HukumOpini

Menjaga Imparsialitas MK

BTN iklan

Oleh : Wahyu Nugroho, SH. MH.

Mahkamah Konstitusi yang secara konsisten membangun kepercayaan publik dalam
proses penanganan perkara pengujian undang-undang atau lainnya harus diikuti oleh
kesadaran dalam menjalankan kode etik hakim konstitusi. Segala bentuk perilaku yang
mencerminkan etika hakim konstitusi pasti akan diketahui oleh publik, dan sekali publik
mengetahui adanya perilaku atau etika yang terlanggar dari hakim konstitusi, maka akan
berimplikasi kepada ketidakpercayaan publik secara umum, dan khususnya pihak-pihak
yang berperkara sebagai Pemohon. Sejumlah Pemohon dalam perkara Nomor 47/PUUXV/2017
salah satunya Mantan Pimpinan KPK, Busyro Muqoddas yang pada hari Kamis, 7
Desember 2017 mencabut permohonan uji materi UU MD3 berkaitan dengan hak angket
DPR untuk KPK. Alasannya adalah kekecewaan para pemohon terhadap ketua MK, Arief
Hidayat beberapa minggu yang lalu disinyalir melanggar kode etik hakim dan diduga
melakukan lobi-lobi dengan Komisi III DPR RI agar tetap diperpanjang masa jabatannya
sebagai hakim konstitusi. Hal tersebut sangat berkorelasi dengan pemeriksaan perkara
pengujian UU MD3 perihal hak angket DPR untuk KPK, seperti gayung bersambut dan
transaksi politik yang saling menguntungkan. Institusi Mahkamah Konstitusi yang
dibangun dengan visinya mengawal sistem peradilan konstitusi melalui peradilan
konstitusi yang independen, imparsial dan adil begitu mudahnya luntur atau ternodai
dengan sekejab karena perilaku hakim konstitusi yang melanggar kode etik, lebih-lebih
‘negarawan’ secara otomatis tergadaikan. Saya sebagai Direktur LKBH Universitas Sahid
Jakarta, sekaligus pegiat antikorupsi menyayangkan akan dugaan pelanggaran kode etik
yang dilakukan oleh ketua MK, dan saat ini sedang dalam pemeriksaan oleh Majelis
Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Bekerja di ruang hampa, penuh dengan perenungan
seperti filsuf dan butiran pemikirannya tertuang didalam pertimbangan, membatasi
pergaulan, menolak pertemuan-pertemuan tertentu, serta jauh dari hiruk pikuk konstelasi
politik merupakan suatu keniscayaan dari hakim konstitusi. Kami berharap keputusan
yang dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mencerminkan rasa
keadilan masyarakat. secara ideal, ‘negarawan’ dari hakim konstitusi yang terkoneksi
secara sempurna dalam rekruitmen dan pengisian jabatan kekuasaan trias politika klasik
DPR, MA dan Presiden, mulai terpilihnya hingga menjelang atau di akhir masa jabatannya
haruslah terputus mata rantai diantara pusaran kekuasaan yang telah melahirkannya
duduk di kursi ‘Yang Mulia’.
Saya mengutip Charles Sampford, seorang pemikir yang mengeksplorasi teori chaos
(dibaca: keos) dalam ilmu hukum melalui bukunya “The Disorder of Law, A Critique of
Legal Theory” yang diterbitkan pada akhir tahun 1990 sebagai bentuk penolakan terhadap
apa yang dipegang oleh para pemikir mazhab hukum positivistis yang mendasarkan
pendapatnya pada teori sistem. Hubungan-hubungan yang terjadi diantara lembaga negara
pada dasarnya menunjukkan adanya hubungan yang tidak simetris. Apa yang dipermukaan
tampak tertib, teratur, sebenarnya penuh dengan ketidakpastian dan ketidakteraturan. Hal
tersebut disebabkan hubungan-hubungan diantara lembaga negara bertumpu pada
hubungan antar kekuatan (power relation). Relasi kekuasaan DPR dan MK rentan terjadi
pelanggaran hukum dan etika, selain rekruitmen hakim konstitusi yang saat ini ada juga
dari unsur DPR, juga tempat mengadili perkara pengujian undang-undang sebagai produk
politik (DPR). Disinilah hubungan asimetris terjadi dan sangat rentan terjadinya simbiosis
mutualisme diantara relasi kekuasaan tersebut. Benturan konflik kepentingan (conflict of
interest) diantara lembaga pembuat regulasi dengan lembaga peradilan konstitusi secara
langsung melahirkan hukum menjadi keos, etika menjadi terpisah dari hukum, seperti ruh
yang terpisah dari jasadnya.
Berkaitan dengan pencabutan perkara permohonan mantan ketua KPK, Busyro Muqoddas,
dkk., saya menilai adalah keputusan yang tidak tepat ditengah kondisi bangsa yang sedang
terbangun krisis kepercayaan, dan pada akhirnya terjadi suatu distrust (ketidakpercayaan)
publik terhadap penyelenggara negara pengawal konstitusi. Mencabut permohonan
dengan alasan tidak mempercayai salah satu hakim konstitusi, akan justru menimpa secara
institusi MK dalam hal membangun ketidakpercayaan publik terhadap MK. Selain itu,
dengan dicabutnya permohonan tersebut, akan semakin membiarkan konflik KPK dan DPR
tetap berlanjut dan akan semakin mengganggu stabilitas nasional. Bukannya ingin
menyelesaikan permasalahan, tapi malah justru menghindar dari permasalahan, hanya
gara-gara ulah salah satu hakim konstitusi yang diduga melanggar etika, dan disinilah
menggunakan pola berpikir generalisasi, secara tidak langsung membangun opini publik
untuk juga ikut menggunakan pola berpikir generalisasi tersebut yang sebenarnya
mengancam eksistensi lembaga peradilan konstitusi. Saya mendukung sepenuhnya
pemohon lain yang diajukan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) melalui
kuasa hukum Viktor Santoso Tandiasa tetap konsisten melanjutkan permohonannya uji
materiil UU MD3 berkaitan dengan hak angket DPR terhadap KPK. Dalam jangka pendek
dan menengah, Kita harus berfikir dua tahun ke depan hajatan yang lebih besar lagi, justru
akan dikembalikan lagi ke MK terkait dengan peradilan konstitusi yang independen,
imparsial, dan adil, sesuai dengan visi MK, diantaranya penyelesaian sengketa pemilukada
tahun 2018 dan penyelesaian sengketa pemilihan umum tahun 2019. Keputusan MK dalam
suatu perkara adalah kolektif kolegial, publik harus diberikan pemahaman dan
terkonstruksi di alam pikiran delapan hakim konstitusi lainnya masih memiliki integritas
dan imparsialitas. Kita tidak dapat lagi berbicara manis dalam ruang-ruang akademis dan
perkuliahan adanya korelasi antara hukum, politik dan moralitas. Namun, bagaimana
konsep-konsep, paradigma dan pemahaman yang telah terbangun secara utuh adanya
korelasi tersebut mampu diimplementasikan dalam menjalankan kewenangannya, dan
menunjukkan hubungan yang simetris diantara relasi kuasa tersebut. Saya ingin
membangun kepercayaan publik terhadap hakim-hakim konstitusi lainnya yang tetap
menjaga netralitas dan imparsialitas kelembagaan peradilan konstitusi, berkaitan dengan
perkara-perkara besar yang memiliki dampak secara nasional sehingga mampu
memecahkan permasalahan lembaga-lembaga negara dalam mewujudkan terjaganya
stabilitas nasional.

*) Wahyu Nugroho, SH, MH adalah Direktur Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Sahid Jakarta, Pegiat Antikorupsi

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

6 Comments

  1. Its like you learn my mind! You appear to grasp a lot
    approximately this, like you wrote the e book in it or something.
    I think that you just could do with some percent to power
    the message house a little bit, however instead of that, that is wonderful blog.
    A great read. I’ll certainly be back.

  2. Cialis 10mg Filmtabletten 4 Stuck Preis [url=http://buygenericvia.com]viagra[/url] What Is Keflex Drug Family Comprar Cialis Pago Contra Reembolso Prevacid Discount Program

  3. Kamagra Online Usa [url=http://genericcial.com]canadian cialis[/url] Compro Viagra In Italia Kamagra Online Bestellen Forum Standard Dose Of Keflex

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

5 × three =

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami