HEADLINESPolitik

Menyongsong Pemimpin Baru DPD RI

BTN iklan

JAKARTA, (LEI/Antara) – Bila tidak ada aral melintang, maka Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan segera memiliki pemimpin baru hasil kocok ulang pada Selasa (4/4) dini hari.

rapat dpd ri ricuh lagi
Sidang DPD RI diwarnai ricuh lagi.

Rapat paripurna yang berlangsung mulai Senin (3/4) siang kemudian berlangsung hingga 12 jam berikutnya akibat situasi yang memanas setelah rapat dibuka oleh unsur pimpinan DPD yaitu Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Farouk Muhammad yang diwarnai oleh interupsi dan adu mulut antaranggota DPD.

Beberapa hari sebelumnya, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan mengenai gugatan yang diajukan beberapa anggota DPD RI atas keputusan masa jabatan pimpinan lembaga itu yang semula lima tahun menjadi 2,5 tahun.

Masa jabatan pimpinan DPD RI kembali menjadi lima tahun setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan mengabulkan gugatan uji materi yang diajukan sejumlah anggota DPD RI terkait pemotongan masa jabatan pimpinan DPD RI melalui putusan No 20P/HUM/2017, pada Rabu (29/3) lalu.

Perdebatan yang terjadi antara lain mengenai apakah putusan Mahkamah Agung itu dibacakan atau dibahas dalam rapat paripurna tersebut.

“Jadi bagaimana kita bacakan dulu keputusan MA ini baru kita lanjutkan paripurna,” kata pimpinam sidang Ratu Hemas.

Namun belum selesai menyampaikan pendapatnya langsung mendapatkan hujan interupsi dari anggota DPD. Beberapa anggota DPD yang bukan anggota Badan Musyawarah mempertanyakan adanya surat undangan yang mengagendakan pemilihan pimpinan DPD “Namun kami juga dapat undangan lain yang isinya mengagendakan pembacaan putusan MA. Jadi ini mana yang benar?,” kata Bambang Sadono.

Menurut Bambang, akan lebih baik mengikuti urutan dua surat undangan yang ada yakni pertama melakukan pemilihan pimpinan DPD dan kemudian baru disusul dengan pembacaan keputusan MA.

Berkepanjangan Rapat paripurna DPD RI yang terus diwarnai saling interupsi gagal menyepakati agenda yang akan dibahas hingga diskors untuk kedua kalinya pada sekitar pukul 18.00 WIB GKR Hemas yang memimpin rapat paripurna mengetukkan palu tanda rapat diskors yang kedua kalinya, pada pukul 18.00 WIB, karena perdebatan melalui saling interupsi di antara anggota tetap ramai dan tidak mereda.

Ratu Hemas memutuskan menskors sementara rapat paripurna hingga pukul 19.00 untuk dilanjutkan lagi.

Perdebatan yang terjadi masih soal agenda yang akan dibahas apakah akan mengumumkan putusan Mahkamah Agung atau melakukan pemilihan pimpinan DPD RI.

Wakil Ketua DPD RI Faoruk Muhammad mengatakan ricuh pada rapat paripurna saat ini dimulai pada undangan rapat paripurna pada tanggal 20 Maret lalu yang agendanya mengusulkan untuk dilakukan pemilihan ulang pimpinan DPD RI pada awal April 2017.

Namun pada rapat, kata dia, ada sejumlah anggota DPD yang menolak dengan alasan sudah mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Agung untuk membatalkan Tata Tertib DPD RI.

“Setelah terbitnya putusan MA, Panmus DPD RI menerbitkan undangan untuk rapat paripurna pada Senin hari ini,” katanya.

Di sisi lain, kata Farouk, karena masih ada kekeliruan pada putusan MA, maka putusan tersebut dikoreksi dan diterbitkan lagi pada Senin hari ini.

Setelah skorsing hingga dua kali sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akhirnya sepakat untuk melakukan pemilihan pimpinan yang baru setelah melewati batas waktu masa jabatan 2,5 tahun.

“Saya mohon dihargai untuk terakhir kalinya. Saya sudah tidak bisa lagi memimpin karena waktu,” kata pimpinan sidang paripurna Farouk Muhammad di sidang paripurna DPD Senayan Jakarta, Selasa dini hari.

Setelah sidang dibuka kemudian dibacakan daftar hadir anggota DPD.

Namun disela-sela pembacaan daftar hadir anggota, ada interupsi dari anggota DPD, Gede Pasek Suardika.

“Sesuai keputusan DPD RI no 44 yang menyatakan batas waktu masa jabatan pimpinan ketua dan wakil ketua DPD pada tanggal 3 April 2017 dan detik ini tepat sudah pukul 00.10 WIB sehingga pimpinan sudah demisioner,” kata Gede Pasek.

Lebih lanjut Gede Pasek menambahkan bahwa berdasarkan pasal 58 Tatib DPD RI no 1 tahun 2017 maka dalam hal ketua dan wakil ketua berhalangan bersamaan maka ditunjuk ketua sementara dari anggota tertua dan wakil ketua dari anggota termuda.

Pimpinan sidang akhirnya ditunjuk AM Fatwa dari anggota tertua dan Riri Damayanti sebagai wakil dari anggota termuda.

Kocok ulang pimpinan Selepas tengah malam, Selasa dini hari, rapat paripurna DPD RI kemudian menyepakati adanya pemilihan pimpinan DPD RI.

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah akhinnya secara aklamasi memutuskan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD RI dan Nono Sampono serta Damayanti Lubis sebagai wakil ketua DPD RI.

Sebelumnya dalam pencalonan perwilayah terdapat enam calon pimpinan DPD.

Untuk wilayah barat terdapat tiga calon yang maju sebagai pimpinan yakni Abdul Azis, Darmayanti Lubis dan Andi Surya.

Sedangkan untuk wilayah barat hanya muncul satu calon saja yakni Oesman Sapta Odang.

Sementara untuk wilayah timur terdapat dua calon pimpinan DPD yakni Nono Sampono dan Bahar Ngitung.

Namun sebelum dilanjutkan ketahap pemilihan, dua calon dari wilayah barat yakni Abdul Azis dan Andi Surya menyatakan mengundurkan diri dan memberikan kesempatan kepada Darmayanti Lubis untuk maju.

Hal yang sama juga dilakukan oleh calon dari wilayah Timur, Bahar Ngitung akhirnya menyatakan mengundurkan diri.

Dengan demikian untuk masing-masing wilayah hanya ada satu calon pimpinan. Untuk wilayah barat Damayanti Lubis, wilayah Tengah Oesman Sapta Odang dan wilayah timur Nono Sampono.

Pimpinan DPD RI yang baru, rencananya akan diambil sumpahnya pada Selasa (4/4) siang.

Polemik Ketika Mahkamah Agung mengeluarkan putusan pada pekan lalu dan ada kalangan di DPD RI yang menilai keputusan masa jabatan 2,5 tahun tetap berjalan, sejumlah pandangan menyeruak atas kondisi tersebut.

Pengamat Hukum Tata Negara Bivitri Susanti dalam sebuah diskusi mengatakan putusan terkait gugatan uji materi Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2016 dan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2017, telah mengembalikan masa jabatan Pimpinan DPD menjadi lima tahun.

Dia menilai Sidang Paripurna DPD dengan agenda pemilihan Ketua yang baru pada Senin (3/4) dinilai melanggar hukum bila tetap dilaksanakan.

Hal itu menurut dia karena Sidang Paripurna DPD ini mengacu pada Tata Tertib Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPD soal masa jabatan pimpinan DPD, yaitu 2,5 tahun.

“Apabila DPD mau mengadakan sidang paripurna dengan agenda pemilihan ketua DPD, maka tidak bisa dengan menggunakan sistem kocok ulang. Pemilihan Ketua DPD yang baru hanya bersifat meneruskan masa jabatan Irman Gusman sebagai Ketua DPD yang kini sudah dinon-aktifkan karena terlibat korupsi,” ujarnya.

Sementara itu, pada acara diskusi yang sama, Pakar Komunikasi Politik Tjipta Lesmana mengatakan, dengan dibatalnya Tata Tertib oleh MA, maka masa kepemimpinan DPD tetap lima tahun.

Tjipta juga yakin kalau pemilihan ini tetap dipaksakan, MA tidak akan mau melantik ketua DPD yang baru.

Bivitri mengatakan, bila DPD tetap mengadakan sidang paripurna dengan mengganti sistem maka kondisi ini akan semakin memperburuk citra dan kewibawaan DPD yang dianggap minim prestasi.

Sedangkan Tjipta Lesmana mengimbau kepada anggota DPD untuk membaca risalah dibentuknya DPD di era reformasi yaitu dipilih sebagai wakil daerah berdasarkan perorangan bukan parpol yang tujuannya untuk memperkuat wakil rakyat.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

eighteen + eighteen =

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami