Menggusur Tanah dengan Ganti Untung – Legal Era Indonesia
Opini

Menggusur Tanah dengan Ganti Untung

Bagikan ke:

Oleh Dr Laksanto *) dan Theo Yusuf Ms

“Masa lalu tidak pernah mati, bahkan tidak pernah juga berlalu”(Williem Faulkner, 1897-1962).

Adagium tersebut kiranya cukup tepat untuk memberikan gambaran atas “kecemasan” Presiden Joko Widodo tatkala melakukan kunjungan kerja dua pekan lalu, melihat pembangunan jalan tol Balik Papan- Samarinda, Kalimantan Selatan yang dikabarkan mangkrak.

Pembangunan jalan tol sepanjang 99,02 kilometer itu memiliki nilai proyek Rp6,2 triliun lebih, dimulai sejak tahun 2011 dan diproyeksikan rampung selama tiga tahun atau pada 2013. Namun sampai saat ini, jalan tol itu belum juga beranjak, bahkan terancam mandeg.
Di antara hambatan dalam melanjutkan proyek jalan tol, kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Balikpapan, Suryanto, karena sulitnya melakukan pembebasan tanah di jalur hutan lindung yang kini sudah ditempati oleh warga transmigrasi sejak tahun 1960-an.
“Tidak mudah menggusur mereka karena dia juga menempati dilahan yang sesunguhnya terlarang,” katanya.
Faulkner, orang AS yang pernah mendapatkan hadiah Nobel Satra, mengatakan, “masa lalu tidak pernah mati”. Faulkner ingin menggambarkan, kejadian dimasa lalu tidak pernah akan dilupakan olah para pelaku bahkan mungkin para generasinya.

Di masa lalu, penggusuran tanah untuk pembangunan atas nama negara, sering disebut mengganti kerugian yang dialami oleh pemilik atau pengguna tanah itu.

Ganti yang sering diterima “korban” sering kali tidak sesuai dengan harapan, sehingga tidak sedikit orang yang kena gusur justru hidupnnya terlunta-lunta karena mereka tercabut dari akar rumputnya.
Sakit hati, luka yang dalam, adanya kezaliman yang dialami oleh para korban kala itu, juga dirasakan oleh saudara dan generasi di bawahnya.
Kajadian itulah yang dimaksud Faulkner, masa lalu akan terus dikenang. Oleh karenanya, jika pemerintah akan terus melanjutkan berbagai proyek pembangunan, jalan tol, jembatan, pelabuhan laut dan pelabuhan udara agar tidak terbengkelai, filosofi ganti rugi seyogianya diubah menjadi ganti untung.

Pembebasan Tanah Di berbagai peraturan perundang-undangan, terkait soal pembebasan tanah menggunakan sebutan “ganti rugi”. Filosofi yang terkandung di dalamnya, harus mengganti kerugian dengan penetapan harga oleh panitia yang dibentuk pemerintah dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat.
Pada penggantian pembebasan tanah akhir-akhir ini tampaknya sudah lebih manusiawi, namun luka mendalam masa lalu mendengar kata “ganti rugi” masih menjadi stigma menyakitkan bagi mereka yang akan tergusur.
Dalam konsepsi ganti rugi, perlu kiranya istilah itu diganti menjadi “ganti untung”, sesuai konsepsi reformasi agraria yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat bagi bangsa Indonesia.
Catatan Bernard Limbong, Reforma Agraria disebutkan, sedikitnya ada dua hal yang perlu dilakukan pemerintah sebelum melakukan pembebasan tanah.

Pertama, perlunya memberikan jaminan bagi kepemilikan tanah bagi buruh petani. Kedua reforma agraria harus berdimensi ekologis dan melestarikan lingkungan.
Dua hal itu hinggga kini belum sepenuhnya dilakukan, karenanya wajar saja jika masih akan banyak pembangunan infrastruktur yang akan terbengkelai jika cara pemebebasanya masih menggunakan cara-cara masa orde baru silam. Gusur dulu, urusan belakang.
Itu sebabnya, filosofi “ganti utung” dengan memperhatikan beberapa hal termasuk meningkatkan kesejahteraan, memberikan jaminan kelangsungan hidup, berkeadilan dan berdemensi kesetaraan bagi masyarakat, adalah cara tepat untuk melakukan pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan atas nama negara itu.
Sekadar mengingatkan kita bersama, masa Orde Baru, Waduk Kedung Ombo Jawa Tengah, menyisakan luka batin bagi mereka yang tergusur.
Setelah zaman reformasi dan selanjutnya dua periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tampaknya juga belum memberikan perubahan signifikan dalam tata cara pembebasan tanah untuk proyek pemerintah.
Bhakan dikabarkan, justru menambah subur praktek percaloan serta lamanya waktu pembebasan tanah dan lahan untuk sebuah proyek.
Era reformasi dianggap masa kebablasan, dalam penyampaian pendapat serta buntutnya komunikasi abdi masyarakat yang paling ujung bupati dan wali kota juga menjadi komulatif suatu proyek dengan melalui pembangunan.
Proyek pemerintah memerlukan lahan pertanian tidak disosialisasikan secara baik khususnya pemerintah daerah yang mempunyai program pembangunan bersifat nasional.
Pemerintah Daerah tampaknya juga kurang optimal dalam proses perencanaan pembangunan itu sehingga bersikap apatis padahal untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Artikel lain: Sulitnya Pembebasan Lahan Untuk Infrastruktur Kepentingan Pemerintah

Itu sebanya Menteri Dalam Negri, Tjahyo Kumolo menekankan, perkuat sinergi pusat daerah, Kepala Daerah juga bertanggung Jawab terhadap negara kesatuan. Menurut dia, pemerintah daerah masih tampak mengunggulkan ego sektoral tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat banyak dan NKRI.
“Pembebasan tanah untuk kepentingan proyek infrastruktur bukan hanya kepentingan pusat, Pemda juga perlu ikut berperan aktif untuk mensukseskannya,” katanya, seraya menambahkan, membantu baik dari sisi peraturan, sosialisasi dan yang terkait di dalmnya, agar proyek itu terwujud.
Salah satu program Nawa Cita Presiden Joko Widodo adalah menciptakan aparat birokrasi senantiasa melayani masyarakat. Rakyat yang telah lama menderita luka batin dalam pembebasan tanah untuk pembangunan, perlu revitalisasi, dilakukan secara transparan, dan yang paling penting sosialisasi bahwa mereka tidak akan lebih sengsara dan hidup terlunta jika tanahnya dipakai untuk pembangunan, karena mereka tidak diganti rugi, tetapi diberikan keuntungan memadai.** dew)

*) Penulis adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta dan peneliti di Lembaga Studi Hukum Indonesia (LSHI Legal Era)

iklan btn

Click to comment

Komentar Anda...

To Top