Opini

Menguji Peran Industri Kelautan di Era New Normal

BTN iklan

Oleh Dewa Adhyatma, peneliti dari Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Indonesia (LSHI), Alumni Magister Ilmu Kelautan, IPB.

Memasuki tahun 2020, dalam astrologi Tiongkok, memasuki tahun tikus, setelah sebelumnya meninggalkan tahun babi. Tahun tikus itu, diyakni akan mendatangkan rezeki dari banyak pihak. Namun juga dapat terjadi sebaliknya, hidup akan kian sulit, politik mulai banyak intrik dan wabah mulai muncul dan sulit dilakukan pembasmian.

Di banyak negara, termasuk juga Indonesia, memasuki tahun tikus, merupakan masa sulit, utamanya  bagi banyak industri akibat pandemi virus covid-19. Dampak yang nyata adalah terjadinya penurunan produksi dan suplai barang, meski pemerintah serius membuat kebijakan terkait penanganan pandemi itu, diantaranya, pemberlakuan  Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) yang mewajibkan industri untuk mengehentikan operasional mereka serta menerapkan work-from-home atau kerja dari rumah kecuali di beberapa sektor  prioritas, seperti kesehatan, bahan pangan, energi, dan  komunikasi serta jasa keuangan.

Kebijakan PSBB itu oleh sementara pihak dinilai sebagai langkah setengah hati, karena tidak fokus, apakah mengutamakan keselamatan nyawa manusia, ataukah menyelamatkan perekonomian nasional. Kebijakan yang setengah hati tersebut terlihat korban covid 19 tetap tinggi, dan sejumlah industri perikanan kian macet.

Data per 11 Juni 2020 dari Satuan Tugas Penanganan covid-19 di Indoneisa, menunjukkan penambahan kasus positif covid-19 sebesar 979 dengan jumlah kumulatif mencapai 35.295, sedangkan kasus meninggal karena covid-19 sebesar 2.000. Berdasarkan data terakhir, Indonesia berkontribusi 61% terhadap jumlah kematian di ASEAN, sekaligus mencatat angka rasio kematian (case fatality rate) tertinggi di Kawasan ini.

Sebagai negara maritim yang didominasi oleh wilayah perairan, sudah sewajarnya jika Pemerintah fokus pada sektor kelautan dengan melihat dampak serta peran yang dapat dilakukan di tengah wabah covid-19 dan pasca wabah tersebut. Sektor kelautan adalah fokus pada industri yang berkaitan dengan perikanan, pengolahan hasil laut, dan pariwisata (wisata bahari).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberlakukan Kembali alat tangkap ikan cantrang serta alat tangkap lainnya seperti purse seine pelagis besar, purse seine pelagis kecil, payang, shrimp trawls pancing berjoran, pancing cumi mekanis, dan huhate mekanis.

Hal ini bertentangan dengan kebijakan Menteri KKP sebelumnya, Susi Pudjiastuti yang mengeluarkan aturan pelarangan alat-alat tangkap ikan lewat Keputusan No 86 Tahun 2016 untuk menjaga stok ikan.

Kebijakan Menteri Edhy terkait pemberlakuan kembali alat tangkap cantrang dinilai sebagai langkah tepat untuk mengembalikan industri perikanan yang terdampak cukup parah saat masa wabah covid-19. Walaupun Menteri Susi memiliki pendapat lain, kebijakan pemberlakuan alat tangkap cantrang dan lainnya akan menimbulkan kerugian secara ekonomi dan kedaulatan negara, tetapi bagi pelaku industri, kebijakan ini akan membuat perikanan nasional kembali bergairah dan diharapkan dapat berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Apalagi di situasi saat ini dimana wabah covid-19 diyakini belum usai dalam waktu dekat.

Mengembalikan Industri Kelautan

Puncak produksi perikanan di Indonesia biasanya terjadi pada bulan Mei-Juni namun wabah membuat potensi stok ikan tidak tergarap dengan maksimal, diikuti oleh penurunan ekspor perikanan dengan estimasi sebesar 19% (setara US$ I juta) pada tahun ini. Jika dibandingkan dengan April 2019, juga terjadi penurunan 40% (setara US$ 600 ribu).

Hal ini terjadi karena negara tujuan ekspor seperti Amerika, Eropa, dan China sebagai negera tujuan ekspor produk perikanan menerapkan kebijakan isolasi wilayah dan pembatasan barang impor masuk. Dengan begitu, harga komoditas perikanan juga merosot tajam dengan angka rata-rata 40-50%. Sebagai contoh, hasil pantauan di Pantai Utara Jawa, selawa wabah harga ikan tongkol turun dari Rp 25 ribu menjadi Rp 15 ribu per kilogram, begitu juga dengan harga ikan tenggiri turun 31%, bawal dan kakap merah turun 38%, udang turun 45%, rajungan turun 75%, bahkan lobster juga turun 30-40%.

Penurunan harga ikan tersebut juga menyebabkan pendapatan nelayan serta pembudidaya turun drastis sehingga kesulitan untuk melakukan kegiatan penangkapan ataupun budidaya karena biaya operasional yang cenderung naik sementara biaya modal tidak mencukupi.

Masa pandemi ini juga berpengaruh pada kenaikan harga angkut. Menurut sumber Kamar Dagang dan Industri (KADIN) per April 2020, terjadi peningkatan biaya kargo secara drastis sebesar 300 persen. Respon para pelaku usaha perikanan secara realistis mengalihkan suplai hasil tangkapan ke pasar domestik meskipun tingkat penyerapan pasar lokal minim, termasuk adanya keterbatasan cold storage dan pabrik-pabrik pengolahan.

Pasar-pasar ikan juga terpantau sepi, karena minimnya permintaan di dalam negeri.  KKP mencatat, per April 2020 menunjukkan penurunan permintaan komoditas perikanan lokal sebesar 20 persen, disebabkan melemahnya permintaan dari restoran dan sektor kuliner lain penyedia seafood di tengah pandemi ini. Hal ini tentu juga berdampak pada tingkat konsumsi ikan nasional yang akan menurun sehingga KKP perlu langkah serius untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam membeli ikan dibandingkan produk-produk lainnya.

Kondisi tenaga kerja di sektor ini juga mengkhawatirkan. Nelayan dan pembudidaya membatasi waktu operasional dari beberapa kali beroperasi per minggunya, tiba-tiba banyak diliburkan. Hal itu juga berpengaruh kepada nilai tukar nelayan terpantau menurun. Berdasarkan data BPS di bulan April 2020, indeks pendapatan turun sebesar 0.24% sementara indeks pengeluaran naik 0.11%. Beberapa perusahaan juga menerapkan kebijakan pemotongan gaji sebesar 30-50% dan pengurangan jumlah karyawan.

Industri pengolahan hasil laut merasakan dampak yang berat dari penurunan produksi perikanan. Penurunan pendapatan rata-rata diestimasi dapat mencapai 30% dengan angka produksi produk olahan perikanan di bawah 60%. Situasi ini membuat para operator pabrik pengolahan menerapkan kebijakan efisiensi, termasuk memangkas pekerja harian dan pemotongan gaji sebesar 25%-35 persen.

Sektor pariwisata juga mengalami penurunan yang tajam. Berdasarkan data  Asosiasi Agen Travel per maret 2020, Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan nusantara (wisnus) turun 70%-90%. Hal ini mengakibatkan 40% pekerja di sektor tersebut dirumahkan dan pemotongan gaji sebesar 50%. Berdasarkan pintu masuk bandar udara, penurunan jumlah kunjungan terbesar di Sulawesi Utara (93%), diikuti Nusa Tenggara Barat (33%) dan Bali (30%). Uniknya, ketiga provinsi tersebut terkenal dengan destinasi wisata baharinya.

New Normal Titik Kebangkitan

Banyak pihak berharap fase New Normal menjadi titik kebangkitan industri kelautan yang terdampak parah selama masa pandemi. Fase New Normal sendiri dapat dicapai setelah melewati beberap fase, yaitu: Pertama acclimation, yaitu penyesuaian rutinitas atau aktivitas sehari-hari selama masa pandemi. Kedua endurance, fase ini terbentuk dari adanya kebijakan pembatasan sosial. Ketiga anticipation, fase untuk industri mulai menyiapkan langkah-langkah strategis untuk membuka bisnis kembali dimana Indonesia sudah berada pada fase ini.

Beberapa negara yang sudah memasuki New Normal seperti China dan beberapa negara di Eropa lainnya yang telah membuka kembali perkantoran, toko-toko, dan tempat umum lainnya dengan beberapa protokol Kesehatan seperti jaga jarak, pemberlakuan shift kerja agar menghindari kontak langsung, serta tempat hiburan yang disediakan secara online seperti bioskop, pameran, dll. Sementara itu di negara tetangga seperti Thailand telah membuka sejumlah tempat pusat perbelanjaan, taman, salon, tempat olahraga, pasar, klinik, dan perawatan hewan peliharaan. Namun, semua bisnis yang dibuka tersebut harus memasang aplikasi untuk mengantisipasi pergerakan kontak orang-orang.

Untuk mencapai fase New Normal, aktivitas industri kelautan di Indonesia tergantung dari bagaimana pemerintah menyiapkan sejumlah protokol dan kebijakan terkait panduan aktivitas bisnis selama New Normal. Saat ini kebijakan PSBB telah mencapai masa transisi dan dievalusi apakah akan dicabut atau tidak sehingga banyak pihak sudah mulai mengantisipasi adanya lonjakan permintaan.

Aktivitas industri kelautan di fase New Normal juga diperkirakan hampir sama dengan industri lainnya yang terdampak akibat wabah covid-19. Seperti hal nya industri perikanan, nelayan akan kembali menangkap ikan serta pembudidaya mulai menjalankan operasional tambak mereka. Namun, hal itu tidak mudah untuk segera dilakukan karena nelayan dan pembudidaya butuh modal yang cukup karena masa pandemi mengakibatkan kondisi finansialnya berdampak cukup parah, sehingga membutuhkan suntikan modal dari lembaga keuangan bank dan non-bank.

Kegiatan penangkapan ikan di era New Normal diprediksi akan mengalami perubahan pada proses handling karena nelayan menjadi lebih waspada terhadap kebersihan dan kesehatan sehingga ikan-ikan yang ditangkap memiliki kualitas yang lebih baik. Begitupula dengan aktivitas budidaya laut.

Proses permintaan juga diprediksi akan mengalami pergeseran (shifting) dari aktivitas offline menuju online karena masyarakat diperkirakan masih enggan untuk datang ke pasar-pasar ikan atau tempat pelelangan langsung di fase New Normal. Saat ini, sebagian besar masyarakat masih melakukan transaksi offline karena masih sedikitnya nelayan atau petambak yang terhubung dalam sistem jual-beli secara daring sehingga transformasi digital menjadi suatu keharusan di dalam supply chain perikanan.

Sementara itu, aktivitas di industri pengolahan hasil perikanan diprediksi akan mengalami lonjakan suplai raw fish sehingga membutuhkan sumber daya yang cukup besar serta kesiapan “cold storage” dan pabrik pengolahan untuk beroperasi. Dari sisi permintaan, tentu akan mengalami peningkatan secara moderat seiring dengan dibukanya kembali ritel, restoran, dan sentra kuliner perikanan.

Sementara di sektor pariwisata di era New Normal, hasil survei menunjukkan (Inventura Knowledege, 2020) bahwa 22% responden akan akan pergi ke tempat wisata (traveling) setelah masa pandemi selesai. Bentuk traveling diperkirakan juga berubah ke alternatif liburan yang tidak banyak orang seperti staycation, solo travel tour, wellness tour, dan virtual tour.

Maka sektor industri wisata bahari kemungkinan besar juga akan bergeser dari quantity based menjadi quality based dimana konsep wisata bahari berkelanjutan dapat diterapkan secara maksimal, begitupula dengan kegiatan konservasi untuk memulihkan terumbu karang dan biota lainnya sebagai daya tarik wisata.

Sebagai contoh, Thailand mulai mempersiapkan destinasi pariwisata, setelah sebelumnya pemerintah Thailand menerapkan lockdown. Hanya wisatawan asing dari negara-negara yang telah berhasil melandaikan pandemi covid 19 dan masuk ke daftar negara teraman untuk diperbolehkan datang ke Thailand sebagai turis.

Selain itu, para wisatawan asing mendapat izin masuk akan ditawari paket wisata dengan durasi lebih lama. Hal ini dilakukan agar para turis bisa melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Destinasi wisata yang ditawarkan sebagian besar adalah pulau-pulau seperti Kong Pha Ngan dan Koh Samui, dimana keduanya adalah pulau terpencil sehingga memudahkan otoritas setempat untuk melakukan kontrol.

Tentunya, wisata pulau akan menjadi andalan sektor pariwisata sekaligus solusi untuk melakukan kontrol terhadap wisatawan asing. Terlebih, Indonesia memiliki banyak pulau-pulau eksotis yang memiliki daya tarik wisata melebihi negara-negara lain sehingga pemerintah dituntut untuk terus memberdayakan potensi pulau-pulau kecil sebagai destinasi wisata unggulan nasional maupun internasional.

Tantangan di fase New Normal harus direspon dengan bijak oleh pemerintah dan para pelaku industri kelautan. Kebijakan yang diambil tetap mendahulukan kepentingan kesehatan tanpa menghambat aktivitas ekonomi, seperti pelaksanaan protokol kesehatan di semua aktivitas industri kelautan. Sebagai contoh, tiap pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan harus menerapkan protokol kesehatan, kemudian, para pelaku industri kelautan juga harus menyerap kembali tenaga kerja sebagai langkah antisipasi permintaan yang naik secara tiba-tiba.

Tentunya industri kelautan masih memiliki peran penting bagi pemerintah dan juga masyarakat untuk bersama menghadapi era New Normal. Jika industri kelautan dijadikan sebagai industri prioritas, maka perbaikan ekonomi diharapkan dapat terwujud, serta masyarakat kembali diberdayakan sebagai tenaga kerja baru sekaligus mengurangi tingkat pengangguran.

Semoga.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami