Liputan

Menanti Penurunan GWM

BTN iklan

gwmJAKARTA — Langkah memangkas bunga penjaminan simpanan dan perubahan kebijakan suku bunga acuan belum membantu akselerasi penyaluran kredit perbankan serta penurunan bunga kredit.

Pasalnya, perbankan saat ini menghadapi masalah pasokan likuiditas, sehingga dibutuhkan stimulus tambahan sebagai amunisi perbankan dalam mengucurkan kredit, yaitu penurunan giro wajib minimum (GWM) primer.

Hingga Juni 2016, rasio kredit terhadap penghimpunan dana (loan to deposit ratio/LDR) mencapai 91,19%. Artinya ruang likuiditas bank cukup terbatas dalam menyalurkan kredit, sehingga memperketat persaingan dalam menghimpun dana masyarakat. Otomatis bunga pun sulit turun.

Secara lebih detail, kelompok bank umum kegiatan usaha (BUKU) III men catatkan LDR tertinggi sebesar 98,74%, diikuti BUKU II 90,1%, BUKU IV 86,55%, dan BUKU I 79,8%.

Sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memangkas suku bunga penjaminan simpanan denominasi rupiah sebesar 50 basis poin—terbesar dalam empat tahun terakhir—menjadi 6,25% guna melancarkan transmisi kebijakan suku bunga rendah demi menggerakkan perekonomian.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Maryono mengatakan likuiditas perbankan saat ini cukup ketat karena ada disparitas dari penyaluran kredit dengan penghimpunan dana pihak ketiga.

Menurutnya, saat ini dana perbankan banyak disedot untuk pembiayaan proyek jangka panjang, yakni infrastruktur. Padahal, sambungnya, infrastruktur tidak memproduksi uang secara cepat alias duit tertahan di sektor tersebut.

“Akibatnya dana perbankan banyak tertahan di sektor infrastruktur. Tidak berputar. Ini perlu terobosan baru untuk melonggarkan likuiditas sehingga bunga turun dan mempercepat penyaluran kredit,” ujarnya usai menjadi pembicara dalam kuliah umum di kampus ITB, Bandung, Rabu (14/9).

Dia menyarankan GWM perbankan diturunkan untuk menambah pundi-pundi likuiditas perbankan, karena dana tersebut saat ini hanya mengendap di Bank Indonesia.

Ekonom BTN Winang Budoyo menambahkan saat GWM turun 1% pada awal tahun, hal itu menambah likuiditas perbankan sekitar Rp30 triliun—Rp40 triliun. “Coba GWM diturunkan lagi jadi 5%, karena pascakrisis 2008 sempat 5%,” terangnya.

Pada 16 Maret 2016, BI memangkas GWM primer menjadi 6,5% dari sebelumnya 7,5%. GWM perbankan sempat dipangkas mencapai 5% setelah krisis 2008 untuk melonggarkan likuiditas. Kemudian dinaikkan menjadi 8% pada 2010. Perlahan turun hingga menjadi 6,5%.

David Sumual, ekonom PT Bank Central Asia Tbk., mengatakan kondisi LDR industri perbankan yang menyentuh kisaran 91% memang sudah cukup ketat. Apalagi, dana repatriasi sampai saat ini yang masuk ke likuiditas perbankan masih jauh dari harapan.

“Pelonggaran GWM memang menjadi salah solusi dan instrumen untuk menghadapi posisi likuiditas yang ketat saat ini,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (14/9).

Di sisi lain Josua Pardede, ekonom PT Bank Permata Tbk., menyebutkan ada dua sisi likuiditas perbankan, pertama yang tercermin dalam LDR dan kedua likuiditas yang mengalir ke berbagai instrumen BI.

“Dari segi LDR secara umum memang mulai mengetat, tetapi kalau dilihat jumlah likuiditas perbankan yang dialirkan ke BI pun cukup besar karena sampai Agustus 2016 saja sudah sekitar Rp320 triliun,” sebutnya.

Meskipun begitu, Josua menilai peluang pelonggaran moneter dari suku bunga kebijakan anyar BI yaitu 7 Day Repo Rate yang dikombinasikan dengan penurunan GWM berpeluang kembali terbuka. Hal itu bila mengacu dengan data secara umum perbankan yang sudah mendekati batas atas 92%.

BELUM PERLU

Sebaliknya, Presdir PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Taswin Zakaria mengatakan saat ini pelonggaran kembali rasio GWM perbankan belum terlalu dibutuhkan melihat kondisi likuiditas perseroan. Menurutnya, pelonggaran GWM lebih dibutuhkan di tahun depan. “Mungkin tahun depan ya kalau memang nanti permintaan kredit naik tajam,” katanya.

Akhir pekan lalu, Agus Martowardjojo, Gubernur BI, sem pat mengungkapkan bila melihat pemaparan Rapat Dewan Gubernur pada Agustus 2016, posisi kebijakan bank sentral punya kemungkinan melakukan pelonggaran.

“Walaupun secara umum likuiditas pada saat ini cenderung me long gar, tetapi kalau data mendukung bisa membuat kami mengambil posisi moneter lebih longgar pada RDG September atau Oktober,” ujarnya.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara menambahkan pihaknya akan melihat data paling aktual sebagai pertimbangan kebijakan apa yang akan dilonggarkan.

Namun, Nelson Tampubolon, Kepala Ek sekutif Perbankan OJK, mengatakan likuiditas perbankan saat ini tidak terlalu ketat. Salah satu bukti adalah dana perbankan di operasi moneter BI lebih dari Rp260 triliun.

“LDR tinggi itu secara industri, salah satu penyebabnya adalah kelompok bank asing cenderung memanfaatkan dana dari kantor pusatnya dalam penyaluran kredit.” (Bisnis Indonesia 15/9)

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Satu Komentar

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami