Politik

Miryam Belum Bertemu Dengan Kuasa Hukumnya

BTN iklan

Jakarta/Lei –Anggota tim kuasa hukum Miryam S Haryani mengaku belum bisa menemui kliennya itu pascaditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK pada Senin (1/5).

“Tim kami sudah mencoba beberapa kali tetapi sampai saat ini belum bisa ditemui. Kami sudah mengirimkan surat, menyampaikan izin untuk bertemu tetapi kata petugas rutan menunggu izin dari penyidik KPK. Kami tanya KPK, katanya surat sedang diproses,” kata Heru Andeska, anggota tim kuasa hukum Miryam di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin.

Ia menyatakan tim kuasa hukum sudah mengirimkan surat ke KPK untuk bisa menemui Miryam pada Senin (1/5), namun sampai saat ini belum ada jawaban dari KPK.

“Tanggal 1 Mei surat kami serahkan tetapi belum ada perkembangan. Alasan KPK saat ini belum jelas. Surat kuasa juga sudah ditetapkan, kami secara resmi adalah kuasa hukum. Jadi dalam setiap pemeriksaan kuasa hukum berhak untuk menemui. Kami belum menerima jawaban dari KPK,” kata Heru.

Pihak Rutan, kata dia, menyatakan bahwa harus ada surat izin dari penyidik KPK terlebih dahulu untuk bisa menemui Miryam.

“Dari pihak rutan katanya menunggu surat izin dari penyidik KPK. Jadi kami diputar-putar, sampai saat ini belum bisa bertemu Ibu Miryam,” ucap Heru.

Miryam saat ini juga telah mengajukan permohonan praperadilan terkait penetapan tersangka memberikan keterangan tidak benar pada persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek KTP elektronik (KTP-e) atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sidang perdana praperadilan itu dijadwalkan pada Senin (8/5), namun ditunda hingga pekan depan dikarenakan KPK sebagai pihak termohon tidak hadir.

“Data pemohon sudah lengkap, namun KPK tidak hadir. Panggilan akan kami laksanakan kembali selama tujuh jadi hari paling cepat hari Senin, saya juga tidak mau menghambat. Jadi sudah ditentukan yang paling baik sidangnya pada Senin tanggal 15. Supaya pemohon hadir tanpa dipanggil dan diperintahkan supaya termohon dipanggil sekali lagi secara patut,” kata Hakim Tunggal Asiadi Sembiring di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin.

KPK menetapkan Miryam S Haryani, tersangka memberikan keterangan tidak benar pada persidangan perkara tindak pidana korupsi proyek KTP elektronik (KTP-e) atas nama terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Miryam disangkakan melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

Dalam persidangan pada Kamis (23/3) di Pengadilan Tipikor Jakarta diketahui Miryam S Haryani mengaku diancam saat diperiksa penyidik terkait proyek kasus KTP Elektronik (KTP-E).

“BAP isinya tidak benar semua karena saya diancam sama penyidik tiga orang, diancam pakai kata-kata. Jadi waktu itu dipanggil tiga orang penyidik,” jawab Miryam sambil menangis.

Terkait hal itu, Miryam dalam persidangan juga menyatakan akan mencabut BAP atas pemeriksaan dirinya.

Dalam dakwaan disebut bahwa Miryam S Haryani menerima uang 23 ribu dolar AS terkait proyek sebesar Rp5,95 triliun tersebut.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami