HukumLiputanNasional

Mengkaji Putusan MK Mengenai Keputusan Presidential Threshold

BTN iklan

Jakarta/LEI- Lembaga Studi Hukum Indonesia diadakan Diskusi terbatas mengenai ambang batas pencalonan

 

Bapak Ferry Amsari mengatakan Presidential threshold ini ada lah open legal policy. Tidak masuk akal karena dideklasriasikan dalm konstitusi itu sendiri. Syarat pencalonan dan kemenangan tidak didelegasikan oleh konstitusi pada pemberi undang-undang maka pasal 6 berbeda dengan pasal 6A

Salah satu penentuan ambang batas itu adalah logika politik, dimana itu adalah salah satu permainan politik. Dia juga mengatakan pasal 6A dan pasal 222 UU nomor 7 tahun 2017 itu sangat bertentangan.

 

Selanjutnya Dr taufikqurrohman Syahuri S.H M.H mengatakan MK sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi serta penjamin terlaksananya HAM wajib mengkoreksi pasal 222 UU pemilu 2017 agar tidak mengganjal asas demokrasi, beliau juga mengatakan pembatasan dukungan perlu diatur adalah pembatasan dukungan maksimal demi menghindari pasangan calon tunggal.

Selanjutnya dilanjutkan oleh fadli ramadhani beliau mngatakan mengenai penyederhanaanpartai politik, apa hubungan jumlah  calon kepresidenan dengan jumlah partai politik yang masuk parlemen

Dr zaenal arifin moechtar mengatakan sebenarnya pasal 225 lah yg memiliki pengaruh kuat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi presidential threshold di negara lain adalah sebenarnya jumlah suara pemilih untuk jadi presiden tetapi di indonesia pola pikirnya sama dengan seperti pemilihan presiden di Nigeria. Parlementeri pthreshold dihitung di akhir pemilihan sedangkan presiden threshold dipakai di awal

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close