Hukum

Mitra Asian Berdamai

BTN iklan

Jakarta/lei – Lebih dari separuh kreditur menyetujui rencana perdamaian yang ditawarkan oleh PT Mitra Asian Property. Dengan begitu, proposal debitur PKPU hanya menunggu homologasi untuk mengikat kedua belah pihak.

Dalam rapat beragendakan pemungutan suara, 83% dari 207 kreditur yang hadir menyatakan setuju dengan proposal perdamaian, termasuk tiga kreditur separatis. Jumlah suara yang setuju telah mewakili 68% dari total tagihan debitur senilai Rp150,98 miliar

Kuasa hukum PT Mitra Asian Property (debitur) Hotman Paris Hupatea mengatakan pihaknya lega karena proposal perdamian diterima dengan baik oleh kreditur. Dia mengklaim formula penyelesaian pembayaran juga mendapat respons yang baik.

“Dengan diterimanya proposal perdamaian ini, debitur aman dari kepailitan,” katanya, Selasa (28/2).

Hotman sedari awal telah menyatakan menolak perpanjangan masa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diminta kreditur. Pasalnya, menurut undang-undang kepailitan dan PKPU, pihak yang berhak mengajukan perpanjangan PKPU adalah debitur.

Lagipula, hakim pengawas dan pengurus diklaim sudah setuju dengan formula tagihan dan penyelesaian. Debitur menginginkan restrukturisasi utang berjalan dengan cepat.

Hotman menambahkan, tidak ada perubahan signifikan dari proposal perdamaian yang pertama diajukan pada 20 Februari. Perbedaan, lanjut dia, hanya terletak pada masa pembayaran yang dipersingkat.

Adapun pembayaran return on investment (ROI) atau rental pooling dengan total Rp50 juta akan dibayar lunas dalam tempo sebulan setelah homologasi. Dalam proposal sebelumnya, pembayaran tagihan kategori ini diselesaikan dalam waktu dua bulan.

Selanjutnya, tagihan Rp50 juta hingga Rp200 juta akan dibayar selama empat bulan dari sebelumnya enam bulan.

Sementara itu, tagihan di atas Rp500 juta diselesaikan selama 18 bulan, dari sebelumnya 22 bulan.

Debitur juga menjanjikan segera mengubah perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) menjadi akta jual beli (AJB). Untuk mengikat perubahan ini, debitur berjanji membayar penalti apabila terlambat mengeksekusi AJB.

Debitur akan memproses AJB paling lambat 31 Desember 2017. “Kami siap membayar penalti Rp500.000 per hari keterlambatan,” sebutnya.

TIDAK KESULITAN

Hotman mengaku kliennya tidak kesulitan membayar seluruh tagihan kreditur. Menurut dia, kewajiban kepada kreditur tidak terlalu besar dan dapat dibayar melalui operasional perusahaan.

Bagi dia, tagihan kreditur hanya berupa uang sewa berjalan atau rental pooling. Jumlah tersebut dinilai lebih kecil ketimbang harga jual unit kondominium hotel (kondotel).

“Utang kami adalah uang sewa saja, bukan harga unit karena seluruh unit telah lunas dan sudah serah terima,” ungkapnya.

Selain kepada pemilik kondotel, debitur juga memiliki kreditur konkuren lain yakni kontraktor PT Hutama Karya (Persero), leasing PT Adhika Primadhana Multifinance dan PT Asuransi Raksa.

Debitur juga memiliki tagihan kepada kreditur separatis yaitu PT Bank Bukopin Tbk., PT Bank MNC Internasional Tbk., dan PT BCA Finance.

Salah satu pengurus PKPU Kiki Nasirhadi mengatakan proposal perdamaian telah diterima oleh mayoritas kreditur. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Dia menganggap debitur mampu menyelesaikan tagihan dengan dana perusahaan. Pasalnya, dia tidak mencatat adanya investor yang masuk dalam PKPU ini.

PT Mitra Asian Property, lanjut Kiki, memiliki tagihan Rp156 miliar terhadap kreditur konkuren. Tagihan lainnya berasal dari kreditur separatis Rp204 miliar dan pajak Rp26 miliar.

“Perjanjian proposal perdamaian akan disahkan pada 6 Maret 2017,” tuturnya.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami