Nasional

Mendagri Usulkan 2 Jenderal Jadi PJ Gubernur

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memberi penjelasan terkait usulan jenderal Polri aktif menjadi Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Sumatera Utara pada gelaran Pilkada Serentak 2018.

Tjahjo menerangkan, usulan Perwira Tinggi (Pati) Polri menjadi Pj gubernur datang dari dirinya setelah berkonsultasi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Wakapolri Komjen Syafruddin. Kendati begitu, hal ini baru berupa usulan.

“Saya kan konsultasi sama Pak Kapolri. Kemarin (2017) lewat Menko Polhukam dikasih Pak Carlo Tewu. Sekarang, sementara saya butuh dua nama, ‘Siapa kira-kira?’ Saya, Pak Kapolri, Pak Wakapolri diskusi,” kata Tjahjo kepada wartawan, Jumat (26/1/2018).

Keputusan pengangkatan pj gubernur sepenuhnya berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). ‎Dengan demikian, Tjahjo menegaskan hal ini baru berupa usulan. “Keputusan Presiden belum keluar,” jelasnya.

Dua nama Pati Polri yang diusulkan menjadi Pj Gubernur pada Pilkada Serentak 2018 yakni Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Mochamad Iriawan dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin. Iriawan diproyeksikan menjadi Pj Gubernur Jawa Barat dan Martuani diusulkan menjadi Pj Gubernur Sumatera Utara.

Diusulkannya nama Pj Gubernur ini disebabkan masa jabatan gubernur yang ada akan berakhir ‎pada Juni 2018. Masa tugas Gubernur Jabar akan berakhir pada 13 Juni, sedangkan Gubernur Sumut pada 17 Juni.

Dua pj gubernur yang diusulkan tersebut nantinya mengisi kekosongan kursi gubernur yang telah habis masa jabatannya ‎hingga terpilih gubernur baru hasil Pilkada Serentak 2018.

Tjahjo berharap publik tidak merisaukan usulan dua nama tersebut. Berkaca pada Pilkada 2017, pati Polri bernama Irjen Carlo Brix Tewu juga pernah dilantik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat. Pun demikian ‎dengan Plt Gubernur Aceh yang kala itu diisi Mayjen TNI (Purn) Soedarmo.

Sebelum dilantik Mendagri sebagai Pj Gubernur, Carlo merupakan Pati Polri yang bertugas sebagai Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam. Sementara So‎edarmo bertugas sebagai Dirjen Polpum Kemendagri.

“Untuk memetakan kondisi daerah, saya berkomunikasi terus dengan Kapolri, Panglima TNI, dan Menko Polhukam. Menurut saya, tidak ada masalah. Kalau ada masyarakat yang bertanya, wajar. Masyarakat bertanya, saya menjawabnya ini, ya begitu saja,” terang Tjahjo.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami