HEADLINESOpini

Mengapa Regulasinya Direvisi, Pak Jonan ?

BTN iklan

hermansyah lshi jakartaOleh : Hermansyah

opec, menteri esdm jonan, wamen esdm arcandra, keanggotaan indonesia di OPEC
Menteri ESDM Ign. Jonan dan WaMen ESDM Archandra

Menteri ESDM, Ignasius Jonan, merevisi Peraturan Menteri ESDM No.  05 Tahun 2017 (Permen ESDM No. 05 Tahun 2017) tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri menjadi Peraturan Menteri ESDM No.  28 Tahun 2017 (Permen ESDM No. 28 Tahun 2017) yang ditandatangani  pada tanggal 30 Maret 2017, dan mulai diundangkan oleh Kemenkum HAM pada tanggal 31 Maret 2017.


Kuat dugaan bahwa revisi regulasi tersebut merupakan salah satu hasil kesepakatan dari negosiasi regulasi antara Pemerintah dan PT. Freeport Indonesia yang memang masih berlangsung.


Mengedepankan prinsip win-win solution, dan abaikan prinsip win and loss dalam sebuah negosiasi adalah suatu hal yang lumrah. Tetapi bisa menjadi tidak lumrah jika hasil negosiasi itu menimbulkan perlakuan  istimewa Pemerintah terhadap PT. Freeport Indonesia. Bukan-kah perusahaan modal asing di bidang pertambangan yang beroperasi di Indonesia tidak hanya PT. Freeport Indonesia. Faktanya perusahaan modal asing lainnya bersedia menerima perubahan regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Revisi terhadap Permen ESDM No. 05 Tahun 2017 tersebut tentu saja memicu pro dan kontra dalam masyarakat dengan berbagai perspektif dan argumentasinya. Pro dan kontra ini merupakan hal yang wajar, disebabkan proses negosiasi antara Pemerintah dan PT. Freeport memang menjadi sorotan bagi publik. Ini penting, mengingat Kementerian ESDM bukan-lah bertindak untuk kepentingannya sendiri, tetapi bertindak untuk dan atas nama Pemerintah,  Negara, dan Rakyat Indonesia.

Tulisan ini hendak membahas secara singkat seputar revisi Permen ESDM No. 05 Tahun 2017 dan implikasinya bagi iklim investasi di Indonesia.

Tepat-kah Menteri ESDM Merevisi Permen No. ESDM 05 Tahun 2017  ?

 Revisi atas suatu regulasi yang baru saja diterbitkan itu tidak-lah lazim jika dilihat dari perspektif  hukum. Sebab idealnya suatu regulasi yang diterbitkan itu dapat berlaku dalam kurun waktu tertentu dulu sebelum dilakukan revisi. Kalau-pun hendak direvisi harus ada alasan yang cukup dan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap regulasi tersebut. Hal ini penting diperhatikan, agar suatu regulasi memiliki daya ikat dan memiliki kepastian hukum.

Berkaitan dengan revisi atas  Permen ESDM No. 05 Tahun 2017 menjadi Permen ESDM No. 28 Tahun 2017 memang dirasa kurang tepat, sebab  Permen ESDM No. 05 Tahun 2017 itu   diterbitkan dan mulai berlaku sejak  tanggal 11 Januari 2017, tetapi kemudian pada tanggal 30 Maret 2017, Menteri ESDM sudah menanda-tangani Permen ESDM No. 28 Tahun 2017 sebagai revisi atas Permen ESDM No. 05 Tahun 2017. Jadi masa berlakunya Permen ESDM No. 05 Tahun 2017 tidak sampai 3 (bulan) sudah direvisi. Sejatinya Kementerian ESDM tidak terburu-buru merevisi Permen ESDM No. 05 Tahun 2017, biarkan regulasi tersebut tetap diberlakukan dalam kurun waktu tertentu. Ini  penting dilakukan untuk menunjukkan bahwa Kementerian ESDM memang siap dan konsisten dalam mengatur masalah pertambangan sesuai amanat UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,  dan PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Jika diamati, revisi atas Permen ESDM tersebut terkesan buru-buru dan tidak mengherankan bila menimbulkan dugaan bahwa Kementerian ESDM tidak siap untuk mengatur masalah pertambangan, khususnya yang berkaitan dengan investasi asing.

Regulasi yang tambal-sulam, apalagi berkaitan dengan kegiatan investasi  asing dapat menimbulkan persepsi negatif dan menghambat iklim investasi. Apapun alasannya, investor membutuhkan kepastian berusaha, kepastian hukum, dan perlindungan hukum atas kegiatan usaha yang dijalankannya di Indonesia.

Terlepas dari kurang tepatnya  revisi Permen ESDM 05 Tahun 2017 menjadi Permen ESDM No. 28 Tahun 2017, ada 3 (tiga) poin penting yang diperjuangkan tanpa kompromi oleh Kementerian ESDM yang patut diapresiasi dan didukung dalam proses negosiasi dengan PT. Freeport Indonesia, yaitu : (1) memastikan PT. Freeport Indonesia mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi, (2) PT. Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter),  dan (3)  divestasi saham PT. Freeport hingga 51%.

Dari negosiasi yang dilakukan,  PT. Freeport Indonesia telah menyetujui dan  menerima IUPK.  Hal ini berarti bahwa  negosiasi antara Pemerintah dan PT. Freeport Indonesia telah makin mencair dan menemukan titik temu. Tentu saja proses negosiasi belum selesai, sebab waktu untuk negosiasi yang disepakati  masih sekitar 6 (enam) bulan kedepan. Namun paling tidak kesepakatan awal yang telah disepakati itu mencairkan polemik dan  memungkinkan PT. Freeport Indonesia untuk kembali beroperasi, sehingga tidak menimbulkan  dampak ekonomi dan gejolak sosial yang berkepanjangan.

Bertiti-tolak dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa revisi atas Permen ESDM No. 05 Tahun 2017 menjadi Permen ESDM No. 28 Tahun 2017 memang kurang tepat, tetapi cukup memberi solusi atas polemik yang terjadi antara Pemerintah dan PT. Freeport Indonesia. Untuk memahami revisi regulasi oleh Kementerian ESDM tersebut tidak-lah cukup dengan hanya melihat aspek hukumnya, tetapi juga perlu memperhatikan aspek non hukum, seperti aspek ekonomi dan sosial, bahkan aspek politik.

Revisi Permen ESDM No. 05 Tahun 2017 dan Implikasinya

penguasaan freeport, larangan ekspor konsentratBahwa kehadiran Permen ESDM No. 28 Tahun 2017  dengan segala pro dan kontra yang ditimbulkannya cukup penting dan menjadi landasan hukum untuk beroperasinya kembali PT. Freeport dalam jangka waktu 6 (enam) bulan kedepan. Muatan Permen ESDM No. 28 Tahun 2017  yang memberi peluang untuk beroperasinya kembali PT. Freeport Indonesia itu adalah ketentuan Pasal 19 ayat (2b), ayat (5), dan ayat (7) Permen ESDM No. 28 Tahun 2017.

Pada prinsipnya Pasal 19 ayat (2b)  Permen ESDM No. 28 Tahun 2017   memberikan kewenangan kepada Menteri ESDM untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi yang berlaku selama waktu tertentu dalam rangka penyesuaian kelanjutan operasi. Sedangkan Pasal 19  ayat (5) Permen ESDM No. 28 Tahun 2017  menekankan bahwa Kontrak Karya (KK) tetap berlaku meski perusahaan tambang sudah mengantongi IUPK untuk jangka waktu tertentu. Dan, Pasal 19 ayat (7) pada intinya menentukan bahwa, jika ternyata perusahaan tambang tidak puas dengan IUPK, tidak menemukan penyelesaian dengan pemerintah,  dan memutuskan tidak mau menyesuaikan diri menjadi IUPK, maka perusahaan tersebut boleh kembali ke KK.

Muatan Pasal 19 ayat (2b),  (5), dan (7)  Permen ESDM No. 28 Tahun 2017 di atas  dapat dikatakan sebagai suatu terobosan hukum yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dalam mengurai polemik antara Pemerintah dan PT. Freeport Indonesia. Regulasi tentang investasi yang dinamis tetapi pasti itu sangat dibutuhkan oleh investor, dan bukan-lah regulasi yang kaku. Hal ini cukup beralasan karena  regulasi di bidang investasi itu tidak sekedar memuat unsur hukum, tetapi juga memuat kepentingan ekonomi dan poltik. Bahkan, jika terjadi sengketa dalam bidang investasi, penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat atau negosiasi harus lebih dikedepankan, sebelum menempuh jalur arbitrase dan pengadilan.

Penerapan prinsip win-win solution dalam penyelesaian sengketa atau polemik di bidang investasi-pun menjadi sebuah keniscayaan.  Jadi sebuah regulasi selain harus memperhatikan landasan hukum, juga perlu mengedepankan aspek kemanfaatannya dalam arti yang luas demi kepentingan semua pihak.

Namun demikian, suatu regulasi yang  dinamis seperti Permen ESDM 28 Tahun 2017  itu dapat  berimplikasi positif, tetapi juga negatif. Implikasi positifnya antara lain  memberikan kemudahan dan keleluasan kepada investor dalam mengimplementasikan regulasi tersebut, sedangkan impliasi negatifnya bukan tidak mungkin dapat memicu investor  lain untuk juga mengajukan keberatan atas suatu regulasi tertentu yang diterbitkan Kementerian ESDM seperti yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia. Jika ini terjadi, dapat dibayangkan bagaimana pengaruhnya terhadap iklim investasi di Indonesia. Negosiasi atas suatu regulasi sah-sah saja dilakukan, tetapi jika semua regulasi dinegosiasikan, maka itu merupakan  preseden buruk yang merusak kepastian hukum. Padahal faktor hukum dan kepastian hukum itu sangat mempengaruhi iklim investasi suatu negara, selain faktor politik dan ekonomi. Salah kebijakan dan salah kelola, tentu berdampak pada ketidak-pastian berusaha dan ketidak-pastian hukum bagi investor, sehingga  berdampak menghambat iklim dan geliat investasi.

Pinsip kehati-hatian, kecermatan, dan kearifan Kementerian ESDM sebagai regulator dan fasilitor dalam menentukan dan memutuskan setiap kebijakan dari hasil  negosiasi dengan PT. Freeport Indonesia bukan sekedar sebuah keniscayaan, tapi juga sebuah tanggungjawab. Tanggungjawab kepada negara dan rakyat Indonesia. Hal ini penting diperhatikan agar regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM ramah terhadap iklim investasi, khususnya di bidang pertambangan.  Kedepan, dalam upaya mencegah berulangnya  negosiasi terhadap sebuah regulasi, maka   muatan setiap regulasi yang akan diterbitkan oleh Kementerian ESDM  harus melalui kajian yang lebih holistik dan komprehensif  dari semua aspeknya yang terkait.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa dengan diterbitkannya Permen ESDM 28 Tahun 2017 menimbulkan implikasi hukum bahwa Menteri ESDM berwenang untuk memberikan IUPK Operasi Produksi yang berlaku selama waktu tertentu dalam rangka penyesuaian kelanjutan operasi.  Kewenangan ini-lah  yang menjadi landasan hukum bagi Menteri ESDM untuk memberikan IUPK Operasi Produksi yang berlaku selama waktu tertentu kepada PT. Freeport Indonesia (berlaku dari 10 Februari sampai dengan10 Oktober 2017). Dengan memiliki IUPK Operasi Produksi tersebut, maka PT. Freeport dapat beroperasi kembali dengan tetap berstatus KK.  Namun demikian, bila dalam proses negosiasi yang masih berlangsung itu Pemerintah dan PT. Freeport tidak menemukan solusi yang tepat, maka PT. Freeport Indonesia dapat melepas IUPK Operasi Produksi, dan tetap berstatus pemegang KK dengan segala konsekuensi hukumnya. Yang pasti, setelah 10 Oktober 2017, izin yang diberikan kepada PT. Freeport Indonesia itu akan ditinjau lagi oleh Kementerian ESDM, dan memang ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh  PT. Freeport Indonesia yaitu : membangun smelter, termasuk melakukan negosiasi stabilitas tentang perpajakan dan retribusi.

Akhirnya kita berharap dengan beroperasinya kembali PT. Freeport Indonesia berdasarkan Permen ESDM No. 28 Tahun 2017  dan tetap berlanjutnya proses negosiasi secara profesional dan berkeadaban,  mampu meredam gejolak dan terus mencairkan polemik yang terjadi.


Menemukan titik temu yang mampu menjembatani kepentingan kedua belah pihak secara seimbang dan saling  menguntungkan  perlu dikedepankan, tetapi tidak-lah boleh menggerus kedaulatan negara,   merugikan kepentingan nasional dan mengabaikan kepentingan rakyat.


Tidak ada pilihan, proses negosiasi antara Pemerintah dan PT. Freeport Indonesia harus  didasari  oleh semangat saling menghormati dan bekerjasama berlandaskan itikad baik dan keikhlasan untuk menemukan solusi yang tepat, seimbang, dan bermanfaat bagi kepentingan bersama. Musyawarah untuk mufakat atau negosiasi adalah pilihan tepat, tetapi harus dilakukan secara bermartabat, agar hasilnya bermanfaat demi terjalinnya hubungan kerjasama yang langgeng dan saling menguntungkan. Semoga.

 

*Penulis

Hermansyah

Direktur Riset dan Program Lembaga Studi Hukum Indonesia (LSHI) Jakarta

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close