Ekonomi

Menteri Keuangan Sri Mulyani berihimbauan kepada Mentri lain untuk mengelola Anggaran dengan baik

BTN iklan

LEI, Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menghukum kementerian/lembaga yang tak bisa mengelola anggaran yang diberikan kepada mereka dengan baik.
Sanksi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 2/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Mengutip PMK tersebut, Selasa (2/2), dalam menilai kinerja pengelolaan anggaran kementerian dan lembaga, ia menetapkan tiga variabel penilaian, yakni sangat baik, baik dan cukup, serta kurang dan sangat kurang.

Disaat mendapatkan penilaian kurang dan sangat, hukuman yang akan ia jatuhkan berbentuk teguran tertulis, publikasi pada media massa nasional, dan disinsentif.

terkait sanksi teguran tertulis, itu nanti akan dilakukan Sri Mulyani dengan menerbitkan surat menteri keuangan.

Terkait sanksi publikasi di media massa, nantinya akan dilakukan Sri Mulyani melalui publikasi pada media cetak atau media digital skala nasional.

Sementara, sanksi disinsentif akan dilakukan Sri Mulyani dengan mengurangi anggaran, pemberian catatan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), dan penajaman atau pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan.

Namun, disinsentif itu tak mengurangi alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan, prioritas nasional, serta pelayanan kepada masyarakat.

Tak hanya sanksi, Sri Mulyani dalam beleid itu juga akan memberikan penghargaan ke k/l yang mendapat penilaian sangat baik dalam mengelola anggaran mereka. Penghargaan berbentuk piagam atau tropi penghargaan, publikasi pada media massa, dan insentif.

Insentif yang disiapkan pemerintah, antara lain tambahan anggaran kegiatan atau dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah memberikan insentif untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi k/l, termasuk membiayai pengembangan kapasitas pegawai.
Namun, insentif itu tak bisa digunakan untuk membiayai pengembangan kapasitas pegawai dan pembayaran gaji dan tunjangan. Insentif tersebut dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Sementara, k/l yang mendapatkan nilai baik dan cukup tak mendapatkan penghargaan dan tidak diberikan sanksi.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami