HEADLINESLiputanOpini

Mengurai Polemik Angkutan Umum Konvensional vs Berbasis Online

BTN iklan

(LEI) – Polemik antara sopir angkutan konvesional dan online terus terjadi, bahkan telah  mengarah pada  tindakan anarkis dan adu fisik. Kondisi ini tentu mengganggu kenyamanan para pengguna angkutan umum sekaligus berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, kewajiban Pemerintah-lah baik sebagai regulator maupun mediator untuk segera menyelesaikan  polemik tersebut agar tidak berkepanjangan dan makin meluas ke berbagai daerah.

solusi angkot di malang, konvesional vs online, angkutan online terkiniApapun istilah yang digunakan, hakikatnya, baik angkutan umum konvensional maupun online adalah  kegiatan usaha (bisnis).  Konteks menjalankan kegiatan usaha di Indonesia merupakan hak dari setiap warga negara, dan tidak boleh ada pihak mana-pun yang menghambat atau menghalang-halangi pihak lain untuk menjalankan kegiatan usaha. Ini merupakan implikasi yuridis dari asas demokrasi ekonomi yang dianut  oleh UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prakek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli).

Selengkapnya ketentuan Pasal 2 UU Antimonopoli secara tegas dikatakan  bahwa “Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”. Ini berarti bahwa  setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki hak yang sama untuk menjalankan kegiatan usaha.

Namun demikian, hak-nya  untuk menjalankan kegiatan usaha tersebut dibatasi oleh kewajiban dari pelaku usaha itu untuk memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Jika mengacu pada ketentuan tersebut,  maka kata keseimbangan dalam Pasal 2 UU Antimonopoli tersebut dapat dibaca sebagai asas keseimbangan dalam hukum persaingan usaha. Asas keseimbangan ini menghendaki para pelaku usaha diperlakukan sama dan adil, tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun, misalnya mengenai regulasi termasuk perizinan bagi angkutan umum.

Pengabaian atas asas keseimbangan ini tentu dapat menimbulkan ketidak-seimbangan dalam masyarakat yang berupa gejolak sosial sebagai akibat terusiknya kepentingan masyarakat tersebut. Bukan tidak mungkin, pengabaian atas asas keseimbangan ini pula yang memicu terjadinya  konflik atau polemik antara angkutan  konvensional dan online  saat ini.

Sebenarnya sejak 1 April 2016, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 tahun 2016 angkutan umum berbasis online telah memiliki payung hukum.

Dalam peraturan tersebut ditentukan bahwa perusahaan angkutan berbasis online  harus memenuhi syarat yaitu harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dan harus memiliki badan hukum Indonesia.  Untuk  izin penyelenggaraan angkutan, perusahaan harus mempunyai sejumlah hal, yaitu paling sedikit lima kendaraan dengan bukti STNK atas nama perusahaan, memiliki tempat penyimpanan kendaraan, menyediakan fasilitas bengkel, dan mempekerjakan pengemudi yang memiliki surat izin mengemudi (SIM).

Jika perusahaan angkutan berbasis online  melanggar persyaratan,  maka kartu pengawasannya dapat dibekukan dan dicabut.

Ternyata muatan  Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 tahun 2016 tersebut belum mampu menyelesaikan polemik yang terjadi. Seiring waktu, jumlah angkutan berbasis online bertambah dan masyarkat pengguna angkutan online-pun bertambah. Prinsip saling membantu dan menguntungkan bagi pihak angkutan berbasis oline dan masyarakat konsumen-pun terjalin dengan baik. Kenderaan angkutan online yang relatif nyaman dan harga yang kompetitif menjadikannya pilihan utama bagi konsumen.

Selain itu kondisi angkutan umum yang tidak nyaman dan relatif tidak aman menyebabkan masyarakat pengguna angkutan umum konvensional menurun, sehingga pendapatan para pelaku usaha  dan pengemudi angkutan umum-pun ikut menurun.

Tidak dapat disangkal bahwa keberadaan angkutan umum berbasis online adalah kebutuhan bagi masyarakat. Ia tumbuh dan berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat   terhadap angkutan umum berbasis online tersebut, sehingga tidak seorang-pun yang mampu mencegahnya.

Dalam hukum persaingan usaha, tanpa disadari banyak orang, sesungguhnya masyarakat konsumen-lah yang memiliki hak untuk memilih alat transportasi apa yang ingin digunakannya. Ini penting disadari oleh semua pelaku usaha angkutan umum baik yang konvensional maupun online.

Sebab untuk mampu bertahan dan berkompetisi dalam sebuah persaingan usaha angkutan umum, pelaku usaha harus melakukan inovasi yang mengarah pada pelayanan yang nyaman dan aman bagi konsumen. Tanpa adanya inovasi, maka sebuah kegiatan usaha akan tergilas oleh zaman dan gulung tikar.

Langkah pemerintah untuk melakukan Revisi Atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kenderaan Bermotor Tidak Dalam Trayek adalah langkah cukup tepat walaupun terkesan terlambat. Muatan dalam revisi regulasi tersebut harus jelas, tegas, dan adil yang menampung  kepentingan pelaku usaha (angkutan umum konvensional dan online) dan juga kepentingan masyarakat. Salah satu poin penting yang perlu diatur adalah adanya penentuan tarif yang kompetitif dan adanya pembatasan jumlah angkutan (konvensional dan berbasis online).

Perlu diingat bahwa bukan sekedar kepentingan pelaku usaha yang harus dilindungi, tetapi juga kepentingan masyarakat (konsumen).  Intinya, regulasi tentang angkutan umum harus memuat keseimbangan kepentingan antara kepentingan pelaku usaha angkutan konvensional, kepentingan angkutan berbasis online,  dan kepentingan masyarakat konsumen.

Jadi regulasi tentang angkutan umum itu  tidak sekedar berfungsi sebagai sarana social control, tetapi juga sebagai sarana  social engeneering. Ini adalah sebuah keniscayaan, agar regulasi yang diterbitkan tersebut efektif dan menjad solusi atas polemik yang terjadi.

Akhirnya rancangan regulasi  (Revisi Atas Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2016) yang sedang diuji publik oleh Pemerintah sejatinya mampu menampung kepentingan semua pihak, untuk kemudian diformulasikan  sedemikian rupa sehingga sesuai dan sejalan dengan amanat Pasal 2 UU Antimonopoli. Formulasi regulasi yang ideal adalah mampu mendorong terwujudnya iklim usaha yang sehat dan kondusif  dalam kegiatan usaha angkutan umum baik yang  konvensional maupun berbasis online.

Budayakan musyawarah untuk mufakat, abaikan arogansi dan pemaksaan kehendak dalam membangun demokrasi ekonomi yang berkeadaban. Regulasi yang mencerminkan win win solution adalah pilihan yang perlu kedepankan, dan bukan win and lost.


Penulis : Hermansyah
Direktur Riset dan Program Lembaga Studi Hukum Indonesia (LSHI) Jakarta

Editor : Yosia Ardianto (LEI-02)

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami