Politik

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly Wajib di Reshuffle

BTN iklan

LEI, Jakarta- Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mebocorkan Isu reshuffle kabinet di Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ngabalin menyebut bahwa reshuffle Kabinet Indonesia Maju akan dilakukan pada pekan ini.

Terkait hal tersebut Lembaga survei pun banyak yang melakukan riset tentang siapa menteri yang layak untuk direshuffle.

Nama Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pun disebut yang paling layak diganti dalam survei tersebut.

Salah satunya lembaga survei yang melakukan riset adalah Indonesia Political Opinion (IPO).

IPO telah mengumumkan daftar nama menteri di Kabinet Indonesia Maju jilid kedua yang memiliki kinerja paling memuaskan.

Ada juga daftar nama menteri yang memiliki kinerja mengecewakan sehingga dinilai layak untuk direshuffle.

Diberitakan Tribunnews.com sebelumnya, Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengungkapkan daftar ini dalam diskusi bertajuk “Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024”.

Survei yang dilakukan IPO ini melibatkan 1.200 reponden dan berlangsung dari 10 Maret hingga awal April 2021.

Metode yang digunakan yakni multistage random sampling.

Menurut Dedi, tingkat akurasi datanya 97 persen serta persentase eror dalam pengambilan sampel 2,5 persen.

Hasil Survei IPO

Hasil survei menunjukkan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dianggap sebagai menteri yang paling layak unuk di reshuffle.

Selanjutnya ada juga Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.

“Ini kalau diasumsikan atau dikaji lebih dalam, nama-nama ini (yang dianggap layak reshuffle) sebetulnya adalah nama-nama yang berkaitan dengan program-program selama pandemi,” jelas Dedi.

Daftar menteri yang dianggap layak reshuffle:

1. Yasonna Laoly 54,0 persen

2. Ida Fauziah 46,0 persen

3. Zainuddin Amali 41,2 persen

4. Tjahjo Kumolo 34,0 persen

5. Johnny Plate 29,0 persen

6. Teten Masduki 28,5 persen

7. Syahrul Yasin Limpo 27,0 persen

8. Siti Nurbaya 23,8 persen

9. Airlangga Hartanto 19,3 persen

10. Arifin Tasrif 19,0 persen

11. Bintang Darmawati 15,0 persen

12. Sofyan Djalil 12,1 persen

13. Luhut Panjaitan 9,8 persen

14. Nadiem Makarim 9,7 persen

15. Muhadjir Effendy 9,1 persen

Menteri paling populer:

1. Prabowo Subianto 56 persen

2. Tito Karnavian 43 persen

3. Sandiaga Uno 39 persen

4. Mahfud MD 30 persen

5. Sri Mulyani 29 persen

Menteri berkinerja paling memuaskan:

1. Sri Mulyani 54,7 persen

2. Retno LP Marsudi 50 persen

3. Tri Rismaharini 42 persen

4. Tito Karnavian 38 persen

5. Mahfud MD 34 persen

Reshuffle akan Dilakukan Secara Cepat

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Pemerintahan Joko Widodo dipastikan akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini.

Bahkan, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin memastikan reshuffle kabinet dilakukan pekan ini.

“Dan tinggal kita tunggu waktunya dalam pekan ini,” ungkap Ngabalin, dalam tayangan Kompas TV, Selasa (13/4/2021).

Isu reshuffle mencuat setelah DPR menyetujui dibentuknya penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek, dan pembentukan Kementerian Investasi.

Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dikabarkan sudah berdiskusi mengenai isu reshuffle kabinet Indonesia Maju. Ngabalin meyakini reshuffle kabinet kali ini akan dilakukan secara cepat.

“Dari biasanya, saya tahu dan beberapa kali saya ikuti Bapak Presiden tidak akan lambat mengambil keputusan.

“Dan beliau tidak memiliki ketergantungan dengan siapapun untuk mengambil satu keputusan yang tepat,” kata Ngabalin.

Tiga Faktor Penyebab Reshuffle

Menurut Ali ada tiga faktor yang menyebabkan presiden akan melakukan reshuffle Kabiner Indonesia Maju Jilid kedua ini.

Faktor pertama yakni adanya rencana penyatuan Kemenristek dan Kemendikbud. Usulan penyatuan dua kementerian itu pun telah disetujui oleh DPR.

“Surpres yang dikirim ke DPR 30 maret itu, itu kan sudah diterima DPR, disidang DPR dan telah diambil keputusan, terkait pengabungan Kemenristek ke Kemendikbud.”

“Kenapa begitu, banyak kerjadaan di Kemeristek yang seharusnya menjadi bidang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)” katanya.

Faktor kedua adalah pamitnya Bambang Brodjonegoro dari Kementerian.

Sehingga menyebabkan kekosongan, sementara Kemenristek belum resmi bergabung dengan Kemendikbud. Lalu faktor ketiga adalah adanya rencana untuk membentuk kementerian baru, yakni Kementerian Investasi. Adanya kementerian baru, maka akan dibarengi juga dengan adanya Menteri Baru.

 

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami