Hukum

Mitra Asian Janjikan AJB

BTN iklan

JAKARTA/Lei  — PT Mitra Asian Property berjanji segera mengubah perjanjian pengikatan jual beli menjadi akta jual beli dalam rencana perdamaian yang disodorkan debitur PKPU tersebut.

Sebelumnya kreditur meminta PT Mitra Asian Property untuk menyelesaikan masalah akta jual beli kondotel di kawasan Hotel Pullman Bali Legian Nirwana, proyak yang dikembangkan debitur.

Mitra Asian Property—dahulu bernama PT Samudera Asia Nasional—diputus dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sejak 18 Januari 2016. Majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon Sutedja Darmono dan Sumuadji dalam perkara No.142/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Jkt Pst.

Dalam rapat, kreditur mengklaim telah membayar lunas unit kondotel tetapi belum mendapatkan akta jual beli (AJB). Mereka mengaku baru mendapatkan perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang bersifat non-otentik atau di bawah tangan. Artinya, jual beli unit kondotel belum mengikat secara hukum antara kedua belah pihak.

Kuasa hukum Mitra Asian Property Hotman Paris Hutapea mengatakan proses AJB memang menjadi fokus utama debitur dalam menyusun proposal perdamaian. Dengan mengakomodasi permintaan kreditur, dia berharap proposal disetujui.

“Kami berharap proposal disetujui dan tidak ada perpanjangan masa PKPU,” katanya dalam rapat kreditur, Senin (20/2).

Dalam proposal restrukturisasi utang yang dikutip Bisnis, dinyatakan bahwa debitur akan memproses AJB paling lambat 31 Desember 2017. Penyelesaian ini ditujukan bagi pembeli unit dengan akta PPJB yang telah lunas.

Dengan begitu, bagi setiap pembeli unit kondotel yang bermaksud melaksanakan AJB, harus mendaftarkan dan memenuhi persyaratan teknis paling lambat satu bulan sebelum AJB dilaksanakan.

Akan tetapi, jika AJB tidak terlaksana sampai 31 Desember lantaran kurangnya kelengkapan surat-surat atau masalah teknis lainnya, pembeli unit kondotel harus menyetujui kembali bersama tanggal pelaksanaan AJB dengan debitur.

Sementara itu, pembayaran return on investment (ROI) atau rental pooling yang masih tertunggak akan diselesaikan secara berkelompok. Tagihan ROI dengan total Rp50 juta akan diselesaikan dengan transfer bank paling lambat dua bulan setelah pengesahan perdamaian atau homologasi.

Selanjutnya, tagihan Rp50 juta hingga Rp200 juta akan dibayar selama enam bulan, tagihan Rp200 juta sampai Rp500 juta akan dikenakan pembayaran di muka 10% dan diselesaikan 16 bulan secara diangsur.

Untuk tagihan di atas Rp500 juta juga akan dikenakan uang muka 10%, sisanya akan diselesaikan selama 22 bulan dengan diangsur setiap bulan.

Debitur juga terbukti memiliki kreditur konkuren yakni kontraktor PT Hutama Karya (Persero), leasing PT Adhika Primadhana Multifinance dan PT Asuransi Raksa. Pembayaran kepada kreditur konkuren akan dilakukan sesuai dengan perjanjian penyelesaian kewajiban.

Untuk mengeksekusi proposal perdamaian, debitur berupaya melakukan penyehatan keuangan perusahaan setelah pengambilalihan saham. Namun, Hotman masih enggan menjelaskan lebih lanjut.

Salah satu pengurus PKPU Mitra Asian Kiki Nasirhadi mengungkapkan pihaknya telah melakukan pendataan jumlah tagihan kreditur. “Total tagihan Rp500 miliar. Tetapi ini tagihan belum tetap. Masih harus diverifikasi terlebih dahulu,” katanya.

Tagihan tersebut termasuk dari tiga kreditur separatis, yakni PT Bank Bukopin Tbk., PT Bank MNC Internasional Tbk., PT Andhika Primadhana Multifinance dan PT BCA Finance.

Dia menambahkan rapat kreditur selanjutnya akan digelar Jumat (24/2) dengan agenda pemungutan suara atau voting atas proposal perdamaian.

Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami