HEADLINESHukumMahkamah Agung

Menelisik Masa Pensiun Prof. DR. Hatta Ali, SH, MH, Sebagai Ketua Mahkamah Agung

BTN iklan

JAKARTA, LEI – Prof. Dr. Hatta Ali, SH, MH, lahir di Pare-Pare, Sulawesi Selatan, pada tanggal 7 April 1950. Ini berarti pada tanggal 7 April 2020, usia Prof Hatta Ali tepat 70 (tujuh puluh) tahun.

Jika mengacu pada ketentuan Pasal 11 UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang menentukan bahwa usia pensiun bagi Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung adalah 70 tahun. Ini berarti, terhitung sejak tanggal 7 April 2020, Hatta Ali telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun, sehingga berdasarkan hukum ia resmi pensiun dari jabatannya baik sebagai Ketua Mahkamah Agung maupun sebagai Hakim Agung.

Dengan kata lain, sejak berusia 70 tahun, maka ia otomatis diberhentikan dengan hormat dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun di lingkungan Mahkamah Agung. Keputusan Presiden tentang pemberhentian adalah persoalan administrasi.

Prinsip ini memberikan penegasan bahwa hukum dengan tegas memberhentikan pemangku jabatan tersebut. Dan roda organisasi dilanjutkan oleh Pelaksana Tugas Ketua Mahkamah Agung sampai dengan Ketua Terpilih menjadi Ketua Definitif setelah mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Presiden (Pasal 9 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2009).

Selengkapnya Pasal 11 UU No. 3 Tahun 2009 menerangkan, Pasal 11 Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan hakim agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung karena meninggal dunia, telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun, dan atau atas permintaan sendiri secara tertulis, sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

Ketentuan Pasal 11 hurup b di atas secara tegas dan jelas menentukan bahwa salah satu alasan hukum diberhentikannya dengan hormat Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan hakim agung dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung adalah telah berusia 70 (tujuh puluh).

Dengan kata lain, jika Ketua Mahkamah Agung telah memasuki usia 70 tahun sebagaimana ditentukan Pasal 11 huruf b tersebut, maka secara hukum otomatis ia pensiun baik dari jabatan Ketua Mahkamah Agung maupun jabatan Hakim Agung. Konsekuensi hukumnya, terhitung sejak saat usianya memasuki 70 tahun itu, Ketua Mahkamah Agung (yang pensiun tersebut) telah kehilangan hak untuk menjalankan wewenang dan tugas seperti layaknya Ketua Mahkamah Agung.

Ini berarti, semisal ada Ketua Mahkamah Agung (yang telah pensiun) tetap keukeuh menjalankan wewenang dan tugasnya, maka semua keputusan, kebijakan, dan tindakan lain yang dilakukannya tanpa kewenang dan hak itu adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.

Sebagai seorang pensiunan Ketua Mahkamah Agung, tentu Prof Hatta Ali sangat memahami aturan hukum mengenai usia pensiun tersebut, sehingga ia memiliki sikap legowo dan kearifan yang dapat diteladani oleh Pimpinan dan Hakim Agung lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dan diperkuat ketentuan Pasal 8 ayat (7) UU No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang menegaskan bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung dan ditetapkan oleh Presiden. Makna ketentuan ini adalah bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung adalah hakim agung definitif yakni hakim agung yang telah ditetapkan Presiden sebagaimana ketentuan Pasal 8 yat (6) UU No. 3 tahun 2009.

Jadi Ketua Mahkamah Agung haruslah dijabat oleh hakim agung aktif, dan tidak bisa dijabat oleh seorang pensiunan hakim agung. Syarat hakim agung sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung ini adalah syarat yang bersifat absolut.

“Hal ini berarti Ketua MA yang sudah betudia 70 tahun otomatis hentikan dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun di lingkungan MA,” ujar Prof Dr Zainal Arifin Husin, Guru Besar FH Muhammadiyah Jakarta,” dalam pemaparannya,” Rabu (22/4/2020).

Keputusan Presiden sambung Arifin adalah persoalan administrasi. Prinsip ini memberikan , penegasan bahwa hukum dengan tegas memberhentikan pemangku jabatan tersebut.

“Dan organisasi dilanjutkan Ketua terpilih,” pungkasnya.

sumber: Bernas.id

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami