HEADLINESHukum

Menteri Pertanahan Digugat PTUN Gara-Gara Surat Pembebasan Tol Di Medan

BTN iklan

JAKARTA, LEI – Sidang PTUN perkara No. 51/G/2018/PTUN.JKT diajukan oleh Budiarto Karim melawan Menteri Tata Ruang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Tampak Dr Taufiqurahman Syahuri Pengajar di UPN dan Usahid calon Rektor UPN, Anggota KY th 2009 _2014 sedang memberikan kesaksian atas perkara pembebasan tanah di Medan yang diajukan LSHI sebagai Penggugat dan BPN sebagai Tergugugat di PTUN Jakarta Timur hari ini Senin, 23 Julin2018.

Perkara ini  terkait Keputusan yang dikeluarkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, yang mengeluarkan besaran ganti rugi kepada masyarakat yang terkena proyek pemerintah Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan-Binjai yakni Menyelesaikan ganti rugi dengan memberikan porsi 70% kepada masyarakat Kampung Tua yang menguasai tanah dan 30% diberikan kepada pemegang sertipikat Hak Milik dan Ahli Waris Pemegang Grant Sultan sesuai dengan nilai ganti rugi yang dinilai oleh appraisal (penilai tanah).

Penggugat sebagai Pemilik Sertifikat Tanah No. 159/Tanjung Mulia mengajukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang berlokasi Jalan A Sentra Primer Baru Timur, RT.09 / RW.08, Pulo Gebang, Cakung, Kota Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13950 untuk membatalkan Surat Keputusan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor 4405/50/XII yang dibuat pada tanggal 7 Desember 2017.

Bahwa Sidang perkara hari ini tertanggal hari 23 Juli 2018 dengan agenda keterangan ahli sebagaimana dijadwalkan oleh Majelis Hakim, adapun ahli diajukan oleh Penggugat yakni Ahli Hukum HTN/HAN Dr. Taufiqqurahman Syahuri, SH., MH yang saat ini sebagai dosen pengajar HTN/HAN.

Pada kesempatan tersebut Tergugat tidak keberatan atas pengajuan ahli yang diajukan oleh Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukum Hakim mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk tidak bertanya terhadap pokok perkara, namun dapat mengilustrasikan pokok perkara tersebut.

Ahli dalam kesempatanya menyatakan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengambil suatu tindakan yang melebihi kewenanganya, kewajiban bagi Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik salah satunya asas kepastian hukum.

Dalam hal ini juga ahli menjelaskan Penetapan atau kebijakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, jika masih ada konflik terkait keabsahan atas tanah antara penggarap dan pemilik sertifikat tanah tidak dibenarkan Pejabat tata Usaha Negara tersebut mengeluarkan suatu keputusan penetapan besaran porsi ganti rugi dan memberikan sanksi jika pihak tersebut melanggar penetapan yang ditentukan, seharusnya itu merupakan kewenangan pengadilan untuk menilai.

Pejabat Tata Usaha Negara tunduk pada peraturan prosedur-prosedur teknis yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, atau Pepres.

Ahli menjelaskan juga jika prosedur pengadaan tanah bagi kepentingan umum, Pejabat tata Usaha Negara di dalam mengeluarkan penetapan besaran ganti harus musyawarah terlebih dahulu, prosedur itu harus terpenuhi sebagaimana yang sudah diatur di dalam Undang-Undang.

Bahwa ahli juga memberikan keteranganya, terkait bagi masyarakat yang dirugikan atas Keputusan Tata Usaha Negara dengan Adanya UU Administrasi Pemerintahan, bukan berarti kewajiban masyarakat untuk mengikuti prosedur keberatan dan atau di banding di instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut.

Dalam satu pasal di dalam UU Administrasi ada kata dapat sehingga tidak diwajibkan untuk melalui prosedur tersebut, sejak penetapan tersebut ditetapkan dan diketahui oleh masyarakat/badan hukum bisa diajukan langsung ke Pengadilan tata Usaha Negara.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami