HEADLINESHukum

MK Kabulkan Sebagian Uji Materi UU Pemda

BTN iklan

Jakarta, LEI – Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diajukan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, 45 pemerintah daerah kabupaten, dan seorang warga negara.

“Mengabulkan permohonan Pemohon II sampai dengan Pemohon VII, Pemohon IX sampai dengan Pemohon XVII, Pemohon XX, Pemohon XXII, Pemohon XXV sampai dengan Pemohon XXXV dan Pemohon XXXVII sampai dengan Pemohon XXXIX sepanjang pengujian Pasal 251 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (8) serta Ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung MK Jakarta, Kamis.

Kabulnya permohonan sebagian Pemohon ini hanya untuk sepanjang frasa “…pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”.

Mahkamah menimbang bahwa keberadaaan Pasal 251 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Pemda telah memberi penegasan atas peran dan fungsi Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Adapun Pasal 251 Ayat (2) dan Ayat (3) UU Pemda memberi kewenangan kepada menteri dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk membatalkan perda kabupaten/kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mahkamah juga menilai bahwa pembatalan perda kabupaten/kota melalui keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 Ayat (4), tidak sesuai dengan rezim peraturan perundang-undangan yang dianut Indonesia.

“Dengan demikian, Mahkamah menegaskan kedudukan keputusan gubernur bukanlah bagian dari rezim peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat dijadikan produk hukum untuk membatalkan perda kabupaten/kota,” ujar Hakim Konstitusi Suhartoyo.

Dengan kata lain, menurut Mahkamah terjadi kekeliruan ketika perda kabupaten/kota sebagai produk hukum yang berbentuk peraturan (regeling) dapat dibatalkan dengan keputusan gubernur sebagai produk hukum yang berbentuk keputusan (beschikking).

Kata kunci
Perlihatkan Lebih

9 Komentar

  1. You really make it appear really easy with your presentation but I to find this matter to
    be actually something that I feel I might by no means understand.
    It kind of feels too complicated and very vast for me. I am taking a look
    ahead for your next put up, I will try to get the hang of it!

Tinggalkan Balasan

Baca Lainnya

Lihat juga

Close
Close

Adblock Detected

Tolong matikan adblocker anda untuk tetap mendukung kami