HEADLINESHukum

Mendagri: Pemerintah Kedepankan Musyawarah Bahas RUU Pemilu

BTN iklan

Jakarta, 11/7 LEI – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah tetap mengupaya jalan musyawarah dalam pembahasan Revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

“Kita prinsipnya musyawarah hal yang sudah bagus kenapa harus diubah, diturunkan, harusnya kan dimaksimalkan ditingkatkan atau dipertahankan,” kata Tjahjo sebelum mendampingi Presiden Joko Widodo menerima Gubernur Aceh di Istana Merdeka Jakarta, Selasa.

Menurut Mendagri, jika tidak bisa musyawarah, ada dua opsi diputuskan dibawa ke paripurna diambil keputusan atau pemerintah mencermati berbagai hal, termasuk ada pertimbangan menyampaikan pendapat.

Tjahjo mengungkapkan pada Kamis (13/7) semua fraksi DPR menyampaikan pendapat terkait RUU Pemilu.

“Jadi opsinya hari Kamis, kami ingin mendengar semua fraksi, mudah mudahan bisa musyawarah. Kalau tidak bisa musyawarah, pemerintah ada dua opsi dibawa ke paripurna untuk voting atau pemerintah menyampaikan pendapat,” ujar Tjahjo.

Dalam pemberitaan sebelumnya Panitia Khusus (Pansus) RUU Penyelenggaraan Pemilu DPR RI dan Pemerintah kembali menunda pengambilan keputusan terhadap lima isu krusial hingga Kamis (13/7).

Menurut Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, Lukman Edy penundaan pengambilan keputusan terhadap lima isu krusial tersebut diputuskan setelah dilakukan lobi antara Kapoksi Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu dengan Perwakilan Pemerintah yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Forum lobi antara Kapoksi RUU Pemilu dan Pemerintah dilakukan pada rapat lanjutan Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu dan Pemerintah, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (10/7) siang hingga tengah malam.

Menurut Lukman Edy, dari hasil lobi tersebut, DPR dan Pemerintah sepakat menunda pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU Penyelenggaraan Pemilu menjadi Kamis (13/7).

Dalam forum rapat itu juga sepakat, Pansus RUU Penyelanggaraan Pemilu DPR RI akan melanjutkan rapat internal pada Rabu (12/7), untuk mematangkan sikap DPR RI.

“Keputusan Pansus RUU Pemilu pada Rabu mendatang, akan disampaikan pada rapat bersama Pemerintah pada Kamis (13/7), untuk pengambilan keputusan,” ucapnya.

Sementara itu, rencana pengambilan keputusan tingkat II atau persetujuan menjadi undang-undang, tetap akan dilakukan pada sidang paripurna pada 20 Juli mendatang.

Menurut Lukman, pimpinan Pansus segera menyurati pimpinan DPR RI soal jadwal sidang paripurna persetujuan RUU Pemilu.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami