Opini

Menunggu Pilihan Pansel OJK

BTN iklan

JAKARTA, (LEI/Antara) – Pemilihan calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) periode 2017-2022 di tingkat Panitia Seleksi (Pansel) telah memasuki babak akhir.

Menurut rencana, Pansel yang terdiri atasi sembilan anggota segera memutuskan 21 nama yang akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo pada Senin (13/3), setelah tahapan wawancara yang berlangsung selama tiga hari selesai pada Sabtu (11/3).

Sebanyak 30 peserta mengikuti tahapan wawancara. Nama-nama itu sudah terseleksi secara ketat setelah melalui tahap administratif, penilaian masukan masyarakat, rekam jejak dan makalah serta assessment center dan pemeriksaan kesehatan.

Untuk itu, setelah seleksi wawancara selesai dilakukan untuk memeriksa ulang kesesuaian antara penjelasan peserta dan makalah yang sebelumnya disajikan, maka Pansel wajib mencoret sembilan nama.

Ketua Pansel sekaligus Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak ada keraguan diantara anggota Pansel dalam memutuskan nama-nama yang terpilih, terutama dalam tahap penilaian masukan masyarakat, rekam jejak dan makalah.

Ia mengatakan setiap keputusan yang diambil dalam seleksi penilaian masukan masyarakat, rekam jejak dan makalah tersebut dilakukan secara aklamasi.

“Keputusan diambil secara aklamasi dan tidak ada ‘dissenting opinion’. Pembahasan dilakukan secara transparan dan terbuka,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan proses pembahasan dan keputusan dihadiri penuh oleh seluruh anggota Pansel mulai awal hingga akhir dan tidak ada anggota yang meninggalkan ruangan sebelum rapat berakhir.

Ia juga memastikan seluruh anggota secara aktif dalam memberikan pemikiran dan pertimbangan serta saling menjaga sehingga pengambilan keputusan terbebas dari kepentingan pribadi maupun institusi yang diwakili.

“Pengambilan keputusan juga selalu menjaga integritas serta prinsip-prinsip profesionalisme,” ungkap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Hal tersebut diutarakan Sri Mulyani menanggapi tudingan dari kalangan praktisi maupun masyarakat bahwa Pansel kurang transparan dan terbuka dalam proses seleksi DK-OJK periode 2017-2022.

Tudingan tersebut muncul setelah lima anggota DK-OJK periode 2012-2017, termasuk Ketua DK-OJK saat ini Muliaman D Hadad, tidak lulus tahap penilaian masukan masyarakat, rekam jejak dan makalah.

Salah satu kritik tersebut datang dari anggota Komisi XI DPR, Muhammad Hatta yang menduga Pansel masih memiliki konflik kepentingan dalam memilih nama-nama yang lulus dalam tahapan seleksi.

“Ini terlihat dari sejumlah calon anggota OJK yang memiliki rekam jejak baik dan kemampuan baik tapi tidak lolos tahap kedua. Sebaliknya, sejumlah calon yang diragukan kemampuannya, malah lolos ke tahap kedua,” katanya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini melihat seleksi calon anggota OJK ini subyektif karena peserta yang lulus dinilai adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Pansel.

Selain itu, nama lainnya seperti Komite Nasional Kebijakan Governance Adnan Pandupraja, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio, Staf Wakil Presiden Wijayanto Samirin, Pengajar Universitas Bina Nusantara Adler Manurung dan Politisi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng juga dinyatakan tidak lulus.

Proses seleksi dilakukan oleh Pansel karena masa jabatan DK-OJK periode 2012-2017 akan berakhir pada Juli 2017.

OJK merupakan regulator dan pengawas industri jasa keuangan yang terdiri dari industri perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya, seperti modal ventura, ataupun yang industri yang baru muncul, “Financial Technology” (Fintech).

Sebelum OJK lahir, peran regulator dan pengawas industri jasa keuangan yang mengawasi aset lebih dari Rp4000 triliun menjadi tugas Bank Indonesia serta Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Kementerian Keuangan.

Sesuai prosedur Anggota Pansel sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan Pansel telah bekerja sesuai prosedur seleksi maupun tata kelola yang telah ditetapkan.

“Pansel punya masing-masing visi dan pandangan, tapi dengan koridor yang ada. Kalau hasilnya begitu, ya memang begitu,” kata Darmin seusai pengumuman 35 nama yang lulus tahap penilaian masukan masyarakat, rekam jejak dan makalah.

Darmin membantah ada faktor “like and dislike” dalam proses seleksi ini, dan tidak terpilihnya lima anggota Dewan Komisioner OJK lama di tahap dua, bukan merupakan bentuk kekecewaan Pansel atas kinerja OJK yang buruk.

“Jadi tidak valid kalau ditanya apakah bentuk kekecewaan atau bentuk apa. Pertanyaan itu tidak valid, karena kita tidak pernah merancang harus sekian yang kena supaya kesimpulannya begini. Bahwa hasilnya begitu, iya,” katanya.

Darmin mengakui ada perdebatan di antara sembilan anggota Pansel mengenai penentuan calon yang lolos ke tahap “assessment center” dan pemeriksaan kesehatan, namun pada akhirnya seluruh pengambilan keputusan bisa dilakukan secara aklamasi.

“Kita mengakumulasikan semua unsur yang ada, termasuk dari masyarakat. Soal itu kita berdebat tapi tidak pernah ‘deadlock’ dan tidak ada ‘dissenting opinion’. Perdebatan itu ada, cuma akhirnya kita sepakat dan aklamasi,” kata mantan Gubernur Bank Indonesia ini.

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 Destry Damayanti menilai Pansel telah melakukan prosedur seleksi pemilihan dengan benar.

“Prosesnya sudah oke, sudah mengikuti tahapan yang ada,” kata Destry.

Destry menjelaskan tahapan yang dilakukan oleh pansel tersebut mirip dengan apa yang dilakukan Pansel Anggota KPK yaitu melalui prosedur administrasi, penyampaian visi misi serta pemeriksaan latar belakang kandidat.

Dengan prinsip tahapan pemilihan yang sama, Destry menyakini pansel OJK bisa memilih kandidat yang berkualitas dan bebas kepentingan dalam menjaga stabilitas sektor keuangan di Indonesia.

“Orang-orang yang mendaftar dan terpilih harus orang yang tidak terafiliasi pada satu preferensi tertentu, apakah partai politik tertentu atau yang lainnya, sehingga tidak ada ‘conflict of interest’,” kata ekonom ini.

Untuk itu, Destry percaya calon terpilih benar-benar bisa bebas dari konflik kepentingan seperti yang dibutuhkan OJK, apalagi proses seleksi telah melibatkan pihak lain yaitu PPATK, KPK, Ditjen Pajak maupun masyarakat.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto ikut memuji Pansel yang sudah menjalankan tugas dan prosedur yang benar dalam melakukan seleksi calon anggota DK-OJK.

Meski demikian, Eko menyarankan, Pansel dapat menjelaskan kepada publik mengenai seleksi yang dilakukan agar tidak menimbulkan kecurigaan kepada para calon yang lulus tahap selanjutnya.

Melalui empat tahap prosedur yang dilakukan secara ketat, Pansel diharapkan mampu menyaring 21 nama yang benar-benar layak untuk mengawal jalannya industri jasa keuangan hingga 2022.

Pemilihan 21 nama itu juga diharapkan bisa memudahkan Presiden untuk menyaring tujuh nama, sehingga muncul 14 calon terbaik yang layak untuk mengikuti proses uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

Dengan demikian, setelah proses seleksi di DPR berakhir, maka tujuh calon yang terpilih sebagai DK-OJK tidak kesulitan dalam menjalankan tugas sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan, bisa berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dan bebas dari konflik kepentingan.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami