BTN iklan
Hukum

Mendagri Menghambat RUU Masyarakat Adat

Salam Nusantara!

Ditengah perjuangan Masyarakat Adat mendorong percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat, tanggal 11 April 2018, Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor: 189/2257/SJ, soal penyampaian DIM RUU Masyarakat Adat kepada Menteri Sekretaris Negara, menyatakan bahwa RUU Masyarakat Adat saat ini belum merupakan kebutuhan konkrit bagi Masyarakat Adat.

Hal ini berpotensi menyebabkan konflik baru, membuka/menghidupkan kepercayaan yang belum diatur dalam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan akan memberikan beban yang sangat berat bagi APBN.

Argumentasi fiktif yang dilontarkan oleh Mendagri sama sekali tanpa dasar berpikir yang jelas – mengangkangi konstitusi dan tidak patuh terhadap Visi-Misi Presiden. RUU Masyarakat Adat adalah mandat konstitusi Pasal 18b ayat (2) dan Komitmen Presiden Joko Widodo dalam enam prioritas program Nawa Cita.

Bila hati anda tergerak, anda bisa menandatangani petisi ini: UU Masyarakat Adat Menjamin Kepastian Hukum Masyarakat Adat

Satu tanda tangan dari anda membantu 50 juta lebih Masyarat Adat yang menanti-nanti kehadiran RUU Masyarakat Adat yang akan melindungi hak dan mengakui keberadaan Masyarakat Adat di Indonesia.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Komentar Anda...

Related Articles

Close
Close