EkonomiFinansial

Menkeu Berharap Pejabat Pajak Bersih

BTN iklan

Jakarta/Lei – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengharapkan pejabat eselon tiga Direktorat Jenderal Pajak yang baru mengalami rotasi maupun mutasi bisa membangun reputasi bersih dan berintegritas.

“Ini masa dimana kita melakukan tugas penting dan berat, mengumpulkan penerimaan pajak dan saat yang sama membangun reputasi. Itu dua hal yang luar biasa sulit, karena kita akan tidak populer. Di sisi lain dituntut untuk profesional dengan integritas yang tidak bisa dikompromikan,” kata Sri Mulyani dalam memberikan sambutan pelantikan pejabat eselon tiga Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin.

Pelantikan pejabat eselon tiga tersebut dilakukan terhadap 61 pejabat Direktorat Jenderal Pajak, 47 pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan satu pejabat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Sri Mulyani mengatakan pelantikan pejabat eselon tiga Direktorat Jenderal Pajak sangat penting karena pejabat ini merupakan manajer kunci yang menjadi penyambung lidah antara seluruh staf dan sumber daya dengan para pimpinan diatas.

“Banyak posisi yang dilantik hari ini (Senin) penting sebagai kepala kantor, kepala untuk bukti permulaan, kepala untuk bukti penyelidikan yang semuanya merupakan mata rantai penting dalam fungsi pengumpulan,” kata Sri Mulyani.

Untuk itu, pejabat eselon tiga harus memiliki reputasi sebagai manajer tingkat menengah yang bersih dan berintegritas dalam mengawal penerimaan negara dari sektor pajak, karena hal ini bisa menjadi cerminan sikap profesionalitas seluruh institusi.

“Fungsi itu saking pentingnya, sehingga negara bergantung pada sikap Anda, apakah negara itu akan mendapat reputasi yang bersih, Indonesia dikenal sebagai negara dengan aparat profesional, atau reputasi sebagai korup,” katanya.

Ia mengharapkan pascapelaksanaan amnesti pajak, para pejabat eselon tiga ini bisa bekerja secara cerdas, strategis, dan tidak melakukan pertemuan dengan para wajib pajak di luar jam kantor maupun luar lingkungan kantor.

“Saya tidak ingin mendengar ada staf dan pejabat yang merasa bisa bekerja secara sendiri apalagi melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, misalnya mengambil wajib pajak yang bukan kliennya atau merasa bisa melakukan tugas-tugas tertentu,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menginginkan para kepala kantor, petugas pemeriksa maupun account representative melakukan pemungutan pajak secara resmi sesuai dengan proses bisnis, etika sebagai pejabat publik, dan tidak menyalahgunakan wewenang.

“Saya minta seluruh kantor mengawasi bukan mengintimidasi, mendorong staf yang ambisius, optimistis dengan kepercayaan diri namun ‘proper’. Wajib pajak punya hak, kita harus hormati hak mereka. Fiskus juga punya hak dan kewajiban. Keduanya harus saling menghormati,” tegasnya.

Ia meminta para pejabat yang baru dilantik ini belajar dari kasus dugaan korupsi yang melibatkan oknum pejabat pajak serta ditangani langsung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kasus itu berpotensi merusak integritas dan reputasi.

“Saya minta semua jajaran untuk mengambil pelajaran dari itu. Satu tinta cukup untuk merusak susu sebelanga. Satu kelakuan cukup untuk merusak seluruh institusi,” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Sementara itu, kepada pejabat eselon tiga Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Sri Mulyani meminta agar para pejabat dalam mengumpulkan penerimaan dan menjaga perbatasan bekerja dengan optimal, karena pimpinan akan memberikan dukungan penuh.

“Kami sebagai pimpinan akan mendukung, saya tidak ‘underestimate’ tekanan yang luar biasa besar. Kalau ada merasa ada risiko, dan risiko itu terlalu besar, laporkan kepada kami,” ungkapnya.

Secara keseluruhan, ia mengharapkan Direktorat Jenderal Pajak maupun Direktorat Jenderal Bea dan Cukai saling berkomunikasi, berkolaborasi maupun berkoordinasi dalam mengawal penerimaan perpajakan dengan integritas tinggi.

Selain itu, Sri Mulyani mengharapkan para pejabat yang baru dilantik untuk secara rutin menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai bentuk akuntabilitas maupun transparansi para penyelenggara negara.

Pelantikan pejabat eselon tiga ini merupakan hal yang unik, karena untuk pertama kalinya dihadiri secara langsung oleh Menteri Keuangan sebagai pimpinan tertinggi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami