Hukum

Mengapa KPK Larang Advokat Dampingi Saksi ?

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) menilai aturan yang melarang pendampingan saksi ketika diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dikaji ulang.

Karena hal itu dianggap bentuk kecurigaan secara berlebihan KPK terhadap advokat. Atas hal itu, Ketua Dewan Pembina Peradi Otto Hasibuan menyatakan mereka segera mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Pasalnya hanya KPK yang melarang pemeriksaan saksi didampingi, sementara Polri dan Kejaksaan membolehkan.

“Waktu ada komisioner KPK yang diperiksa polisi jadi saksi, mereka juga didampingi oleh advokat di polisi. Kok kalau di lembaga sendiri enggak boleh? Ini ada yang salah,” ucap dia di kantor Peradi, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (18/1).

Total, kata dia, ada tiga aturan yang ditabrak KPK ketika melarang saksi didampingi advokat.

Ketiganya adalah Undang-undang LPSK, Undang-Undang HAM, serta Undang-Undang Dasar yang menyatakan bahwa setiap masyarakat beryak mendapat kepastian hukum.

“KPK ini kan independen, dia mengggunakan SOP sendiri sesuai KUHAP dan aturan yang lain,” imbuh dia.

Mantan Ketum Peradi ini kemudian mencontohkan kasus Miryam S. Haryani dalam dugaan tidak memberikan keterangan secara benar di persidangan.

Dalam kasus itu, kala menjadi saksi, Miryam sempat didampingi kuasa hukum. “Artinya ada pilih kasih di sini, kalau sipil tidak boleh,” kata dia.

Namun, Otto belum mau memerinci pasal berapa yang akan gugat Peradi ke Mahkamah Konstitusi. “Basis hukum itu berhak mendapatkan hak asasi termasuk bantuan hukum. Jadi kami akan lakukan itu,” tutupnya.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 × four =

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami