HukumRegulasi

MK Gelar Sidang Putusan UU Pengadilan Pajak

BTN iklan

JAKARTA,  LEI – Mahkamah Konstitusi (MK) mengelar sidang putusan untuk perkara pengujian Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak terkait batas waktu pengajuan banding dalam pengadilan pajak.

“Mahkamah akan memutus perkara pengujian UU Pajak tentang batas waktu pengajuan banding,” ujar juru bicara MK Fajar Laksono melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis.

Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 78/PUU-XV/2017 dimohonkan oleh Direktur Utama PT Autoliv Indonesia Junius M.S. Tampubolon.

Pemohon yang memiliki usaha manufaktur sabuk pengaman mobil tersebut mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya ketentuan batas waktu banding dalam pengadilan pajak seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) UU Pengadilan Pajak.

Pemohon mendalilkan pasal a quo karena telah mengalami kerugian akibat adanya kerancuan mengenai perhitungan jangka waktu tersebut.

Dalam dalilnya pemohon menyampaikan bahwa permohonan banding pajak pemohon tidak diterima akibat adanya perbedaan acuan dalam perhitungan jangka waktu sehingga berakibat pula pada ketidakpastian hukum bagi Pemohon.

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close