HEADLINESHukum

Mengapa HMI Ikut Bermain Dalam Kasus Bisnis Yang Tidak Ada Sangkutannya Dengan Organisasi

BTN iklan

JAKARTA, LEI – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) akan menemui Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta kedua lembaga itu mengawasi penanganan kasus peralihan aset PT Geria Wijaya Prestige (GWP). Kasus itu menarik perhatian HMI karena melibatkan sosok berpengaruh.

HMI juga akan beraudiensi dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) untuk turut memonitor penanganan perkara tersebut sehingga ada jaminan berjalan dalam koridor peradilan. Terutama dalam sidang gugatan kasus itu yang tengah berjalan di Pengadilan Jakarta Pusat.

 

Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) untuk turut memonitor penanganan perkara tersebut sehingga ada jaminan berjalan dalam koridor peradilan. Terutama dalam sidang gugatan kasus itu yang tengah berjalan di Pengadilan Jakarta Pusat.

“Di dalamnya melibatkan nama populer. Kami hanya memantau dan mendukung penegakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan. Itu yang selama ini sering absen di Republik ini,” kata Wakil Sekretaris Bidang Hukum dan HAM Pengurus Besar HMI Arief Wicaksana dalam keterangan tertulis yang diterima SP di Jakarta, Sabtu (27/4/2019).

Sebelumnya, saat sidang 23 April lalu, belasan aktivis HMI mendatangi PN Jakpus. Mereka datang mengenakan topi khas ormas mahasiswa Islam terbesar di Tanah Air tersebut. Para aktivis terlihat takzim mengikuti jalannya proses persidangan yang sedianya digelar pagi sekitar pukul 09.00 WIB, tapi akhinya molor dan baru digelar sekitar pukul 17.30 WIB dan berakhir sekitar pukul 20.30 WIB.

Saat itu, sidang mendengarkan keterangan saksi ahli mantan hakim agung M Yahya Harahap yang diajukan pihak tergugat, PT Geria Wijaya Prestige (GWP).

“Kami berharap dengan dipantau berbagai lembaga, akan terjadi peradilan yang menjunjung asas fairness dan equality before the law,” tambah dia.

Sementara itu, dalam kesaksiannya, Yahya Harahap menegaskan, bekas anggota kreditur yang melakukan penagihan lagi kepada debitur atas suatu piutang yang telah ditagihkan dan diselesaikan BPPN melalui penjualan kepada pihak ketiga, bisa menghadapi tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum.

“Jadi, jika piutangnya telah dialihkan kepada cessionaris (penerima hak tagih atas suatu piutang), namun dalam kredit sindikasi salah satu bank atau kreditur masih menagih lagi kepada debitur, itu perbuatan melawan hukum,” tegasnya.

Pokok gugatan perkara perdata Nomor 223/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. yang diajukan pengusaha nasional berinisial TW melalui kuasa hukum Desrizal dkk itu meminta pengadilan memutuskan bahwa GWP telah melakukan wanprestasi, dan mesti membayar penggugat lebih dari US$ 31 juta. Turut tergugat Fireworks Ventures Limited.

Berdasarkan catatan, pengusaha nasional itu diketahui membeli apa yang diklaim sebagai hak tagih atas piutang GWP dari Bank China Construction Bank Indonesia (dulu Bank Multicor) melalui akta bawah tangan 12 Februari 2018.

Pada 1995, Bank Multicor menjadi anggota sindikasi kreditur yang memberikan pinjaman US$ 17 juta kepada GWP. Namun, akibat krisis moneter 1997-1999, beberapa bank anggota sindikasi kolaps dan diambilalih BPPN.

Pada 8 November 2000, semua anggota kreditur sindikasi, termasuk Bank Multicor, membuat Kesepakatan Bersama dengan BPPN, yang pada intinya menyerahkan pengurusan penyelesaian piutang GWP kepada BPPN berdasarkan kewenangan yang diatur PP 17 Tahun 1999 tentang BPPN.

Sejak itu, piutang GWP ditangani BPPN, hingga akhirnya BPPN menjual piutang tersebut melalui Program Penjualan Aset-aset Kredit (PPAK) VI Tahun 2004 yang dimenangkan PT Millenium Atlantic Securities/MAS. BPPN lalu mengalihkan piutang (cessie) GWP kepada MAS, yang kemudian pada 2005 mengalihkan piutang tersebut kepada Fireworks Ventures Limited. Dengan demikian Fireworks adalah pemegang tunggal eks aset kredit GWP.

Saat ini, Fireworks telah memegang seluruh dokumen kredit GWP, kecuali jaminan kredit berupa sertifikat atas nama GWP. Karena dalam pengalihan piutang melekat hak kebendaan (jaminan kredit berupa sertifikat), maka Edy Nusantara, kuasa Fireworks, menempuh upaya hukum dengan melaporkan dugaan penggelapan sertifikat GWP ke Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada 21 September 2016 dengan Nomor : LP/984/IX/2016/Bareskrim dengan terlapor, yaitu Tohir Sutanto (mantan Direktur Bank Multicor/kini Bank CCB) dan Priska M Cahya (pegawai Bank Danamon). Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Saat ini penyidik Bareskrim tinggal melakukan penyitaan dokumen asli sertifikat berbentuk SHGB atas nama GWP yang dikuasai Bank CCB tersebut setelah penyidik mendapatkan izin penyitaan dari PN Jakarta Selatan dalam Surat Penetapan Nomor 16/Pen Sit 2018/PN Jkt Sel pada 29 Maret 2018.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

6 Komentar

  1. It’s a shame you don’t have a donate button!
    I’d most certainly donate to this outstanding blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding
    your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh
    updates and will talk about this site with my Facebook
    group. Talk soon!

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami