Politik

Mendagri: Tidak Ada Barter Pasal RUU Pemilu

BTN iklan

Jakarta, LEI – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan tidak ada istilah barter pasal antarfraksi-fraksi di DPR RI maupun pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

“Mencermati pemberitaan media cetak pagi ini, menurut yang saya pahami dalam pembahasan RUU Pemilu antara DPR dan Pemerintah tidak ada istilah barter pasal antar fraksi-fraksi apalagi dengan pemerintah,” ujar Tjahjo di Jakarta, Senin.

Tjahjo menekankan semua anggota Pansus RUU Pemilu dan pemerintah memiliki semangat membahas revisi UU Pemilu guna menyongsong pemilu legislatif dan pemilihan presiden serentak untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan memperkuat sistem pemerintahan presidensil.

“Itu komitmennya sampai sekarang. Soal ada kepentingan strategis parpol yang diperjuangkan dalam pansus atau panja itu sah dan wajar-wajar saja karena pemilu serentak adalah rezim parpol, dan pembahasan RUU Pemilu sepakat mengakomodir aspirasi parpol dan masyarakat serta aspirasi pengamat serta elemen-elemen demokrasi dan perguruan tinggi,” jelas dia.

Dia mengatakan finalisasi pembahasan RUU Pemilu semangatnya tetaplah kompromi musyawarah mufakat.

Namun kalau harus dilakukan pengambilan keputusan suara terbanyak, maka ada mekanisme akhir di paripurna DPR di mana pemerintah dan Pansus menyepakati untuk tidak ada istilah barter pasal atau bermain akrobatik politik.

Masyarakat memiliki legalitas penuh dalam pemilu dalam menentukan siapa jadi presiden dan wakil presiden wapres serta siapa jadi anggota DPD/DPD/DPRD dan parpol mana yang akan mendapatkan legitimasi masyarakat untuk berhak mengusung Calon Presiden,” ujar dia.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

One Comment

  1. Barter pasal merupakan tindakan yang amoral dan melukai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan pemerintah dalam menyusun Rancangan Undang Undang termasuk RUU Pemilu. seharusnya kedua lembaga yang sudah dipilih oleh rakyat menjalankan fungsinya secara baik dan benar tanpa ada intrik intrik tertentu. Sudah merupakan kewajiban bagi pemerintah dan lembaga legislatif menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan konstitusi dengan melihat perkembangan yang ada di masyarakat demi mencapai tujuan kesejahteran, keadilan dan kemakmuran rakyat secara merata. Oleh karena itu sudah saatnya kedua lembaga tersebut melakukan perubahan perubahan yang ada d imasyarakat secara jeli dan terbuka, sebagai bentuk aspirasi masyarakat, yang menjadi pedoman dan dasar bagi kedua lembaga tersebut dalam membuat RUU yang amanah, jujur dan terbuka.

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami