HukumLiputanNasional

Mengupas Ringannya Tuntutan Koruptor Dari Korpas Adhyaksa

BTN iklan

JAKARTA, 6/5 (LEI) – Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan tuntutan dan putusan pengadilan terhadap perkara pidana, khususnya korupsi, tidak bisa pukul rata, akan tetapi harus dilihat dari motif, peran, dan besaran kerugian atas kejahatan itu.

Jawaban orang nomor satu di Korps Adhyaksa itu, bisa dikatakan untuk menjawab keragu-raguan publik yang memperhatikan tuntutan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh kejaksaan, selalu ringan sehingga berujung “rendahnya” vonis hakim pengadilan tindak pidana korupsi.

“Kalau dipahami dengan menilai rata-rata itu, tidak tepat kadang berat, ada yang sesuai dengan ancaman di pasal yang bersangkutan,” sambung eks-politikus Partai Nasdem itu.

Di dalam penuntutan dan putusan, tentunya harus dilihat dari motif si pelaku, termasuk peranannya serta besaran kerugian yang ditimbulkan akibat “mencuri” uang rakyat itu.

Bahkan, dianalogikan kasus pencurian biasa yang ditangani dalam hari yang sama, misalnya terdapat lima kasus dan tuntutannya belum tentu sama.

“Karena ada orang mencuri karena untuk mencari uang demi mengobati anaknya sakit kemudian untuk makan besok pagi,” katanya.

Kendati demikian, ada juga yang residivis yang sudah melakukan perbuatan berulang kali untuk mencari kekayaan. Begitupun korupsi karena ada istilah korupsi itu ada yang rakus tidak peduli penderitaan masyarakat atau hanya memikirkan diri sendiri.

Atau sebaliknya ada korupsi yang kecil-kecilan karena mungkin pelaku mempunyai kewenangan menerima gratifikasi, dan hal tersebut tetap tidak bisa ditoleransi.

“Tapi tentunya porsinya berbeda-beda. Jadi sekali lagi, saya katakan kalau ada yang menilai rata-rata dua tahun tuntutan dan putusan koruptor, itu pemahaman yang kurang tepat bagi saya,” katanya.

Sebenarnya, rendahnya tuntutan dari kejaksaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi itu, sudah sejak jauh-jauh hari dipertanyakan di antaranya oleh Koordinator LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman yang mengaku kecewa dengan sejumlah perkara korupsi dari Kejaksaan Agung rendah dibandingkan dengan perkara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Jelas kecewa perkara korupsi berujung dengan vonis rendah,” katanya.

Bagi dirinya, tuntutan kepada terdakwa korupsi itu di atas angka delapan tahun di mana mereka sudah jelas-jelas merampok uang rakyat.

Tentunya dengan vonis perkara korupsi yang rendah itu mengakibatkan tidak memberi efek jera kepada para pelaku kejahatan.

“Masak pelaku korupsi hanya divonis sama dengan pelaku kejahatan pidana umum seperti maling,” katanya.

Padahal, kerugian yang ditimbulkan bagi negara atas perbuatan tindak pidana korupsi sungguh luar biasa dampaknya, sehingga tidak bisa disamakan dengan sekelas tindak pidana umum.

Saat ditanya Antara terkait vonis terhadap eks-Direktur Utama PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) Suherimanto yang perkaranya ditangani Kejagung dan hanya divonis dua tahun empat bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dirinya mengaku kecewa dengan putusan yang terbilang rendah itu.

“Sekarang saya tanya berapa tuntutannya terhadap terdakwa Suherimanto itu,” katanya.

Suherimanto dituntut oleh jaksa penuntut umum atas perkara dugaan korupsi pengadaan kapal Anchor Handling Tug Supply (AHTS) pada 2011, 3,5 tahun penjara potong masa tahanan.

“Itu harusnya dituntut delapan tahun sekalian, bukannya 3,5 tahun penjara,” katanya.

Demikian pula dengan terdakwa kasus korupsi pengelolaan swakelola banjir di Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Pusat, Pahala Tua yang hanya dijatuhi empat tahun penjara, lebih rendah dari tuntutan penuntut umum tujuh tahun penjara.

Oleh karena itu, kata dia, permasalahan tersebut harus dievaluasi agar tidak menimbulkan kecurigaan dari publik di mana setiap perkara korupsi dari Kejaksaan Agung selalu divonis rendah.

“Ini harus segera dievaluasi, ini menyangkut dengan kepercayaan publik. Sayang saja lembaga kejaksaan jika tidak dipercaya lagi oleh masyarakat,” tandasnya.

Ada Perbedaan? Indonesian Corruption Watch (ICW) menyatakan apakah ada perbedaan putusan yang dikeluarkan pengadilan tindak pidana korupsi terhadap perkara yang dituntut oleh KPK maupun kejaksaan? “Jawabannya ada, meskipun perbedaan tersebut tidak signifikan, putusan pengadilan yang perkaranya dituntut KPK relatif lebih tinggi putusannya dibandingkan yang dituntut oleh kejaksaan,” kata Lalola Easter, Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, melalui siaran persnya.

Pihaknya hanya mengambil sampel dari data-data perkara korupsi pada semester 2/2017 di mana kejaksaan menuntut 977 terdakwa tindak pidana korupsi, sedangkan KPK hanya menuntut 51 perkara korupsi.

Hal itu artinya 94,67 persen putusan merupakan hasil kerja penuntutan kejaksaan, sedangkan sekitar 5,25 persen putusan berasal dari penuntutan yang dilakukan oleh KPK.

Dari keseluruhan perkara yang ditangani KPK, rata-rata vonis pengadilannya adalah empat tahun penjara, sedangkan rata-rata pidana penjara yang perkaranya ditangani oleh kejaksaan yaitu dua tahun satu bulan.

Dengan jumlah penanganan perkara yang juga besar oleh kejaksaan, dengan demikian dapat dipahami bahwa rata-rata vonis dari tiap pengadilan tidak lebih tinggi dari dua tahun dua bulan.

“Namun demikian dapat dilihat pula bahwa memang rata-rata putusan yang dikeluarkan baik terhadap perkara yang ditangani oleh KPK maupun kejaksaan, masih masuk kategori ringan 1-4 tahun,” paparnya.

ICW juga melihat dari sisi rata-rata tuntutan jaksa dari kejaksaan dalam perkara korupsi semester dua 2017 adalah tiga tahun dua bulan, rata-rata itu menurun jika dibandingkan dengan semester 1/2017 di mana rata-rata tuntutan jaksa dalam perkara korupsi empat tahun satu bulan.

“Perbedaan satu tahun ini cukup signifikan, dapat terjadi hal ini pula yang turut memengaruhi rata-rata vonis yang menurun sebanyak satu bulan dari semester 1/2017,” katanya seraya menambahkan sedangkan rata-rata tuntutan dari penuntut umum KPK adalah lima tahun tiga bulan penjara.

Tuntutan jaksa penuntut umum pada kejaksaan itu, disayangkan mengingat beberapa perkara korupsi yang diproses oleh kejaksaan telah menjadi terobosan hukum seperti pemidanaan terhadap korporasi pertama dalam perkara korupsi.

ICW menyoroti pula jaksa penuntut umum cenderung menggunakan pasal yang itu-itu saja untuk penuntutan. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bahkan dapat dipandang sebagai pasal sapu jagat yang paling sering digunakan dalam penuntutan. Di sisi lain, masih banyak pasal yang bukan saja jarang digunakan, akan tetapi bahkan tidak pernah digunakan sama sekali.

Hal itu mengingat emakin berkembangnya modus korupsi dan makin terlihat bahwa 25 UU Tipikor yang ada sekarang tidak lagi akomodatif, sudah saatnya pemerintah dan DPR RI mempertimbangkan untuk merevisi UU Tipikor.

“Upaya ini lebih bermanfaat dibandingkan memaksakan masuknya delik korupsi ke dalam RKUHP,” katanya. [antara]

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close