Menggagas Paket Kebijakan Hukum

JAKARTA-LEI, Menyambung pertemuan APPTHI dengan Presiden Jokowi tanggal 28 Juni 2016 yang lalu, maka pada hari ini (14/7) di Untar Jakarta APPTHI tentang gagasan Tim Eksaminasi dan APPTHI diminta menyusun gagasan Paket Kebijakan Hukum oleh Pemerintah. Oleh APPTHI telah dibentuk Tim Pokja dipimpin Dr. Ahmad Sudiro Dekan FH Untar dan Prof Mella, Unisba dengan anggota Hermansyah,SH,MH, Dr Jawade, Unissula, Dr. Ahmad Redi, Untar dan Dr. Zainal Arifin, FH Syafiiyah.

Melalui Paket Kebijakan Ekonomi pemerintah hanya berorientasi pada tujuan ekonomi semata tanpa menyentuh aspk-aspek bidang berbangsa dan bernegara lainnya. Buktinya adalah hingga saat ini permasalahan reformasi kekuasaan kehakiman hanya berjalan ditempat, praktek korupsi yang masih masif, banyak peraturan perundang-undangan yang gagal implementasi, lemahnya penegakan hukum, budaya hukum masyarakat yang masih lemah, politik hukum pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup belum terarah, dan persoalan lainnya yang menjadi tanggung jawab bersama bangsa Indonesia.

Untuk itu Paket Kenijakan Ekonomi harus dilengkapi dengan paket lain yang merupakan bidang penting bagi perbaikan kondisi bangsa dan negara secara holistik yaitu bidang hukum. Sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum” maka sebagai konsekuensi konsep negara hukum, seluruh aspek berbangsa dan bernegara.

Paket Kebijakan Hukum terdiri atas 9 (sembilan) Paket yang ditentukan urgensinya, meliputi:

1. Sistem Penegakan Hukum
2. Penataan Sistem Pemilu Dan Pemerintah Daerah
3. Pembangunan Sistem Ekonomi Kerakyatan
4. Tata Kelola Moneter Dan Perpajakan
5. Reformasi Agraria
6. Tata Kelola Kemaritiman Nasional
7. Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
8. Penataan Sosial Dan Budaya Sesuai Jiwa Bangsa
9. Penataan Sistem Pendidikan Hukum

Selanjutnya tentang kesiapan tim Eksaminasi APPTHI pada tanggal 21 Juni 2016 telah dibuat tim Panel Eksamninasi dengan beranggotakan liat lampiran. Dan majelis eksaminasi terdiri para ahli dan kompeten dibidangnya antara lain Prof Dr Mella Ismelina, Prof Dewi Astuti Unmer Malang , Dr Sularsi UMMalang, Dr Anton F Susanto Unpas Bdg, Dr Yudi Kristiana Unpad Bdg, Dr Ayu UnMuhamadiyah Sidoarjo. DR ismail Rumadhan Unas, Pristi UnRiau Kepulauan, Yenni AS UPb Pondtianak, Dr Yuherman SH MH Mkn Usahid Jakarta. Tim Panel akan segera bekerja untuk mengumpulkan beberapa kasus-kasus yang menonjol yang mempunyai dampak nasional tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Kelompok Kerja Paket Kebijakan Hukum APPTHI

Ketua : Dr. Ahmad Sudiro, SH, MH, MM

Anggota :

1. Prof. Mella Ismelina FR, SH, MHum
2. Dr. Zainal Arifin Hoesein, SH, MH
3. Dr. Jawade HAfidz, SH, MH
4. Dr. Ahmad Redi, SH, MH
5. Hermansyah, SH, MH

Susunan Tim Panel Eksaminasi Putusan Mahkamah Agung adalah sebagai berikut:

Ketua : Dr. St. Laksanto Utomo, SH, MH

Wakil Ketua : Dr. Ahmad Sudiro, SH, MH, MM

Wakil Ketua : Dr. Wasis Susetyo, SH, MH

Sekretaris     : Liza MArina, SH, MH

Wakil Sekretaris : Hermansyah, SH, MH

Anggota :

1. Prof. Dr. H. Eman Suparman, SH, MH
2. Prof. Dr. Ade Saptomo, SH, MH
3. Prof. Faisal Santiago, SH, MH
4. Dr. Jawade Hafidz, SH, MH
5. Dr. Edi Lisdiono, SH, MH
6. Dr. Syarif Nuh, SH, MH
7. Dr. Robert K.R. Hammar, SH,MH,MM
8. Dr. Yanti Fritstikawati, SH, MH