HEADLINES

Menkumham Dukung Penegakan Hak Asasi Pekerja

BTN iklan

Jakarta,  Lei Ant 1/5 (Antara) – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly mendukung seluruh unsur instansi dan industri menegakkan hak asasi pekerja yang diatur Undang-Undang dalam memperingati Hari Buruh Internasional 1 Mei 2017.
Menurut Yasonna dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, salah satunya dengan memberikan pelayanan bantuan hukum yang dilakukan secara nasional.

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terus meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan pembinaan hukum dan HAM secara nasional baik bagi para pekerja maupun pengusaha yang mempekerjakan pekerja,” kata Yasonna.

Ia juga mengajak para pekerja bersama-sama memperdalam apa yang menjadi haknya karena negara menjamin seluruh hak-hak warga negaranya tanpa terkecuali.

“Termasuk hak menyampaikan aspirasi supaya tersampaikan dengan baik. Meski begitu, pekerja harus meningkatkan kualitas kerja dengan menjalankan tanggung jawab sebaik-baiknya,” tuturnya.

Ia menyatakan sesuai nafas Nawacita, Presiden Joko Widodo telah berpesan bahwa negara akan memastikan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

“Semisal dengan diperhatikan kesejahteraan bagi para pekerja dengan pembangunan Rusunawi, BPJS Ketenagakerjaan, dan kegiatan kompetensi bagi para pekerja melalui “vocational training”. Mari kita tingkatkan kerja nyata bagi kemshalatan dan kemakmuran bangsa Indonesia,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi mengatakan pekerja harus memahami hak yang dimilikinya dan menjalankan kewajiban dalam bekerja dengan baik.

“Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarga pada tahun 2012. Direktorat Jenderal HAM bahkan telah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri melakukan penyusunan Laporan Awal Implementasi Konvensi Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya,” kata Mualimin.

Hal tersebut, kata dia, akan disampaikan ke Komite Pekerja Migran pada awal Mei 2017 bersama dengan Kementerian Luar Negeri.

“Ditjen HAM bahkan telah melakukan sosialisasi Konvensi Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya ke daerah. Sebelumnya Ditjen HAM pada 2015 telah melakukan persiapan untuk meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerja Rumah Tangga dan melakukan pembahasan RUU Pekerja Rumah Tangga,” ucap Mualimin.

Sementara itu, terkait dengan keberadaan buruh migran di Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjenim)sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menetapkan suatu kebijakan keimigrasian nasional, yaitu “selective policy” yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

“Yaitu hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia agar peran buruh migran sesuai dengan kepentingan nasional,” kata Kepala Bagian Humas dan Umum, Direktorat Jenderal Imigrasi Agung Sampurno.

Ia menjelaskan bahwa Ditjenim melakukan pemeriksaan dan pengawasan keimigrasian kepada buruh migran ketika mengajukan permohonan visa di Perwakilan RI.

Perlihatkan Lebih

One Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close