HEADLINESNasional

Mentri PANRB meluncurkan Aplikasi SPBE untuk Wujudkan Visi Misi Presiden

BTN iklan

LEI, Jakarta– Peluncuran aplikasi umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bidang kearsipan dinamis dan pengelolaan pengaduan pelayanan publik untuk mewujudkan visi dan misi Presiden Jokowi. Visi dan misi Presiden itu titik tekannya pada percepatan pemberian izin dan pelayanan masyarakat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan itu usai menghadiri acara launching aplikasi umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bidang kearsipan dinamis dan bidang pengelolaan pengaduan pelayanan publik di kantor Kemenpan RB, di Jakarta, Selasa (27/10).

Menurut Tjahjo, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau disebut Srikandi adalah aplikasi umum bidang kearsipan dinamis yang dirancang untuk mewujudkan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu. Sementara aplikasi umum bidang pengelolaan pengaduan pelayanan publik dibuat untuk mempercepat terwujudnya kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik.

“Pengembangan dan pembinaan dua aplikasi ini bisa dilakukan berkat kolaborasi yang kuat antara Kemenpan RB, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara, Kantor Staf Presiden, Arsip Nasional Republik Indonesia serta Ombudsman Republik Indonesia,” katanya.

Diharapkan kolaborasi yang kuat ini terus ditingkatkan. Sehingga aplikasi

umum tersebut dapat diterapkan di instansi pusat dan pemerintah daerah dengan efektif, andal, dan aman. Maka dengan ditetapkannya aplikasi umum tersebut instansi pusat dan pemerintah daerah tidak perlu lagi membangun aplikasi sejenis dengan aplikasi umum.

“Instansi pusat dan Pemda hanya perlu memanfaatkan kedua aplikasi tersebut.

Saya juga berharap pembangunan aplikasi umum terintegrasi di bidang kepegawaian dapat diselesaikan oleh BKN di tahun 2020,” ujarnya.

Sementara penyelesaian pembangunan aplikasi umum di bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, kinerja, serta monitoring dan evaluasi, kata Tjahjo akan dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Karena itu memang yang diamanatkan oleh Perpres tentang SPBE.

“Semoga momentum ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mewujudkan harmonisasi pelaksanaan SPBE nasional melalui penerapan aplikasi umum yang menyeluruh, sistematis, dan terpadu di lingkungan instansi pusat dan pemerintah daerah,” kata Tjahjo.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami