HukumNasionalPolitikRegulasi

MK Gelar Sidang Lanjutan Uji UU Ormas

BTN iklan

Jakarta, LEI – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan permohonan uji UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) dengan agenda perbaikan permohonan.

“Sidang uji materi UU Ormas dengan nomor perkara 2/PUU-XVI/2018 digelar dengan agenda perbaikan permohonan,” ujar juru bicara MK Fajar Laksono di Jakarta, Senin.

Permohonan ini diajukan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF) yang merasa mengalami kerugian potensial dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 ini.

Sebelumnya dalam sidang pendahuluan, GNPF yang diwakili oleh Munarman mempermasalahkan perubahan terhadap Undang-Undang Ormas.

Kerugian tersebut dikatakan Munarman terkait dengan kebebasan berserikat dan berkumpul, hak konstitusional untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, hak untuk memajukan diri dalam melakukan kegiatan sebagai warga negara secara kolektif.

Selain itu, Pemohon juga merasa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum mereka terlanggar dengan berlakunya ketentuan tersebut.

Menurut para Pemohon, salah satu prinsip negara hukum adalah adanya pengakuan hak asasi manusia dan adanya supremasi hukum.

Sementara itu ketentuan a quo dinilai mengancam hak-hak asasi yang dimiliki oleh para Pemohon, yang sudah ada di dalam UU Ormas sebelumnya.

Menurut para Pemohon, proses penjatuhan sanksi kepada ormas yang diatur dalam ketentuan tersebut telah melanggar hukum karena tidak ada proses hukum sehingga pihak yang dinilai bersalah tidak bisa memberikan pembuktian.

Para Pemohon juga mempermasalahkan frasa “paham lain” dalam ketentuan UU Ormas yang dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam petitumnya, para Pemohon meminta supaya Mahkamah menyatakan Pasal I angka 6 sampai dengan 21, kemudian Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) UU No.16 Tahun 2017 dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Selain Munarman, terdapat empat organisasi kemasyarakatan lain yang turut mengajukan permohonan uji materi, yakni Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silahturahmi Antar Pengajian Indonesia, Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia, dan Perkumpulan Hidayatullah.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami