Nasional

Menjadikan Perbatasan Beranda Depan Negara yang Berdaulat

BTN iklan

JAKARTA, (LEI) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Tjahjo Kumolo pada rapat pimpinan di Kementerian Pertahanan, Kamis (11/1), membeberkan capaian pembangunan di wilayah perbatasan.

Tjahjo menjelaskan, pembangunan di perbatasan negara merupakan penjabaran agenda strategis Kabinet Kerja yang tertuang dalam Nawa Cita ke-3, yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan esa dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Pembangunan di tapal batas merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. “Pembangunan di perbatasan diarahkan pada perwujudan perbatasan negara sebagai ‘halaman dan beranda depan’ negara sekaligus pintu gerbang perdagangan dengan negara tetangga,” kata Tjahjo.

Pemerintah menggunakan tiga pendekatan, yakni keamanan, kesejahteraan, dan lingkungan. Hingga 2017, banyak capaian di perbatasan negara.

Salah satunya pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan. Misalnya, telah diselesaikan pembangunan pos angkatan laut (Posal) dan Dermaga Sei Pancang sebagai bagian dari percepatan pembangunan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan. “Ini merupakan direktif Bapak Presiden Jokowi pada 16 Desember 2014. Kemenhan telah melaksanakan pembangunan dermaga sepanjang 2.167 meter dan gedung Posal mulai 2016, dan selesai pada akhir Juni 2017,” katanya.

Dermaga dan gedung Posal Sei Pancang akan diresmikan Presiden Jokowi.

Program strategis lain ialah pengelolaan batas wilayah negara. Program itu mencakup batas negara wilayah darat, antara lain pemeliharaan tugu batas negara melalui kegiatan investigation, refixation, dan maintenance.

Kemudian, pembangunan jalur inspeksi dan patroli perbatasan antara Indonesia-Malaysia untuk meningkatkan efektivitas patroli pengamanan batas negara dan pengawasan pelintas batas ilegal.

“Pemasangan chip pada tugu batas negara RI-Malaysia sebanyak 440 unit. Penyelesaian outstanding boundary problems RI-Malaysia diprioritaskan pada sektor timur secara simultan. Percepatan penyelesaian 2 unresolved segments batas wilayah negara RI-Timor Leste secara komprehensif,” tutur Tjahjo.

Capaian lain, pemasangan 80 pilar di perbatasan Indonesia-Timor Leste dan 10 pilar di perbatasan RIPapua Nugini. Pengelolaan batas negara wilayah udara dilakukan proses penetapan air defense identification zone. Lalu penyelesaian flight information region sektor ABC di Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau.

Namun, ada sejumlah kendala. Masalah yang dapat diidentifikasi antara lain segmen batas negara wilayah darat, laut, dan udara, terisolasi, dan tertinggalnya wilayah tapal batas karena terbatasnya infrastruktur. Lalu, kondisi sosial ekonomi masih rendah. “Juga kesenjangan sosial ekonomi masyarakat dengan negara tetangga,” katanya.

Untuk menjawab itu, pengelolaan perbatasan dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, batas wilayah negara dilakukan penyelesaian batas darat, laut, udara, dan pemanfaatannya. Kedua, lintas batas negara. “Misalnya pembangunan pos lintas batas terpadu dan antisipasi criminal border,” kata dia.

Ketiga, pembangunan kawasan perbatasan untuk kedaulatan pangan, energi, pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan kedaulatan wilayah. Keempat, kelembagaan terkait dengan mekanisme perencanaan dan pengendalian terpadu, kapasitas aparatur, masyarakat, dan kerja sama antarlembaga internasional serta nasional.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close