BTN ads
LiputanOpini

Mengintensifkan DAK di Dalam APBN 2017

Jakarta, LEI/Antara РSesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara, proses perencanaan dan penganggaran tahun 2017 sudah dimulai sejak Maret lalu, termasuk perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan digunakan sebagai acuan untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2017.¬†Ada pun, RPK 2017 adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan antar-Wilayah”.

Sementara itu, sejalan dengan RKP tersebut juga telah disusun tema kebijakan fiskal 2017, yaitu “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan”.

Enam Arahan Dalam rangka mendukung tema RKP dan kebijakan fiskal tersebut, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo mengatakan terdapat enam arahan sebagai acuan menyusun RAPBN 2017.

“Pertama, meningkatkan alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN TA 2017 lebih besar dari anggaran kementerian atau lembaga,” kata Boediarso dalam sambutannya saat “Workshop Penyusunan, Penyampaian, dan Penilaian Usulan DAK Untuk Alokasi Anggaran 2017” di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (2/5).

Selanjutnya yang kedua, kata dia, memperbaiki pembobotan dalam formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) guna meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

“Ketiga, meningkatkan kualitas penganggaran dan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH),” tuturnya.

Kemudian, keempat, memperkuat sistem pengalokasian DAK fisik berdasarkan usulan daerah dengan lebih memperhatikan sinergi dan sinkronisasi pendanaan program atau kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan daerah serta kinerja penyerapan DAK tahun sebelumnya.

“Kelima, meningkatkan anggaran dana insentif daerah untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan, perekonomian, dan kesejahteraan daerah,” ucap Boediarso.

Terakhir, kata dia, meningkatkan anggaran dana desa hingga 10 persen dari dan diluar transfer ke daerah sesuai “road map” dana desa 2015-2019 untuk memenuhi amanat UU Nom 6 tahun 2014 tentang desa.

Sebagaimana dimaklumi, kata Boediarso, pada 2016 telah dilakukan perubahan yang mendasar dalam kebijakan transfer ke daerah dan dana desa antara lain perubahan struktur transfer ke daerah dan dana desa dan peningkatkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa yang hampir menyamai belanja kementerian/lembaga.

Selanjutnya, perubahan formulasi DAU melalui penggunaan data baru dalam variabel kebutuhan fiskal, perubahan kebijakan penggunaan DBH yang lebih bersifat “block grant”, terutama DBH SDA Migas dan DBH CHT, perubahaan pengelolaan DAK, perubahan anggaran dan formulasi pengalokasian dana insentif daerah, dan peningkatan anggaran dan pengalokasian dana desa.

Selanjutnya, kata dia, pemerintah akan fokus terhadap tiga dimensi pembangunan terkait pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada 2017.

“Pertama, dimensi pembangunan manusia mencakup bidang pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, dan infrastruktur perumahan, air minum, dan sanitasi,” kata Boediarso.

Kemudian yang kedua, kata Boediarso, dimensi sektor unggulan antara lain bidang kedaulatan pangan, energi skala kecil, kelautan dan perikanan serta kehutanan dan lingkungan hidup.

“Ketiga, dimensi pemerataan dan kewilayahan yang mencakup bidang konektivitas atau transportasi, sarana perdagangan, industri kecil dan menengah, pariwisata, dan prasarana pemerintahan daerah.

Lebih lanjut, ia mengatakan pengalokasian DAK berdasarkan usulan daerah yang sudah dimulai pada 2016 akan diperbaiki dan diperkuat lagi pada 2017.

“Untuk itu, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.48/PMK.07/2016 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa yang di dalamnya mengatur mengenai penganggaran, pengalokasian, dan penyaluran serta pelaporan DAK,” tuturnya.

Terkait pengalokasian DAK, ia menyatakan saat ini juga telah disiapkan rancangan peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan, penyampaian, verifikasi, dan penilaian usulan DAK untuk penghitungan alokasi DAK perdaerah.

Menurutnya, dalam rangka penyusunan usulan DAK itu, Kemenkeu bersama Bappenas dan kementerian/lembaga teknis telah menyiapkan beberapa ketentuan antara lain berupa penetapan bidang/subbidang/subjenis DAK beserta lingkup menu kegiatannya, format, dan “template” proposal usulan DAK.

“Termasuk komponen data pokok dan data teknis pendukung usulan DAK dan pemberitahuan ketentuan usulan DAK, termasuk melalui “workshop” yang diselenggarakan pada 2-4 dan 9-10 Mei ini,” ucap Boediarso.

Prinsip Sinkronisasi Sementara itu, ia mengatakan pengalokasian DAK 2017 harus dilakukan dengan prinsip sinkronisasi dan keselarasan pembangunan daerah.

“Sesuai prinsip ini, usulan kegiatan per bidang/subbidang DAK dari daerah harus disinkronisasikan dengan kegiatan pada bidang/subbidang lainnya yang terkait serta usulan bidang/subbidang yang sama dari daerah lainnya, baik kabupaten/kota maupun provinsi yang ada ada dalam satu wilayah tertentu,” katanya.

Sinkronisasi itu, kata dia, dimaksudkan untuk mewujudkan adanya konektivitas “output atau outcome” kegiatan yang bisa memberi manfaat optimal untuk masyarakat.

“Misalnya, pembangunan sekolah, pasar, pelabuhan, dan pariwisata yang perlu diikuti dengan penyedian akses jalan yang memadai menuju objek-objek tertentu,” tuturnya.

Selain itu, kata Boediarso, pembangunan harus merata dan tidak boleh terkonsentrasi hanya pada satu kawasan atau kecamatan saja sehingga perlu keselarasan “master plan” regional antara provinsi, kabupaten, kota bahkan desa.

Sementara itu, ia juga menjelaskan pengalokasian DAK berbasis usulan daerah antara lain akan diprioritaskan mempercepat pembangunan infrastruktur publik di daerah.

“Baik infrastruktur yang terkait dengan pelayanan dasar untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun infrastruktur publik untuk mendukung pengembangan industri, perdagangan, dan pariwisata sesuasi prioritas nasional,” tuturnya.

Menurutnya, target penyediaan infrastruktur yang menjadi prioritas nasional tersebut perlu disinkronisasikan dengan usulan daerah.

“Karena pada prinsipnya hanya daerah lah yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhannya sehingga dalam usulan DAK, daerah akan diberikan menu pilihan kegiatan yangg sesuai prioritas nasional dan kebutuhan daerah,” ucap Boediarso.

Selain itu, Boediarso juga mengatakan bahwa pengalokasian DAK 2017 harus berbasis kinerja penyerapan.

“Tingkat penyerapan DAK tahun sebelumnya akan diperhitungkan dalam pengalokasian DAK tahun berikutnya,” ujarnya.

Hal tersebut, kata dia, tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi daerah untuk dapat menunjukkan komitmen secara nyata.

“Bahwa apa yang diusulkan daerah apabila telah disetujui oleh pemerintah pusat dan dialokasikan dananya, harus dapat dilaksanakan sesuai dengan target “output” yang akan dicapai,” katanya.

Bahkan, kata Boediarso, dengan tidak diwajibkannya penyediaan dana pendamping diharapkan bisa lebih meringankan dan memudahkan daerah untuk dapat melaksanakan DAK sesuai besaran alokasi dan menu kegiatan yang telah ditentukan.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa usulan kegiatan yang akan didanai dari DAK harus merupakan kewenangan daerah dan telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

“Ini dimaksudkan agar dalam rangka penganggaran DAK, daerah bisa menyusun perencanaan DAK jangka menengah secara lebih terintegratif, holistik, dan memberikan “output” dan dampak “outcome” yang nyata agar memberi manfaat untuk masyarakat,” ujarnya.

Dengan demikian, kata dia, daerah mempunyai sistem penganggaran DAK yang berkelanjutan atau “Medium Term Budgeting Framework” guna menjaga mencapai target dan sasaran program/kegiatan yang didanai dari DAK.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Komentar Anda...

Related Articles

Close
Close