Hukum

Mitra Asian Dinyatakan Berakhir

BTN iklan

JAKARTA/Lei  — PT Mitra Asian Property wajib menaati isi proposal perdamaian dengan melakukan restrukturisasi utang senilai Rp386 miliar karena skema perdamaian antara perusahaan itu dengan krediturnya telah mengikat secara hukum.

Dengan keputusan hukum itu masa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) pengembang properti di Pulau Bali tersebut dinyatakan berakhir.

Mitra Asian Property harus merestrukturisasi utang yang berasal dari tagihan kreditur konkuren senilai Rp156 miliar, kreditur separatis Rp204 miliar, dan pajak Rp26 miliar.

Ketua majelis hakim Budi Hertianto mengatakan setelah mendengar dan mempelajari laporan hakim pengawas PKPU debitur, ternyata tidak ditemukan adanya alasan untuk menolak perdamaian.  Sesuai Pasal 285 UU No.37/2004 tentang  PKPU dan Kepailitan maka pengadilan wajib mengesahkan perdamaian tersebut.

“Mengadili, menyatakan sah perdamaian antara PT Mitra Asian Property dan para kreditur, seperti yang disepakati bersama,” katanya dalam amar putusan, Kamis (9/3).

Dia menyatakan perkara PKPU No.142/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Jkt Pst.demi hukum telah berakhir dan debitur wajib menaati rencana perdamaian.

Pengesahan tersebut, lanjut majelis, merujuk pada hasil pemungutan suara pada rapat kreditur terakhir yang digelar akhir Februari lalu. Dalam voting, lebih dari separuh kreditur menyetujui rencana perdamaian yang ditawarkan oleh PT Mitra Asian Property.

Adapun, sebanyak 83% dari 207 kreditur yang hadir menyatakan setuju dengan proposal perdamaian, termasuk tiga kreditur separatis. Sedangkan 17% suara menyatakan menolak. Jumlah suara yang setuju telah mewakili 68% dari total tagihan debitur senilai Rp150,98 miliar

Seiring dengan disahkannya perdamaian, terdapat imbal hasil yang harus dibayarkan kepada pengurus PKPU sejumlah Rp1,5 miliar. Hal ini, ungkap majelis, harus dipenuhi sebegai salah satu syarat pengesahan perjanjian.

Salah satu kreditur sekaligus pemohon PKPU Sumuadji mengatakan dalam sidang pihaknya ingin debitur menepati janji-janjinya. Debitur diharapkan segera menyelesaikan masalah akta jual beli (AJB) kondotel Pullman Bali.

“Perubahan dari PPJB menjadi AJB ini diselesaikan dahulu. Selajutnya debitur harus menepati apa yang ditawarkan dalam proposal perdamaian yang telah disepakati,” katanya.

Perlihatkan Lebih

14 Komentar

  1. I’m impressed, I have to admit. Genuinely rarely should i encounter a weblog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you may have hit the nail about the head. Your idea is outstanding; the problem is an element that insufficient persons are speaking intelligently about. I am delighted we came across this during my look for something with this.

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami