HukumLiputan

Menguji Efektivitas Eksaminasi

BTN iklan

MEDIA INDONESIA, LEI, RENTETAN kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap aparatur pengadilan menampar wajah lembaga peradilan saat ini.

Bagaimana tidak? 10 operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sejak Januari hingga Juli 2016, lima di antaranya melibatkan aparatur pengadilan.

Terkuaknya permainan jual beli perkara yang dilakukan mulai dari tingkat panitera pengganti sampai hakim membuktikan masih lemahnya penegakan hukum di Indonesia.

Tidak dimungkiri, kepercayaan publik kian menurun terhadap lembaga yang seharusnya menjadi benteng terakhir bagi pencari keadilan dan kepastian hukum.

Dorongan reformasi Mahkamah Agung (MA) pun semakin menguat baik dari kalangan internal maupun eksternal.

Sayangnya, MA tidak menunjukkan ketegasannya. Seolah MA menutup mata dan telinga terhadap hal-hal yang terjadi dan seruan kepada mereka.

Keprihatinan terhadap lembaga peradilan akhirnya mengetuk hati kalangan akademisi yang tergabung dalam Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI).

Dengan cepat, mereka membentuk tim eksaminasi putusan MA.

Pembentukan tim tersebut dimaksudkan untuk mereformasi tubuh peradilan di MA.

Patut diapresiasi langkah para akademisi tersebut dalam mengembalikan muruah lembaga peradilan yang kini sudah berada di titik nadir.

Melalui eksaminasi putusan, kita akan mengetahui apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan fakta hukum atau justru sebaliknya.

Harapannya, kita bisa melihat apakah putusan hakim sudah berjalan sesuai koridornya atau menyimpang.

Tantangan tim eksaminasi yang tidak kalah beratnya ialah memastikan hasil eksaminasi putusan tersebut akan benar-benar ditindaklanjuti oleh MA.

Jangan sampai masukan yang disampaikan tim eksaminasi kepada MA hanya menjadi angin lalu.

Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri.

Itu artinya, tanpa eksekusi yang pasti dilakukan oleh MA.

Adanya tim eksaminasi bisa menjadi langkah maju bagi MA untuk bisa mengembalikan kepercayaan publik yang kian terpuruk terhadap lembaga peradilan, yakni dengan memastikan bahwa putusan yang telah diketukpalukan memang benar mengedepankan asas keadilan, bukan hasil jual beli perkara.

Jika hendak membersihkan sesuatu yang kotor, sapu yang digunakan harus bersih.

Bila ingin memberantas perilaku koruptif, putusan hakim pun harus terbebas dari perilaku koruptif.

Hakim sebagai wakil Tuhan tidak boleh bermain-main dalam melihat fakta hukum di persidangan.

Terkuaknya hakim bertindak koruptif membuat tanda tanya besar apakah putusan yang ada telah memperhatikan fakta persidangan atau justru hasil jual beli perkara.

MA harus terbuka dan menerima dengan lapang apa yang menjadi masukan tim eksaminasi.

Apabila putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memang sudah benar adanya, kita patut mengapresiasinya.

Sebaliknya, bila putusan MA mendapat kritikan, hindari perilaku kulit badak, dan melakukan perbaikan ke depannya dengan penuh komitmen. (MI)

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami