Hukum

Mengapa Anies-Sandi Tak Hadiri Komitmen Cegah Korupsi dengan KPK?

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Rabu kemarin seharusnya Anies-Sandi hadiri undangan penandatanganan komitmen pencegahan korupsi bersama Korupsi Pemberantasan Korupsi. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat pun mengaku bahwa dia sudah mengundang Anies-Sandi.

Padahal menurut Djarot, rencana pembuatan komitmen ini sudah direncanakan beberapa bulan lalu. Sehingga tim dari KPK bisa membantu Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan pengelolaan anggaran yang lebih baik. Tim dari KPK sendiri sudah masuk ke Pemprov DKI Jakarta selama tiga bulan terakhir.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memuji sistem elektronik seperti e-planing, e-musrenbang, dan e-budgeting yang digunakan Pemprov DKI dalam hal penganggaran.

Basaria ingin sistem ini diterapkan di daerah lain sehingga Pemprov DKI Jakarta menjadi role model dalam sistem penganggaran di Indonesia. Dia menambahkan, tim KPK siap membantu untuk menyempurnakan sistem itu.

“Nanti dengan beberapa perbaikan, best practice yang ada di sini akan kita ambil dan dibuat jadi contoh. Saya yakin Pak Gubernur akan memberikan gratis ya Pak. Akan kita ambil dan diberikan ke daerah lain,” kata Basaria.

Kerjasama antara Pemprov DKI dan KPK ini sekaligus untuk memastikan bahwa semua sistem baik yang berjalan akan dilanjutkan. Khususnya pada pemerintahan baru di bawah Anies-Sandi nanti.

“Kebetulan kita lihat ini di DKI sudah cukup bagus, tapi ada peralihan kekuasaan di sini. Kami rasa perlu pendampingan supaya hal yang bagus ini bisa terus berjalan,” kata Basaria.

Anies-Sandi Berjanji Lanjutkan Sistem E-Budgeting

Melalui Juru Bicaranya, Naufal Firman Yursak, mengatakan pihaknya berjanji melanjutkan sistem e-budgeting seperti yang selama ini sudah diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Permintaan dari Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan agar Anies-Sandi melanjutkan sistem e-budgeting juga pasti akan ditindaklanjuti. Anies-Sandi akan dukung dan lanjutkan,” kata Naufal melalui keterangan tertulis yang dilansir dari Kompas.com, Rabu malam.

Menurut Naufal, baik Anies maupun Sandi bukannya tidak berkomitmen mendukung pencegahan korupsi di kalangan birokrasi pemerintahan daerah hanya dengan tidak menghadiri acara tersebut.

Mereka mengaku belum bisa hadir karena undangan baru dilayangkan sehari sebelum acara, sementara jadwal Anies dan Sandi disebut sudah penuh.

Selain itu, Naufal juga memandang rekam jejak Anies selama ini lebih memperlihatkan semangat antikorupsi ketimbang jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini. Dia membandingkan posisi Anies ketika masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan pimpinan di lingkungan Pemprov DKI berdasarkan predikat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Ketika menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dua tahun berturut-turut Kemendikbud mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemprov DKI saja selama empat tahun berturut-turut mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP),” tutur Naufal. [Kompas]

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close