Hukum

Mendagri Harus Panggil Bupati Bekasi dan Gubernur Jabar Terkait Meikarta

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Ditengah gencarnya promosi mega proyek properti Meikarta yang dilakukan oleh pihak Lippo Group, ternyata masih terganjal masalah perizinan.

Deddy Mizwar, Wagub Jawa Barat pernah menyentil Lippo, setidaknya ada dua hal yang dianggap Deddy Mizwar dilanggar oleh Lippo. Pertama, Lippo belum mengantongi izin yang harus dipenuhi untuk membangun sebuah kawasan. Kedua, Lippo secara terang-terangan memasarkan ribuan hunian apartemen di tengah segala perizinan belum mereka kantongi.

“‎Konsep metropolitas harus rekomendasi sesuai dengan Perda. Saya sudah cek ke Kabupaten Bekasi, mereka belum memberikan rekomendasi dan pada kami pun rekomendasi belum diajukan. Dalam Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi pun belum beres pembahasannya. Ini (izin) dari mana? Maka hentikan dulu sebelum ini jadi pidana karena penipuan, menjual barang ilegal,” kata Deddy dikutip dari Pikiran Rakyat.

Sebelumya, Mendagri Tjahjo Kumolo pernah meminta pemerintah daerah memberikan kemudahan bagi swasta yang akan berinvestasi, termasuk dalam hal ini pembangunan Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

“Siapapun di pemerintahan baik itu presiden, gubernur, bupati, wali kota dalam pelaksanaan pembangunan diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial mutlak memerlukan kehadiran swasta dengan demikian kebijakan yang ada jangan sampai menghambat,” kata Tjahtjo.

Tjahjo mengatakan, ada sektor swasta yang ingin membangun dan memajukan suatu daerah, tetapi terkendala banyaknya hambatan terkait perizinan. Menurutnya, kewenangan untuk memberikan izin berada di tangan bupati atau wali kota karena mereka yang paling mengetahui rencana tata ruang wilayahnya.

“Jadi jangan seperti Meikarta, Bupati sudah memberikan persetujuan, namun Wakil Gubernur Jawa Barat memberikan larangan. Padahal peraturan gubernurnya belum ada. Untuk itu peraturan daerah haruslah menyesuaikan bukan justru menghambat,” kata Mendagri.

Mau Bangun Meikarta, Tapi Ada Orang yang Punya Tanahnya

Dalam pertemuan tertutup yang digelar oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pada 22 Agustus lalu, Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Budi Situmorang menyatakan, kepemilikan lahan masih jadi masalah. Dari 500 hektare yang menjadi rencana kawasan Meikarta belum sepenuhnya dimiliki Lippo Group.

Lahan-lahan itu harus dibebaskan lebih dulu sebelum proyek itu dibangun. Ada lahan sawah, ada tanah kepemilikan masyarakat, dan ada juga tanah hak guna usaha.

“Masa dia mau bangun tapi ada orang yang memiliki tanahnya,” kata Budi seperti dikutip Tempo.co. Budi menuturkan, Lippo harus membebaskan tanah-tanah itu sebelum membangun Meikarta.

Proyek Meikarta menuai polemik setelah diketahui baru memiliki Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT). Izin ini diketahui baru dikeluarkan untuk lahan seluas 84,6 hektare di wilayah Lippo Cikarang.

Dengan hanya mengantongi IPPT, pengembang seharusnya belum bisa membangun. Sebab setelah IPPT, pengembang harus memiliki Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan), lalu Izin Lingkungan dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

Jika itu semua sudah beres, baru pembangunan bisa dilakukan.

Mendagri Harus Panggil Bupati Bekasi dan Gubernur Jabar

Dosen Agraria dan Real Estate Dr. St. Laksanto Utomo SH MH menyarankan untuk memberikan kepastian hukum tentang penjualan Estate dan Apartemen secara besar-besaran yang dilakukan oleh pihak Lippo Group melalui iklan elektronik dan media cetak.

Diakui oleh Gubernur Jawa Barat bahwa pihak developer belum belum menyelesaikan proses administrasi dan perijinan. Padalah dilihat dari sisi hukum, pihak developer harus segera dan menjamin segala sesuatu yang dijual dan yang menjadi perencanaan, termasuk advis planning yang telah direlease padahal belum mendapatkan izin dari pihak berwenang.

Artinya pihak developer mengesampingkan aturan-aturan pemerintah. Jika sudah demikian adalah benar untuk Mendagri memanggil Bupati Bekasi dan Gubernur Jawa Barat agar mengklarifikasi hal tersebut.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Satu Komentar

  1. iya pak Dengan sistem pre project selling yang dilakukan oleh Lippo Group dalam penjualan Meikarta, tidak menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada pembeli apartemen tersebut apabila dikemudian hari developer melakukan wanprestasi.

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami