Nasional

Menkumham: Tidak Ada Mafia Narkotika yang Dilindungi di Lapas Maupun Rutan

BTN iklan

Jakarta, LEI – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menegaskan, tidak ada mafia narkotika yang dilindungi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan).

“Kami tidak pernah dan tidak akan pernah mentolelir segala bentuk fasilitasi peredaran narkoba di lingkungan Lapas dan Rutan. Tidak ada alasan apa pun,” katanya melalui keterangan pers yang diterima, Minggu (21/1/2018).

Menkumham menyampaikan pernyataan di atas menanggapi pemberitaan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) mengamankan salah satu Kepala Lapas di Jawa Tengah
berinisial CAS karena diduga terlibat kasus tindak pencucian uang bandar narkoba di Lapas.

Sebabn bila terdapat 1 atau 2 temuan yang melibatkan petugas Lapas maupun Rutan dalam kasus narkoba, menurut Yasonna, itu namanya adalah oknum dan tidak bisa menggenelarisir semua petugas di Lapas maupun Rutan.

“Karena ada banyak juga petugas yang punya dedikasi kerja dan integritas yang baik,” kata Yasonna.

Yasonna menambahkan, masalah adanya oknum di Lapas maupun Rutan yang berujung ditangkapnya petugas rutan atau lapas karena kasus narkoba, patut juga dipertimbangkan masalah kurangnya alat penunjang kerja mereka.

“Khususnya yang berkaitan dengan alat keamanan dan alat screening seperti Jammer (penghalau sinyal seluler) untuk tempat-tempat tertentu,” ucapnya.

Adapun dengan keterbatasan alat yang ada tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui unit kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tugasnya.

Walaupun, memang tidak bisa dipungkiri ada faktor manusianya yang menjadi keterbatasan pihak Kemenkumham dan Ditjen PAS. “Kami mengakui keterbatasan kami, baik secara jumlah personil dan keterbatasan di dukungan infrastruktur dan alat,” katanya.

Yasonna melanjutkan, “Kami sejak awal sudah berkomitmen untuk perang melawan Narkoba dan masih berpegang teguh akan komitmen tersebut. Tidak ada toleransi sama sekali akan masalah narkoba. Dan berbenah diri itu perlu dari setiap kejadian akan terus dilakukan perbaikan,” ujarnya.

Sedangkan mengenai keterkaitan antarinstansi aparat penegak hukum bekerja sama dalam memberantas narkoba di Lapas maupun Rutan, pihak Ditjen PAS Kemenkumham selalu membuka pintu kerja sama BNN dan Kepolisian untuk saling bersinergi di dalam melakukan pemberantasan narkotika.

Menkumham menjelaskan, pihaknya sudah sangat terbuka dan kooperatif dengan BNN dan Kepolisian, setiap ada pemeriksaan pasti akan memberikan akses untuk masuk ke dalam Lapas dan Rutan untuk bertemu dengan tersangka.

Lebih lanjut, sebagai institusi Pembina Warga Binaan di Lapas dan Rutan, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Kemenkumham melalui Ditjen PAS untuk membina para Narpidana, bukan untuk memfasilitasi atau melindungi bandar atau peredaran narkoba di dalam Lapas atau Rutan.

“Sudah seringkali, pada beberapa kesempatan, saya berkali-kali meminta informasi mengenai warga binaan yang diindikasi menjadi bandar agar segera diambil dan diproses. Namun hingga saat ini, informasi tersebut masih belum disampaikan ke Kemenkumham. Jika memang sudah ada informasinya, silakan segera diambil dan diproses,” ujarnya.

“Bahkan pihak Kemenkumham juga sudah sangat kooperatif dengan mendengarkan masukan dari BNN dan Kepolisian dalam memutus peredaran Narkoba di Lapas, dengan cara membangun Lapas High Security,” kaya Yasonna.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami