarana dan prasarana demi kepentingan masyarakat banyak,” katanya.

Menurutnya, “Tax Amnesty” juga mendorong adanya repatriasi dana yang selama ini disimpan di luar negeri untuk kembali masuk ke Indonesia yang bisa dipergunakan menggerakkan perekonomian Indonesia.

“Misalnya, melalui berbagai bentuk investasi yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat banyak,” ucap Darussalam.

Ia menjelaskan dalam RUU “Tax Amnesty” tahun ini, ada banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh Wajib Pajak (WP), orang pribadi, dan WP Badan dalam RUU “Tax Amnesty”.

“Misalnya, penghapusan pajak terutang, sanksi administrasi perpajakan hingga penghentian pemeriksaan pajak atau pemeriksaan bukti permulaan yang memenuhi persyaratan seperti disebut dalam RUU,” tuturnya.

Dengan diterapkannya kebijakan itu, kata dia, masyarakat diminta ikut serta dan sukarela melaporkan harta kekayaan yang ada di dalam dan di luar negeri serta membayar uang tebusan untuk memperoleh pengampunan.

Pemerintah Siap Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengharapkan dalam waktu dekat pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak yang diusulkan pemerintah.

“Sekarang DPR kan baru memanggil seluruh komponen masyarakat sehingga nanti betul-betul pada saat pembahasan lebih siap dan diharapkan dalam waktu dekat DPR juga dapat mengadakan rapat dengan pemerintah untuk membahas DIM tersebut,” kata Mardiasmo.

Lebih lanjut, ia mengatakan saat ini DPR sedang meminta pendapat kepada masyarakat luas antara lain dengan perguruan tinggi, mantan-mantan Dirjen Pajak, OJK, dan lembaga-lembaga lainnya terkait RUU Pengampunan Pajak itu.

“Insya Allah tahun ini DPR bisa selesaikan pembahasan RUU Pengampunan Pajak. Kalau kendalanya? Ya tanya DPR dong, kalau pemerintah sudah tidak ada masalah. Semua sudah kami berikan, apa saja garis besarnya dan detilnya,” ucap Mardiasmo.

Mardiasmo juga mengatakan DPR ingin menaikkan repatriasi aset yang masuk ke dalam negeri di mana nantinya bisa dipergunakan untuk meningkatkan investasi.

“Tidak hanya untuk tahun ini agar investasinya meningkat tetapi untuk juga untuk tahun-tahun selanjutnya,” katanya.

Terkait tarif tebusan dalam RUU Pengampunan Pajak yang dinilai sangat rendah, Mardiasmo menyatakan pemerintah menunggu pembahasan dengan DPR saja terlebih dahulu.

“Itu kan usulan pemerintah, nah dengan yang menggunakan repatriasi seperti apa? Yang tidak seperti apa? nanti bisa dibahas dengan DPR seperti apa, kami tunggu saja pembahasannya semoga semua sesuai harapan kami,” ucap Mardiasmo.

Lebih lanjut, ia mengatakan DPR juga menginginkan pembahasan RUU Pengampunan Pajak diikuti dengan revisi UU Lalu Lintas Devisa.

“DPR menginginkan sekaligus diperbaiki dengan UU Lalu Lintas Devisa supaya nanti pada saat masuk (uangnya) jangan nanti diklaim, dibayar tetapi nanti dikeluarkan lagi kan harus ada “grace periode” (masa tenggang), misalnya berapa tahun di sini,” tuturnya.

Mardiasmo juga menegaskan pemerintah tidak mau mendahului DPR terkait RUU Pengampunan Pajak yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR.

“Kami tidak mau mendahului DPR, kan DPR juga baru bicara dengan para ahli termasuk dengan KADIN, para akademisi, OJK, Bank Indonesia, dan sebagainya,” ucap Mardiasmo.

Ia mengatakan bahwa OJK dan Bank Indonesia juga harus siap apabila dana dari luar negeri tersebut masuk kembali ke Indonesia.

“OJK siap tidak, misalnya untuk bisa destinasi uangnya, BI juga seperti itu, siap tidak? karena DPR juga menginginkan nanti kalau sudah masuk (uangnya) terus mau diapakan?,” ujarnya. Beberapa Catatan Sementara itu, Institute for Development and Finance (INDEF) menilai ada beberapa catatan terkait efektivitas kebijakan pengampunan pajak apabila nantinya disahkan oleh DPR.

Menurut peneliti INDEF, Eko Listiyanto, dalam kondisi pelemahan ekonomi, peran kebijakan fiskal melalui belanja Pemerintah dianggap semakin penting, terutama untuk menopang penerimaan negara akibat lesunya dunia usaha dan menurunnya kontribusi ekspor akibat ekonomi global yang masih melemah.

Ia mengatakan harus mengoptimalkan upaya peningkatan penerimaan pajak dari peningkatan atau perbaikan database Wajib Pajak (WP) apabila RUU Pengampunan Pajak disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Karena yang dilakukan selama ini oleh pemerintah dipandang belum efektif dalam mendongkrak penerimaan pajak,” kata Eko dalam diskusi bertajuk “Berburu Dana Repatriasi: Relevansi Tax Amnesty dan Data Panama Papers” di Jakarta, Senin (9/5).

Dalam sepuluh tahun terakhir, kata dia, tax ratio di Indonesia hanya berada dalam kisaran 12 persen.

Menurutnya, angka ini tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan rata-rata tax ratio negara maju yang berada dalam kisaran di atas 24 persen atau negara berpendapatan menengah lainnya yang berada dalam kisaran 16-18 persen.

“Tidak hanya itu, jika menggunakan indikator “tax effort” atau penerimaan pajak aktual terhadap potensinya, maka Indonesia hanya memiliki “tax effort” sebesar 0,47 atau penerimaan pajak masih setengah dari apa yang menjadi potensinya,” katanya.

Di sisi lain, kata Eko, muncul kalkulasi-kalkulasi potensi dana di luar negeri dari upaya penghindaran pajak di Indonesia sehingga mendorong pemerintah untuk berupaya menarik dana ini ke dalam negeri guna menambal “gap” likuiditas bagi tujuan pertumbuhan ekonomi tinggi yang ingin dicapai.

“Potensi pajak yang lolos dari kegiatan “tax evasion” tersebut cukup beragam. Berdasarkan data Bank Indonesia disebutkan bahwa pada akhir 2013 terdapat sekitar 23,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp234 triliun devisa hasil ekspor masih mengendap di bank devisa luar negeri,” tuturnya.

Sementara itu, kata dia, laporan McKinsey pada 2014 menyebutkan sekitar Rp2.500 triliun kekayaan High Net Worth Individual (HNWI) Indonesia di luar negeri, terdapat sekitar USD200 miliar atau sekitar Rp2.000 triliun yang disimpan di Singapura di mana sebesar 50 miliar dolar AS atau sekitar Rp500 triliun disimpan dalam bentuk “non-investable assets” yang utamanya dapat berbentuk real estate.

“Sedangkan sebagian besar yaitu 150 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.500 triliun diinvestasikan dalam bentuk “investable assets” sebagai contoh, yaitu deposito atau saham,” ucap Eko.

Tax Justice network pada 2010 juga memperkirakan aset WNI yang ada di tax haven sekitar 331 Miliar dolar AS atau setara Rp4.300-an triliun dengan kurs Rp13.000 hampir 40 persen dari GDP Indonesia. Bahkan, menurutnya, Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro dalam kesempatan rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI menyebutkan bahwa potensi dana WNI di luar negeri mencapai Rp11.400 triliun atau hampir setara dengan PDB 2015. Eko juga mengatakan aspek keadilan untuk para Wajib Pajak (WP) yang sudah patuh harus benar-benar dipertimbangkan apabila RUU Pengampunan Pajak itu disahkan.

“Jangan sampai upaya pemberian “tax amnesty” justru menggerogoti kepercayaan WP yang sudah taat pajak selama ini,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, dari komponen tarif harus menjadi salah satu konsentrasi dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak antara pemerintah dan DPR.

“Jangan sampai regulasi yang disahkan nantinya hanya menguntungkan sebagian individu atau pun sekelompok orang saja,” tuturnya.

Salah satu contoh, kata dia, RUU Pengampunan pajak ini harus dapat menyasar sektor UMKM yang kebanyakan berupa sektor informal.

“Masuknya database pajak para pengusaha UMKM tersebut nantinya dapat menjadi dasar kebijakan pemerintah untuk memberikan insentif bagi pelaku UMKM serta kemudahan bagi sektor tersebut dalam mengakses pembiayaan dari perbankan,” ucap Eko.

Kemudian, ia juga menyatakan program pengampunan pajak yang hanya memasukkan unsur pengurangan sanksi saja tanpa disertai pengampunan pidana perpajakan lebih dimungkinkan diterapkan.

“Mengingat pengampunan pajak ini berkaitan dengan “track record” kinerja perpajakan selama ini, maka pilihannya adalah program pengampunan pajak yang hanya memasukkan unsur pengurangan sanksi saja,” ucap Eko.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharam juga mempertanyakan sedikitnya pembahasan terkait dana repatriasi di dalam naskah RUU Pengampunan Pajak.

“Dana repatriasi itu ada jaminan tidak masuk ke Indonesia? Di dalam RUU tersebut justru cerita tentang dana repatriasi sedikit sekali, yang ada malah certia pengampunannya,” kata Ecky.

Lebih lanjut, ia mengatakan apabila pemerintah sudah mengetahui baik daftar nama maupun alamat pemilik dana di luar negeri yang konon mencapai ribuan triliun, maka sebenarnya bisa dilacak oleh PPATK terlebih dahulu.

“Kalau Menteri Keuangan sudah punya daftar nama dan alamatnya kan bisa dilacak oleh PPATK, ini sebenarnya dana repatriasi apa?” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Ia mengatakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menaruh uang di luar negeri tidak melulu melalui hasil korupsi atau bukan dari masalah “pengemplangan” pajak.

“Dengan lalu lintas devisa memang boleh orang naruh di luar negeri tetapi bisa juga dilacak oleh Bank Indonesia yang meneliti lalu lintas devisa itu, misalnya ada ribuan transaksi, kenapa orang bisa membawa lari uang ke luar negeri, dan lain sebagainya,” ucap Ecky.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close