HukumLiputanNasional

Mendagri Harap Bupati Malang Proaktif Ikuti Proses Hukum di KPK

BTN iklan

Malang (lei) – Bupati Malang, Jawa Timur (Jatim), Rendra Kresna diharapkan tetap proaktif dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seluruh proses hukum sepatutnya diikuti tersangka kasus dugaan suap tersebut.Image result for Rendra Kresna

“Saya kira Bupati Malang harus proaktif walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Harus proaktif mengikuti proses penyidikan lebih lanjut oleh KPK,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/10).

Ia berharap agar kasus suap yang melibatkan Bupati Malang tak digeneralisir ke seluruh kepala daerah. “Masing-masing oknum kepala daerah yang terkena OTT (operasi tangkap tangan) ataupun tersangka ataupun saksi itu kan bermacam-macam. Kalau itu berkaitan dengan masalah indikasi suap ya itu jangan digeneralisir seluruh kepala daerah akan sama,” ujarnya.

Meski begitu, ia mengungkapkan, sebagian besar kepala daerah yang tersandung korupsi berkaitan dengan perencanaan anggaran. “Selain perencanaan anggaran, ada juga yang tertangkap tangan, karena jual beli jabatan,” ucapnya.

Tjahjo tak ingin mengomentari lebih jauh terkait kemungkinan indikasi suap Bupati Malang dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada). Menurutnya, hal itu bisa ditanyakan langsung kepada Rendra.

Hanya saja, Tjahjo optimistis seluruh partai politik (parpol) tidak pernah menekan para calon kepala daerah yang diusung agar memberikan bantuan dana. “Setiap proses pilkada, karena saya pernah jadi sekjen (sekretaris jenderal) partai, itu biasanya (dana) gotong royong antara calon, anggota DPRD, DPR sampai parpol,” tegas mantan Sekjen PDI Perjuangan ini.

Disinggung mekanisme penunjukkan pelaksana tugas jika Rendra ditahan, Tjahjo menyatakan hal tersebut tentu sudah disiapkan. Apapun, Tjahjo tetap menggunakan asas praduga tak besalah. “Sebagaimana kebiasaan yang ada, kami sudah minta kepada Gubernur Jatim, seandainya sampai menggangu jalannya pemerintahan di daerah, bisa menunjuk wakil. Kalau toh wakil juga tidak bisa, misalnya, bisa menunjuk pejabat pemerintah provinsi Jatim,” tandasnya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close