HukumLiputanNasional

Mendagri Minta Proses Hukum Cakada Segera Rampung

BTN iklan

JAKARTA (LEI)- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo meminta proses hukum calon kepala daerah (cakada) bermasalah segera rampung. Terutama kasus-kasus cakada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satunya seperti proses persidangan. Mungkin dapat lebih dipercepat. Namun demikian, pemerintah mustahil  mengintervensi kerja aparat penegak hukum.“Saya berharap KPK mempercepat proses persidangan. Toh mereka ini kan tersangka KPK sudah cukup alat bukti, tinggal proses persidangan dan saksi saksi, apapun asas praduga tidak bersalah harus kita kedepankan,” ujarnya di Jakarta, Senin (2/7).

Dia berharap semua tahapan persidangan selesai sebelum pelantikan. Karena menurut Tjahjo, tidak elok bila melakukan pelantikan di LP.

Meskipun,sesuai ketentuan UU, cakada bersalah masih memiliki hak diangkat menjadi pejabat publik kendati telah menjalani masa penahanan.

Tjahjo menyebutkan, payung hukum untuk masalah ini adalah Pasal 163 ayat (6) UU nomor 10 tahun 2016  gubernur atau calon wakil gubernur terpilih menjadi tersangka pada saat pelantikan, tetap bisa dilantik menjadi kepala daerah selagi belum mendapat putusan.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami