HEADLINESHukumOpini

Menyoal Kesungguhan DPR Untuk RUU Masyarakat Adat

BTN iklan

RUU Masyarakat Adat akhir – akhir ini di gulirkan lagi proses pembuatan RUU Masyarakat Adat. RUU Masyarakat Adat tertunda hampir 15 tahun sejak pemerintahan SBY sampai pemerintahan Jokowi.

Apa yg menjadi dasar agar segera diselesaikanya RUU Masyarakat Adat karena dengan adanya UU Masyarakat Adat, maka akan eksistensi Masyarakat Adat lebih diakui termasuk dalam pengelolaan tanah Ulayat dan beberapa tanah-tanah yg saat ini menjadi sengketa antara Pengusaha (perkebunan, pertambangan) harus terlebih melalui masyarakat Adat.

Beberapa hal yang masih krusial diperdebatkan , termasuk pada saat DPR mengundang Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia, sarat dengan kepentingan. Pada saat pertemuan, APHA mengajukan hal-hal yang kontruktif yakni tentang eksistensi dan sistem religi masyarakat adat, hak-hak budaya, pemberdayaan, peradilan adat dan penyelesaian konflik tanah ualayat secara Ad Hoc.

RUU Masyarakat Adat sangat sarat kepentingan baik oleh Pemerintah dan khususnya Pengusaha.

Mengapa?? Karena dengan keluarnya  atau disahkanya RUU Masyarakat Adat akan mengganggu keberlanjutan dan kemudahan pengusaha dalam menguasai tanah/hutan untuk dikelola, karena harus mendapatkan ijin atau setidak tidaknya memperhitungkan Masyarakat Adat yg sudah diakui oleh UU. Patut diduga para pengusaha akan mati-matiaan RUU Masyarakat Adat tidak goal dalam waktu dekat karena kepentingan dalam berusaha.

Patut diduga para pengusaha akan mati-matiaan RUU Masyarakat Adat tidak goal dalam waktu dekat karena kepentingan dalam berusaha.

Nah bagaimana peran Pemerintah dalam hal ini Pemerintah tidak ada benefit apa apa dalam RUU Masyarakat Adat tersebut, dengan disahkanya RUU Masyarakat Adat tidak membawa iklim kondusif untuk investasi.

Kita bisa melihat kebijakan Pemerintah saat ini dalam menyelesaikan konflik-konflik penguasaan tanah masyarakat adat, pemerintah dan Pengusaha serta proses perijinan oleh Pengusaha, secara kasat mata Pemerintah akan diam mencari selamat.

Tinggalah nasib RUU Masyarakat Adat akankah menjadi UU dipenghujung seleseinya masa tugas anggota DPR ??? Yang nenjadi catatan penulis adalah banyak yang berkepentingan agar RUU tidak goal menjadi UU pada tahun ini, semoga tidak demikian.

DPR akan mendiamkan RUU Masyarakat Adat , karena telah tercapai menggoreng untuk memanas-manasi RUU Masyarakat Adat agar bisa dijadikan komoditi? Semoga tidak setragis itu nasib RUU Masyarakat Adat.

Dr. St. Laksanto Utomo, SH, MH
Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA) Indonesia.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

7 Comments

  1. PENDAPAT

    dalam tulisan Dr. St. Laksanto Utomo, SH., MH., kata kata yang sangat penting adalah :

    “Mengapa?? Karena dengan keluarnya atau disahkanya RUU Masyarakat Adat akan mengganggu keberlanjutan dan kemudahan pengusaha dalam menguasai tanah/hutan untuk dikelola, karena harus mendapatkan ijin atau setidak tidaknya memperhitungkan Masyarakat Adat yg sudah diakui oleh UU. Patut diduga para pengusaha akan mati-matiaan RUU Masyarakat Adat tidak goal dalam waktu dekat karena kepentingan dalam berusaha”

    dengan demikian sangat jelas banyak nya kepentingan yang bermain didalam permasalahan ini yang menyangkut penguasaan tanah/ lahan.

    kebanyakan pula yang menguasai lahan adalah kelompok2 asing yg mempergunakan warga pribumi
    sebagai tameng.

    Sistem ekonomi Indonesia sejak kemerdekaan, yang sudah 66 tahun umurnya, praktis sama saja dengan kita selama sekian abad berada di bawah penjajahan asing. Sistem ekonomi yang berkembang sampai saat ini masih bersifat liberal-kapitalistik-pasar bebas, sekaligus dualistik.

    Padahal, UUD 1945 menyatakan, ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” (Pasal 33 Ayat 1); ”Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” (Pasal 33 Ayat 2); ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Pasal 33 Ayat 3); dan ”Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” (Pasal 33 Ayat 4).

    jika ingin mengacu pada UUD1945
    seharusnya segera sah kan UU masyarakat adat agar tanah/ lahan yg ada di Indonesia dikelola pemerintah untuk kemakmuran bangsa Indonesia serta melindungi masyarakatnya agar tidak terusir
    dari tanah nya sendiri.

    Azhimatun Nadlifah
    Fakultas hukum universitas sahid
    2017510010

  2. Menurut saya, sebaiknya pemerintah sekaligus DPR perlu mempercepat proses RUU Masyarakat Adat.
    Memang sebenarnya ada konflik kepentingan antara pengusaha dengan masyarakat adat tapi saya berharap pemerintah sekaligus DPR lebih berpihak kepada Masyarakat Adat karena Masyarakat Adat sekaligus budaya mereka merupakan salah satu asset negara yang tidak ternilai dan juga asset jangka panjang NKRI.
    Kenapa saat ini terlalu berlarut larut?, mungkin adanya politik transaksi uang antara pengusaha terkait dengan oknum pemerintahlah yang menyebabkan proses ini terkesan lamban. Oknum tersebut hanya mementingkan keuntungan jangka pendek dan hanya untuk kelompok mereka saja tanpa ada dinikmati oleh masyarakat banyak. Lagipula kondisi ini hanya akan memberikan keuntungan lebih banyak kepada pengusaha saja. Iya kalau pengusaha tersebut melaporkan semua pendapatan mereka, bagaimana jika tidak?. Bukankah Negara akan rugi dua kali yaitu rugi karena asset budaya dan rugi secara pendapatan juga.
    Memang dalam jangka pendek RUU Masyarakat Adat tidak akan memberikan keuntungan yang cukup signifikan kepada pemerintah. Tapi jika dilihat secara jangka panjang, dengan eksistensi masyarakat adat, apabila masyarakat adat mengelola tanah mereka sendiri (dengan arahan atau bimbingan pemerintah) tanpa adanya intimidasi dari pengusaha, maka hal itu akan menjadi asset yang luar biasa bagi negara. Dengan pengelolaan yang bagus maka akan menarik para wisatawan baik domestic maupun mancanegara untuk berkunjung ke kawasan adat tersebut. Bukankah sudah kita ketahui bahwa wisatawan mancanegara tertarik dengan adat istiadat di Indonesia contohnya Bali. Bali merupakan tujuan wisata nomor satu di Dunia yang dinobatkan oleh Tripadvisor Award Tahun 2017 meskipun di tahun 2018 turun ke peringkat 4. Sehingga dengan begitu pemerintah dapat menawarkan kawasan wisata adat yang telah dibentuk tersebut ke mancanegara. Dengan meningkatnya jumlah kawasan wisata adat yang Indonesia tawarkan, tentu hal tersebut akan menambah pendapatan negara baik pajak maupun non pajak dan sekaligus membuka lapangan kerja di kawasan sekitar.

    Mhd Fadil
    Fakultas Hukum Universitas Sahid
    2017517022

  3. Menurut saya, sebaiknya proses pembuatan RUU masyarakat adat tidak di tunda-tunda dan harus segera di selesaikan karna apabila pemerintahan terus menunda dan membiarkan konflik atau masalah ini bergulir terus menerus, itu sama saja membiarkan masyarakat adat terus kehilangan hak hukumnya.
    Selain itu, pemerintah juga harus tegas dalam berupaya mewujudkan RUU Adat tersebut.
    Seperti diketahui bahwa “banyak pengusaha yg akan mati matian agar RUU Adat ini tidak sah kan” dikarenakan “hal tersebut akan mengganggu berjalannya usaha yang dijalankan para pengusaha tersebut”

    Maka tidak menutup kemungkinan untuk perekonomian negara yang mulai menurun. Seperti pendapatan negara, dan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah harus memikirkan keduanya agar tidak terjadi konflik yg berkepanjangan (krisis moneter)

    Alin Adelia Wijaya
    Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta
    2017520010

  4. Menurut saya dalam sudut pandang saya tersendiri.
    Jika kita berada dalam posisi masyarakat adat, pastinya kita akan sangat menyetujui rancangan ini. Tetapi jika kita berada di lingkup pengusaha pastinya kita tidak setuju. Kenapa ? Jadi begini

    Yang muncul masalah di masyarakat adat itu biasanya tentang sengketa. Nha dalam hal ini perlu diperhatikan tentang kepemilikan tanah itu sendiri, dan membuktikannya itu perlu sertifikat atas bukti kepemilikan barang tersebut.
    Dan kita juga mengetahui bahwa tanah yang tak bersertifikat itu adalah sepenuhnya milik pemerintah.

    Kita juga mengetahui bahwa hukum adat itu tidak tertulis dan benar benar ada, jika RUU tentang pengakuan dan perlindungan hak hak masyarakat hukum adat ini disahkan, bisa saja nantinya masyarakat adat mengklaim bahwa suatu tanah itu milik kelompok mereka tanpa perlu adanya pembuktian sertifikat.
    Kalau kita melihat (Pasal 33 Ayat 2); ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Jadi pertanyaanya begini, Pengusaha itu rakyat bukan sih ?
    Jadi jelaslah bahwa pengusaha itu rakyat juga, dan jika kita melihat dalam pancasila sila ke 5 yaitu ” keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”
    Jadi jelaslah bahwa pengusaha boleh mengelola tanah di masyarakat adat, dan menurut saya RUU itu agar kiranya tidak disahkan.

    Munawir
    2017510003

  5. Sebaiknya DPR segera mengesahkan RUU masyarakat adat. Masyarakat adat sudah ada sebelum negara ada, justru masyarakat adat inilah yang berkomitmen untuk adanya NKRI. Artinya, harus diakui wilayah adat itu ada sebelum adanya negara. Jangan malah dihapuskan,
    Selama ini pemerintah seakan menutup mata terhadap masyarakat adat di daerah. Pasalnya, masyarakat adat selalu menjadi korban dari praktik pembangunan yang tidak sehat.
    Luas perkebunan sawit di Indonesia saat ini sudah mencapai lebih dari 10 juta hektare, dan akan terus naik sejalan membaiknya bisnis komoditas tersebut.
    Tetapi di balik kesuksesan mereka, banyak masyarakat adat di sekitar perkebunan tetap hidup miskin, bahkan tersiksa dan sengsara. Hal itu terjadi lantaran RUU MA tidak kunjung diselesaikan, sehingga tidak ada regulasi yang kuat menjamin perlindungan tanah ulayat.
    Jangan dihapuskan hanya karena mereka (masyarakat adat di daerah) tidak memiliki legalitas formal, sertifikat kepemilikan wilayah adat. Ini yang harus difasilitasi pemerintah.
    Masyarakat adat hanya ingin legistimasi, pengakuan, dan perlindungan dari pemerintah. Mereka tidak menolak pembangunan, hanya minta diperhatikan hak-haknya.
    Dalam UUD 1945 pasal 18b ayat 2 dan 28i ayat 3 menyebutkan bahwa negara berkewajiban mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang melekat padanya.
    Pembagian sertifikat mungkin solusi yang baik untuk memberi jaminan legal terhadap tanah milik masyarakat.
    Semoga pemerintah lebih peka dan perduli untuk melindungi hak-hak masyarakat adat di seluruh Nusantara.

    Wijaya ayustia
    Fakultas Hukum Universitas Sahid

    2017510005

  6. RUU Masyarakat Adat sangat sarat kepentingan baik oleh Pemerintah dan khususnya Pengusaha.
    Karena dengan keluarnya atau disahkan RUU Masyarakat adat akan mengganggu keberlanjutan dan kemudahan pengusaha dalam menguasai tanah/hutan untuk dikelola karena harus mendapatkan ijin atau setidaknya memperhitungkan masyarakat adat yg sudah diakui oleh UU. Patut diduga para pengusaha akan
    Mati matian berusaha RUU masyarakat Adat tidak goal dalam waktu dekat karena kepentingan dalam berusaha.
    Dalam hal ini pemerintah tidak ada benefit apa apa dalam RUU Masyarakat .dengan disahkan RUU tsb. Dengan disahkan RUU masyarakat Adat tidak membawa iklim kondusif untuk investasi.
    Menurut pendapat saya :
    Secara legalitas atas bukti kepemilikan atas tanah masyarakat Adat yg belum tercatat di Pemerintahan dalam hal ini BPN . Sehingga Pemerintah dalam membantu menyelesaikan konflik2 penguasaan tanah masyarakat adat mengalami kesulitan sehingga secara kasat mata pemerintah akan diam mencari selamat. ( karena belum diatur dalam UU ). Dan RUUmasyarakat Adat tidak membawa iklim kondusif dalam investor untuk investasi .

    Oktavia Cokrodiharjo
    Fakultas Hukum Universitas Sahid
    2017520029

  7. Dasar konstitusional keberadaan dan hak masyarakat hukum adat diatur dalam UUD 1945 Pasal 18D Ayat (2) yang menjelaskan :
    “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidupdansesuaidenganperkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

    Menurut hemat saya, Undang-undang Hukum adat harus diberlakukan. Dan Indonesia perlu memilik peraturan khusus (lex spesialis) yang mengatur Hukum adat. Mengingat Indonesia memiliki keberagaman budaya dan Sumber Daya Alam yang melimpah.

    Dengan tidak adanya undang-undangan yang mengatur mengenai hukum adat, keluarlah peraturan-peraturan khusus seperti :
    * 1)  UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

    * 2)  UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan 

    * 3)  UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 

    * 4)  UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

    * 5)  UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

    * 6)  UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi 

    * 7)  UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 

    * 8)  UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan 

    * 9)  UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 

    * 10)  UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

    * 11)  UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau 
Kecil 

    * 12)  UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 

    * UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

    Banyaknya jumlah undang-undang tersebut menunjukan bahwa penempatan masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam undang- undang yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya alam lainnya, merupakan kecenderungan legislasi pada masa pasca Orde Baru. Secara kuantitatif telah banyak undang-undang mengenai masyarakat hukum adat, bahkan ada kesan tidak lengkap bila pemerintah atau menyiapkan undang-undang tanpa memasukkan pengaturan mengenai masyarakat hukum adat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close