Hukum

MENYOAL E SERTIPIKAT ?

BTN iklan

LEI, Jakarta- Penarikan sertifikat tanah yang akan ditarik kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan digantikan dengan sertifikat elektronik banyak membuat gaduh warganet.
Pebisnis, pemborong dan Pemilik Propety resah dalam hal ini.

Menyusul terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Permen ATR) Nomor 1/2021 tentang Sertifikat Elektronik yang akan mulai berlaku pada 2021.

Banyak dari kalangan praktisi dan pebisnis serta bbrp keluarga yg memilik properti meragukan keamanan sertifikatnya jika dipegang negara.
Dr. Laksanto Utomo Ketua APHA Indonesia dan sbg Peneliti Lembaga Studi hukum Indonesia , juga Dosen Agraria.di Usahid Jakarta menanggapi penarikan sertipikat fisik dan akan mengganti sertifikat elektronik. “permasalahan kepemilikan perorangan dimana nanti secara teknis kepemilikan yg lama belum membalik nama ataupun sudah”.
” Kelembagaan BpN sy kira perlu mawas diri dan mengevaluasi lembaganya patut krn untk hal hal sepele didaerah untuk mencari data harus mengeluarkan biaya, dan ini merupakan rahasia umum.”

“Jika mau diterapkan harus mencari kawasan kawasan yang akan tumbuh atau tanah tanah tertata. Harus sudah ada infrastruktur atau kepemilikan yg strata.”

Jika dirasa aturan tersebut tidak memberikan kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi bisa melakukan Judisial rivew ke Mahkamah Agung.

Kontributor: Dwitya Yonathan Nugraharditama

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami