HEADLINESNasional

Menteri Tjahjo kembali mengingatkan seluruh ASN agar dapat menjadi pelopor dan teladan

BTN iklan

LEI, Jakarta-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan RB), Tjahjo Kumolo angkat suara soal rencana pemerintah kembali menyesuaikan jam kerja bagi aparatur sipil negara. “Penyesuaian sistem kerja pegawai ASN dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya penyebaran Covid-19 di lingkungan Instansi Pemerintah,” kata dia seperti dilansir dari Legal Era Indonesia, Selasa (8/9/2020).

Kesehatan para ASN, imbuh Tjahjo, menjadi prioritas pemerintah agar dapat secara efektif menjalankan fungsi pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Untuk mendukung hal tersebut, sistem kerja yang berlaku dilakukan dengan pendekatan flexible working arrangement, baik dalam hal waktu maupun tempat bekerja. Baca juga: Menpan RB: Pengaturan Jumlah ASN yang Bekerja dari Rumah Disesuaikan Kondisi Dengan skema baru, ASN dapat bekerja di kantor maupun tempat tinggalnya masing-masing. Ketentuan itu diatur di dalam SE Menteri PAN RB Nomor 67/2020 tentang Perubahan atas SE Menteri PAN RB Nomor 58/2020 tentang Sistem Kerja Pegawai ASN dalam Tatanan Normal Baru. Di dalam beleid itu, pejabat pembina kepegawaian bertugas mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah dengan memperhatikan zona risiko penyebaran Covid-19 di setiap wilayah, dengan mempertimbangan data penyebaran kasus yang ditetapkan Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, terdapat 65 kabupaten/kota dengan risiko tinggi, 230 kabupaten/kota dengan risiko sedang, 151 kabupaten/kota dengan risiko rendah, 42 kabupaten/kota tidak ada kasus, dan 26 kabupaten/kota tidak terdampak, per 30 Agustus 2020. “Oleh karena itu, kami meminta agar PPK dalam membagi WFH dan WFO secara aktif memantau pergerakan/perubahan zona risiko pada lokasi Instansi pemerintah yang bersangkutan,” kata Tjahjo.

Beliau menambahkan, para ASN yang bekerja di wilayah yang tidak terdampak/tidak ada kasus, dapat bekerja 100 persen di kantor. Sedangkan, ASN yang bekerja di wilayah dengan tingkat penularan rendah, maksimal 75 persen dari total ASN yang bekerja. Adapun bagi ASN yang bekerja di daerah zona berisiko sedang, maksimal yang bekerja di kantor 50 persen. Sementara, ASN yang bekerja di zona dengan risiko tinggi, paling banyak 25 persen. Untuk instansi pemerintah yang berada di wilayah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar, imbuh Tjahjo, dapat mempertimbangkan pelaksanaan tugas kedinasa di rumah secara penuh. “Kecuali, bagi instansi pemerintah dengan tugas dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pedoman PSBB,” kata dia. Tjahjo juga menekankan, agar para ASN menerapkan protokol kesehatan yang ketat di dalam bekerja, baik di rumah maupun di kantor.

 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo kembali mengatur sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) dalam tatanan normal baru.

Sistem kerja baru bagi ASN tersebut dilakukan dengan mengatur kehadiran jumlah pegawai WFO berdasarkan kategori zonasi risiko kabupaten/kota. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 67/2020 tanggal 4 September 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PANRB No. 58/2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.

 

HomeBisnisEkonomi
Simak, Pemerintah Keluarkan Aturan Baru Kerja PNS di Tengah Pandemi
Pipit Ika RamadhaniPipit Ika Ramadhani
07 Sep 2020, 14:50 WIB

Hari Pertama Masuk, PNS DKI Jakarta Langsung Aktif Bekerja
Perbesar
Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta melakukan tugas dinasnya di Balaikota, Jakarta, Senin (10/6/2019). PNS kembali berdinas di masing-masing instansinya pada hari pertama kerja usai libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Liputan6.com, Jakarta Untuk mengurangi risiko penularan Covid-19 di lingkungan kantor instansi pemerintah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo kembali mengatur sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) dalam tatanan normal baru.

Sistem kerja baru bagi ASN tersebut dilakukan dengan mengatur kehadiran jumlah pegawai WFO berdasarkan kategori zonasi risiko kabupaten/kota. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 67/2020 tanggal 4 September 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PANRB No. 58/2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru.

“Perubahan surat edaran ini dilakukan dengan memperhatikan status penyebaran Covid-19 di Indonesia,” ujar Menteri Tjahjo di Jakarta, Senin (7/9/2020).

Menteri Tjahjo mengatakan, pengaturan sistem kerja baru bagi ASN ini dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan memperhatikan beberapa hal. Termasuk jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO) maupun yang bekerja di rumah/tempat tinggal (WFH) berdasarkan data zonasi risiko dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Seperti diketahui, kriteria wilayah berdasarkan risiko penyebaran Covid-19 terbagi menjadi empat yakni tidak terdampak, rendah, sedang, dan tinggi.

Bagi instansi pemerintah yang berada pada zona kabupaten/kota berkategori tidak terdampak/tidak ada kasus, PPK dapat mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office/WFO) paling banyak 100 persen. Sementara untuk wilayah berkategori risiko rendah, jumlah ASN yang melaksanakan WFO paling banyak 75 persen.

Untuk instansi pemerintah pada wilayah berkategori risiko sedang, jumlah ASN yang melakukan WFO paling banyak 50 persen. Sedangkan untuk yang berisiko tinggi, jumlah pegawai yang WFO paling banyak 25 persen.

Hingga saat ini, banyak daerah lain di luar Provinsi DKI Jakarta yang termasuk dalam wilayah berisiko tinggi. Untuk itu, Menteri Tjahjo berharap SE Menteri PANRB yang baru ini benar-benar diterapkan di setiap instansi pemerintah di pusat dan daerah sebagai upaya untuk menekan penyebaran Covid-19.

Menteri Tjahjo kembali mengingatkan seluruh ASN agar dapat menjadi pelopor dan teladan dalam penerapan tatanan normal baru dengan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Namun tetap optimal, aman, serta produktif dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik.

“ASN harus menjadi contoh di lingkungannya masing-masing dengan selalu mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, rutin cuci tangan, dan menjaga jarak,” tegasnya.

Sementara itu, untuk SE Menteri PANRB sebelumnya yaitu No. 58/2020 masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan SE No. 67/2020 ini.

 

kontributor :Dwitya Yonathan Nugraharditama

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami