Liputan

MK Sebaiknya Mengabaikan Tuntutan Gugatan Dari Gapkki

BTN iklan

Jakarta, Leri, 6/6 – Pemegang hak atau ijin usaha, wajib bertanggungjawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya, karena jika pasal itu dihilangkan bukan tidak mungkin jumlah kebakaran hutan di Indonesia terus bertambah sementara pemegang ijin lepas tangan atau bebas dari unsur tanggungjawabnya.

Oleh karenanya, kata Wahyu Nugroho, dosen Lingkungan dari Universitas Sahid Jakarta, Selasa,  tidak sependapat jika ada pihak melakukan uji materi terhadapp Pasal 49 UU N0 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Ia   yang menggeluti bidang kajian hukum lingkungan akan memberikan pandangan sebagai amicus curiae atau ‘Sahabat Pengadilan’, dimana pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan.

Pandangan itu, kata Wahyu, sebagai reaksi adanya gugatan yang dilakukan oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dalam perkara Nomor 25/PUU-XV/2017 berkaitan dengan sejumlah norma yang diuji, yakni Pasal 69 ayat (2), Pasal 88 dan Pasal 99 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, juncto Pasal 49 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pandangannya, sebagai lembaga benteng hukum terakhir untuk tidak mudah menerima dan mengabulkan gugatan dari pihak manapun sebagai penggugat lantaran apa yang digugat itu merupakan norma yang cukup penting dalam kerangka penegakan hukum lingkungan Indonesia.
Jika dirunut ke atas, bermuara kepada salah satu dari Nawa Cita Presiden, yakni “menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.” Itu sebanya, para aktivis lingkungan sejak awal mendorong adanya unsur pertanggungjawaban para pemilik ijin agar tidak lari dari tanggungjawabnya.
“Kalau hutan sebagai lahan investasi dapat menguntungkan, para pemilik ijin usaha menikmati keuntungan dengan leluasa dan bebas dalam menghabiskan keuangannya itu, namun jika ada kebakaran hutan, mereka akan lari dari kenyataan. Ini sama halnya menekan peran negara dan sebagian masyarakat dalam posisi rendah,” katanya.

Perjalanan Panjang

Perjalanan panjang pengelolaan lingkungan hidup dari konferensi internasional hingga pembentukan peraturan lingkungan hidup nasional tidak lepas dari kesamaan visi antar negara untuk melindungi bumi dari pencemaran atau kerusakan lingkungan. Nuansa hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pembangunan nasional memiliki spirit wawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Untuk itu, Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup melalui UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagai induknya peraturan yang idealnya diikuti oleh undang-undang sektoral.

Sebagai bentuk penghormatan dan pemenuhan hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, secara eksplisit oleh konstitusi merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Pijakan konstitusional tersebut diturunkan sejumlah Pasal dalam UU PPLH tentang hak atas lingkungan, merupakan bagian dari generasi ketiga HAM dimana realitas saat ini kebijakannya berhadapan dengan pembangunan, korporasi, dan globalisasi. Dew

Perlihatkan Lebih

4 Comments

  1. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.

    You definitely know what youre talking about, why waste your
    intelligence on just posting videos to your weblog when you could
    be giving us something enlightening to read?

  2. My brother recommended I might like this web site.

    He was entirely right. This post actually made my day. You can not imagine simply how so much time I
    had spent for this information! Thank you!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close